Presiden Amerika Serikat Donald Trump. | White House

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa batas utama dalam penggunaan kekuasaannya sebagai kepala negara adalah “moralitas saya sendiri” dan menyatakan tidak membutuhkan hukum internasional. Sikap itu disampaikan dalam wawancara di Ruang Oval, Gedung Putih, yang dimuat The New York Times pada Jumat, 9 Januari 2026.

Trump menyatakan tidak ada aturan global yang dapat membatasi langkah politik maupun militernya selain standar pribadinya. 

“Ada satu hal. Moralitas saya sendiri. Pikiran saya sendiri. Itu satu-satunya hal yang bisa menghentikan saya. Saya tidak butuh hukum internasional. Saya tidak berniat menyakiti orang,” kata Trump.

Saat ditanya apakah pemerintahannya tetap harus mematuhi hukum internasional, Trump menjawab bahwa kepatuhan tersebut bersifat relatif. 

“Saya melakukannya, tetapi tergantung apa definisi Anda tentang hukum internasional,” ujarnya, tanpa merinci batasan yang dimaksud.

Pernyataan itu disampaikan di tengah eskalasi kebijakan luar negeri AS. Dalam wawancara yang sama, Trump mengonfirmasi bahwa pasukan khusus AS telah menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dalam sebuah operasi militer kilat di Caracas.

Trump juga menyatakan Amerika Serikat akan mengambil alih pengelolaan cadangan minyak Venezuela untuk jangka panjang. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari strategi stabilisasi pasar energi global, termasuk upaya menekan harga minyak hingga sekitar US$50 per barel.

Tindakan militer di Venezuela memicu respons di dalam negeri. Senat AS mulai mengajukan War Powers Resolution secara bipartisan untuk membatasi kewenangan presiden dalam melakukan operasi militer tanpa persetujuan Kongres.

Selain Venezuela, Trump dalam wawancara itu kembali menegaskan ambisinya terhadap Greenland, wilayah otonom Denmark yang merupakan anggota NATO. Ia menyebut kepemilikan wilayah sebagai faktor penting, bukan sekadar kerja sama atau perjanjian jangka panjang.

Ketika ditanya apakah mempertahankan aliansi NATO lebih penting dibandingkan mendapatkan Greenland, Trump menjawab, “It may be a choice,” pernyataan yang memunculkan pertanyaan mengenai komitmen AS terhadap prinsip pertahanan kolektif.

Sikap Trump terhadap hukum internasional tersebut disampaikan bersamaan dengan penegasan peran keputusan presiden sebagai penentu utama arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada awal 2026.