Ilustrasi hutan. | Waren Brasse/Unsplash

Indonesia kehilangan sekitar 11 juta hektare hutan primer lembap sepanjang 2002–2024. Data Global Forest Watch (GFW), yang dikutip dalam laporan Bencana Bukan Takdir: Banjir Sumatera dan Gagalnya Negara Menjamin Hak Aman Warga Negara oleh International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), menunjukkan penyusutan hutan primer lembap sekitar 11% dalam dua dekade terakhir. Pada periode yang sama, tutupan pohon nasional berkurang sekitar 34%.

Temuan ini kembali mendapat perhatian setelah rangkaian banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Apa itu hutan Primer?

GFW menggunakan istilah primary forest untuk merujuk pada hutan yang belum pernah ditebang habis dan memiliki cadangan karbon serta keanekaragaman hayati tertinggi. Hutan jenis ini berperan penting dalam mengatur tata air dan menjaga kestabilan tanah.

Deputi Direktur Infid, Bona Tua, menjelaskan bahwa degradasi dan konversi hutan primer berlangsung dalam skala besar selama dua dekade terakhir. Menurutnya, tekanan deforestasi jangka panjang berdampak langsung pada krisis iklim, hilangnya biodiversitas, serta meningkatnya risiko bencana ekologis.

Di Sumatera, sebagian besar hutan primer berada di sepanjang Pegunungan Bukit Barisan. Kawasan ini berfungsi sebagai daerah tangkapan air utama bagi wilayah hilir. Berkurangnya tutupan hutan menurunkan kemampuan tanah menyerap air dan meningkatkan limpasan permukaan, terutama saat hujan berintensitas tinggi.

Deforestasi dan banjir akhir 2025

Infid menilai deforestasi sebagai salah satu faktor yang memperparah banjir bandang dan longsor di Sumatera pada akhir 2025. Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menunjukkan bahwa sepanjang 2016–2025, deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai sekitar 1,4 juta hektare.

Menurut Infid, aktivitas ratusan perusahaan berkontribusi terhadap kerusakan daerah aliran sungai (DAS) penting, seperti DAS Batang Toru di Sumatera Utara; DAS Krueng Trumon, Singkil, Peusangan, dan Tripa di Aceh; serta DAS Aia Dingin di Sumatera Barat. Kerusakan di wilayah hulu ini dinilai menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga memperbesar dampak banjir dan longsor di wilayah hilir.

Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat bersama jaringan masyarakat sipil menilai rangkaian bencana tersebut mencerminkan krisis agraria dan ekologis yang telah berlangsung lama.

Laporan Infid juga menempatkan data GFW dalam konteks perbedaan metodologi dengan pemerintah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI selama ini melaporkan tren deforestasi yang menurun dalam beberapa tahun terakhir, seiring kebijakan moratorium sawit dan perbaikan tata kelola.

Sementara itu, GFW dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat menggunakan citra satelit yang mencatat kehilangan tutupan pohon secara lebih luas, termasuk di area konsesi. Dalam laporan tersebut, Infid menyebutkan adanya indikasi peningkatan kembali laju deforestasi sejak 2022, setelah sebelumnya sempat melambat.

Ekspansi sawit dan faktor lain

Direktur Eksekutif Infid, Siti Khoirun Ni’mah, menyebut ekspansi perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu faktor utama deforestasi. Mengutip Stockholm Environment Institute, ia menjelaskan bahwa selama 20 tahun terakhir, perluasan sawit berkontribusi pada sekitar sepertiga dari total kehilangan hutan nasional, atau sekitar 3 juta hektare.

Infid mencatat deforestasi untuk sawit industri sempat menurun pada periode 2018–2022 menjadi sekitar 32.406 hektare per tahun, atau 18% dari puncaknya pada 2008–2012. Namun, data lembaga tersebut menunjukkan deforestasi akibat industri sawit kembali meningkat sekitar 18% pada 2022.

Selain sawit, laporan ini menyoroti peran hutan tanaman industri, pertambangan, serta pembangunan infrastruktur berskala besar yang memicu fragmentasi hutan dan membuka akses ke kawasan yang sebelumnya relatif terisolasi.

Krisis agraria dan konflik lahan

Deforestasi di Sumatera juga dikaitkan dengan konflik agraria. Infid mencatat ribuan konflik lahan terjadi dalam satu dekade terakhir, dengan Sumatera Utara dan Sumatera Barat termasuk provinsi dengan tingkat konflik tertinggi.

Bona Tua menjelaskan bahwa pembagian izin dan konsesi skala besar telah menggerus wilayah adat dan melemahkan fungsi hidrologis kawasan hulu. Deforestasi masif di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah disebut berkorelasi dengan ekspansi sawit, hutan tanaman industri, dan pertambangan.

Gambaran kehilangan tutupan pohon di tiga provinsi

Data kehilangan tutupan pohon selama 2001–2024 menunjukkan variasi di tiap provinsi.

Di Aceh, luas tutupan pohon pada 2001 sekitar 3,6 juta hektare, dengan kehilangan sekitar 300.000–350.000 hektare atau 9–10%. Dampak dominan terlihat pada banjir bandang di wilayah hilir akibat kerusakan di Ekosistem Leuser.

Sumatera Utara memiliki tutupan pohon sekitar 3,4 juta hektare pada 2001, dengan kehilangan sekitar 850.000–900.000 hektare atau 25–26%. Kerusakan DAS dan konflik agraria terutama terjadi di wilayah Tapanuli, termasuk DAS Batang Toru.

Sementara itu, Sumatera Barat memiliki tutupan pohon sekitar 3,1 juta hektare pada 2001, dengan kehilangan sekitar 250.000–300.000 hektare atau 8–9%. Meski persentasenya lebih kecil, topografi Bukit Barisan yang curam membuat dampak pembukaan lahan signifikan, terutama dalam bentuk longsor.

Respons dan perkembangan sejauh ini

Infid merekomendasikan pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, termasuk audit lingkungan terhadap izin di wilayah hulu DAS, pengakuan masyarakat adat, serta pemulihan ekosistem berbasis fungsi hidrologis.

Laporan tersebut juga menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia pada komoditas berbasis lahan. Struktur ini dinilai membawa risiko lingkungan dan sosial yang tinggi, terutama di wilayah dengan tekanan penggunaan lahan yang besar.

Sejauh ini, data GFW dan temuan lembaga masyarakat sipil menunjukkan keterkaitan antara penurunan tutupan pohon dan meningkatnya kerentanan bencana, khususnya di Sumatera.


Kehilangan 11 juta hektare hutan primer lembap dalam dua dekade terakhir mencerminkan tantangan tata kelola hutan dan penggunaan lahan di Indonesia. Di Sumatera, penurunan tutupan pohon berkorelasi dengan banjir dan longsor yang berulang, konflik agraria, serta melemahnya daya dukung lingkungan. 

Laporan Infid menempatkan persoalan ini dalam konteks yang lebih luas tentang hubungan antara deforestasi, risiko bencana, dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.