Presiden Donald Trump bertemu dengan Sekretaris NATO Mark Rutte, Kamis, 13 Maret 2025, di Kantor Oval. | Foto resmi Gedung Putih/Daniel Torok

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik kembali ancaman pengenaan tarif terhadap sejumlah negara Eropa serta wacana penggunaan kekuatan militer terkait Greenland. Perubahan sikap itu disampaikan pada Rabu (21/1/2026) di sela agenda World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, menyusul tercapainya kesepakatan kerangka kerja antara Washington dan NATO.

Trump menyatakan kesepakatan tersebut dicapai setelah pertemuan dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Ia menyebut kerangka itu bersifat jangka panjang dan menguntungkan secara strategis bagi Amerika Serikat, tanpa merinci isi perjanjian.

“Ini kesepakatan yang akan berlangsung selamanya. Ini yang disebut kesepakatan tanpa batas,” ujar Trump kepada di Davos, dilasir AFP.

Pernyataan itu disampaikan di tengah ketegangan hubungan AS dan Eropa akibat ancaman tarif serta tekanan Washington agar negara-negara Eropa mendukung rencana akuisisi Greenland dari Denmark. Beberapa hari sebelumnya, Trump mengumumkan rencana pengenaan tarif impor terhadap delapan negara Eropa yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Februari.

Beberapa jam setelah pernyataan di Davos, Trump menegaskan kembali perubahan sikap tersebut melalui unggahan di Truth Social. Ia menyatakan tidak akan memberlakukan tarif yang telah dijadwalkan, dengan alasan adanya kemajuan signifikan dalam pembicaraan dengan Rutte terkait Greenland.

“Berdasarkan pemahaman ini, saya tidak akan memberlakukan tarif yang dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Februari,” tulis Trump.

Tarif itu sebelumnya direncanakan sebesar 10% untuk produk dari Prancis, Jerman, Inggris Raya, Denmark, Swedia, Norwegia, Belanda, dan satu negara Eropa lainnya, dengan kenaikan hingga 25% pada Juni. Trump menegaskan tarif tetap menjadi opsi jika Eropa menolak mendukung rencana AS terkait Greenland.

Pemerintah Denmark merespons sinyal tersebut dengan sikap hati-hati. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen menyebut pernyataan Washington sebagai perkembangan positif, namun menegaskan masih ada persoalan prinsip yang tidak bisa ditawar.

“Trump mengatakan ia akan menghentikan perang dagang dan tidak akan menyerang Greenland. Itu pesan yang positif,” kata Rasmussen kepada televisi publik Denmark, DR. Ia menambahkan isu kedaulatan Greenland tetap menjadi garis merah bagi Kopenhagen.

Penarikan ancaman tarif diumumkan tak lama setelah Trump kembali menegaskan pandangannya dalam pidato di Davos bahwa AS membutuhkan Greenland untuk kepentingan keamanan nasional dan global. 

Dalam pidato tersebut, Trump menyatakan anggota NATO dapat menyetujui kendali AS atas wilayah itu dan mengatakan Washington akan “sangat menghargai” dukungan tersebut.

Namun, Trump menepis kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai pulau Arktik itu. Ia menyebut jalur diplomasi sebagai pendekatan yang sedang ditempuh melalui NATO.

Rutte, dalam pidatonya di Davos, mendorong penggunaan “diplomasi yang bijaksana” untuk meredakan ketegangan di dalam aliansi. Ia mengakui adanya perbedaan pandangan, namun menegaskan komitmen NATO untuk mencari solusi terkait Greenland.

Awal pekan ini, Trump mempublikasikan pesan pribadi dari Rutte yang menyatakan kesediaannya membantu mendorong resolusi atas isu tersebut. Trump juga menunjuk Wakil Presiden AS JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta Utusan Khusus Steve Witkoff untuk menangani negosiasi lanjutan dan melapor langsung kepadanya.

Mengutip Euro News, Sebelum perubahan sikap Washington diumumkan, ancaman tarif AS telah mendorong Uni Eropa menjadwalkan pertemuan darurat dan membahas langkah balasan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan pengaktifan instrumen anti-paksaan Uni Eropa, sementara Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen memperingatkan bahwa respons blok tersebut akan tegas, bersatu, dan proporsional.

Isu Greenland sendiri telah lama menjadi sumber friksi serius antara Washington dan sekutu-sekutu Eropanya, terutama setelah Trump secara terbuka mengaitkan kepentingan keamanan AS dengan kendali atas wilayah otonom Denmark tersebut.