Prabowo Subianto, Presiden RI. | Youtube Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan membuka universitas pendidikan kedokteran dan teknik yang dibiayai penuh oleh negara dalam waktu dekat. Kebijakan ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus menjawab kekurangan tenaga profesional, terutama dokter, di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Sekolah Rakyat di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin, 12 Januari 2025. Ia menegaskan kampus-kampus baru tersebut akan terbuka bagi seluruh anak Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi, dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung negara.

Menurut Prabowo, pendidikan ditempatkan sebagai instrumen utama untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Negara, kata dia, harus hadir memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan tinggi dan mengejar profesi strategis.

“Dalam waktu dekat kita akan buka kampus-kampus kedokteran, dan di kampus kedokteran ini dan rencana saya kampus-kampus kedokteran, teknik, dan sebagainya nanti dibuka untuk semua anak-anak Indonesia dan mereka tidak boleh bayar, dibayar oleh negara,” kata Prabowo.

Ia juga menyinggung keterbatasan jumlah tenaga medis di Tanah Air. Prabowo menyebut kebutuhan dokter dan dokter gigi masih jauh dari ideal, sementara permintaan layanan kesehatan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

Namun, ia mengingatkan keterbatasan anggaran negara masih menjadi tantangan. Prabowo menyinggung kebocoran anggaran akibat korupsi yang, menurutnya, menghambat kemampuan pemerintah membangun lebih banyak sekolah dan kampus. 

“Tapi pendidikan butuh uang, uang kita kalau dicuri, dikorupsi kurang untuk bangun semua sekolah yang ingin kita bangun, semua kampus yang ingin kita bangun,” ujarnya.

Kekurangan tenaga medis di Indonesia tercermin dalam berbagai data. Mengutip laporan Koran Jakarta, Indonesia masih defisit sekitar 70 ribu dokter umum dan 40 ribu dokter spesialis. Rasio dokter saat ini baru sekitar 0,5 dokter per 1.000 penduduk, jauh di bawah rekomendasi World Health Organization yang menetapkan minimal 1 dokter per 1.000 penduduk.

Prabowo sebelumnya juga menyebut kekurangan dokter spesialis mencapai sekitar 70 ribu orang. Dengan lulusan dokter spesialis sekitar 2.700 orang per tahun, Indonesia membutuhkan waktu lebih dari tiga dekade untuk menutup kekurangan tersebut jika tidak ada terobosan kebijakan.

Dalam perbandingan regional, posisi Indonesia masih tertinggal. Rasio dokter Indonesia berada di peringkat kedelapan di kawasan ASEAN, di bawah Myanmar, Thailand, dan Filipina. Di kelompok negara G20, Indonesia menempati posisi terbawah, masih di bawah India dan China.

Pembangunan universitas gratis ini melengkapi program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Prabowo dalam pengentasan kemiskinan. Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk Desil 1 dan 2 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).