Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump, menghadiri Pertandingan Angkatan Darat dan Angkatan Laut 2019 di Philadelphia, Pa., 14 Desember 2019. | U.S Army/sgtm Dana Clarke/Wikimedia Commons 


Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin mengumumkan kebijakan tarif baru yang menyasar negara mana pun yang masih melakukan perdagangan dengan Iran. Amerika Serikat akan mengenakan tarif sebesar 25% atas seluruh transaksi bisnis dengan negara-negara tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

Pengumuman itu disampaikan Trump melalui platform Truth Social dan dinyatakan berlaku segera tanpa pengecualian. Ia menegaskan kebijakan tersebut bersifat final.

“Berlaku segera, setiap negara yang berbisnis dengan Republik Islam Iran akan membayar tarif sebesar 25% untuk setiap dan semua bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat,” tulis Trump. “Perintah ini bersifat final dan konklusif.”

Hingga Senin, pemerintahan AS belum merilis dokumen teknis yang merinci cakupan kebijakan tersebut, termasuk daftar negara, sektor, maupun jenis barang yang terdampak. Mekanisme penegakan tarif terhadap mitra dagang AS yang memiliki hubungan ekonomi tidak langsung dengan Iran juga belum dijelaskan.

Kebijakan ini diumumkan di tengah meningkatnya ketegangan Washington–Teheran. Di Gedung Putih, Sekretaris Pers Karoline Leavitt mengatakan Trump tengah mempertimbangkan berbagai opsi terhadap Iran, termasuk langkah militer, meski jalur diplomasi tetap diprioritaskan.

Menurut Leavitt, Trump “tidak takut menggunakan kekuatan mematikan dan kekuatan militer Amerika Serikat”, namun diplomasi masih menjadi pilihan pertama selama memungkinkan.

Tarif tersebut diumumkan saat Iran menghadapi tekanan domestik yang signifikan. Sejak 28 Desember, gelombang protes anti-pemerintah pecah di berbagai wilayah, bermula dari aksi mogok pedagang di Pasar Besar Teheran menyusul anjloknya nilai tukar rial. Sepanjang tahun lalu, mata uang Iran itu terdepresiasi hampir 45% dan diperdagangkan di kisaran 1,47 juta rial per dolar AS.

Aksi yang awalnya berfokus pada tuntutan ekonomi kemudian berkembang menjadi demonstrasi terbuka yang menantang kepemimpinan negara. Aparat keamanan dikerahkan di sejumlah kota besar untuk membubarkan massa dan mengendalikan situasi.

Kelompok pemantau Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di Washington melaporkan sedikitnya 544 orang tewas sejak protes dimulai. Dari jumlah tersebut, 483 korban merupakan pengunjuk rasa dan 47 lainnya anggota pasukan keamanan. Lebih dari 10.500 orang dilaporkan ditahan.

Di sisi lain, sejumlah akademisi memperkirakan jumlah korban jiwa jauh lebih besar. Majalah Time mengutip perhitungan satu kelompok independen yang menyebut angka kematian pengunjuk rasa bisa mencapai sekitar 6.000 orang hingga Sabtu lalu. Pemerintah Iran membantah sebagian laporan tersebut dan membatasi arus informasi dengan memberlakukan pemadaman internet yang telah berlangsung lebih dari 84 jam.

Dari sisi ekonomi global, kebijakan tarif AS berpotensi berdampak pada negara-negara besar yang masih memiliki hubungan dagang dengan Iran. China tercatat sebagai mitra dagang terbesar Teheran dengan nilai perdagangan bilateral sekitar US$13,4 miliar berdasarkan data terbaru. India berada di posisi kedua dengan keterlibatan signifikan dalam perdagangan minyak dan non-minyak Iran.

Langkah ini memperluas pendekatan tarif agresif pemerintahan Trump secara global. Sebelumnya, pemerintahannya mendukung rancangan undang-undang yang membuka jalan bagi pengenaan tarif hingga 500% terhadap negara-negara pembeli minyak Rusia, dengan secara terbuka menyebut China, India, dan Brasil.

Sementara itu dari Teheran, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei pada Senin mengatakan saluran komunikasi dengan AS masih terbuka. Ia menyebut kontak dilakukan melalui utusan khusus AS Steve Witkoff serta perantara tradisional Swiss.

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Trump mengklaim Iran telah “menghubungi” Washington untuk meminta perundingan. Klaim itu disampaikan Trump pada Minggu, meski sejumlah pejabat Iran mengeluarkan pernyataan publik yang berbeda dan tidak sepenuhnya mengonfirmasi adanya permintaan resmi negosiasi.