Donald Trump, Presiden AS. | The White House/Flickr

Tarif kembali menjadi instrumen utama Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam hubungan dagang bilateral. Kali ini tekanan diarahkan ke Korea Selatan (Korsel), mitra keamanan dan ekonomi lama Washington di Asia Timur, terkait proses ratifikasi perjanjian perdagangan pendahuluan yang belum selesai di parlemen Seoul.

Trump mengancam menaikkan tarif impor dari 15% menjadi 25% terhadap produk otomotif, kayu, farmasi, dan sejumlah barang lain asal Korea Selatan. Ancaman itu disampaikan melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, dan belum disertai pemberitahuan resmi pemerintah AS kepada Seoul.

Tarif kembali jadi alat tekan

Ketegangan terbaru muncul setelah Trump menyatakan ketidaksabarannya atas lambatnya proses persetujuan parlemen Korea Selatan terhadap kesepakatan perdagangan yang ditandatangani pada Juli 2025. Kesepakatan itu sebelumnya disebut sebagai landasan baru hubungan dagang kedua negara.

"Presiden Lee dan saya mencapai Kesepakatan Besar untuk kedua Negara pada 30 Juli 2025 dan kami menegaskan kembali ketentuan ini saat saya berada di Korea pada 29 Oktober 2025," tulis Trump di Truth Social, Senin (26/1/2026). 

Seoul menyatakan belum menerima pemberitahuan resmi mengenai kenaikan tarif tersebut. Meski demikian, pemerintah Korea Selatan mengatakan akan mempercepat proses di parlemen, yang baru akan kembali bersidang pada 3 Februari 2026.

Istana Kepresidenan Korsel menyebut Menteri Perindustrian Kim Jung-Kwan akan menuju AS untuk bertemu Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick. Kepala Staf Kepresidenan untuk Kebijakan Kim Yong-beom juga dijadwalkan berkoordinasi dengan kementerian terkait.

Ancaman ini muncul di tengah dinamika lain, termasuk kebijakan Seoul terhadap perusahaan e-commerce Coupang yang terdaftar di AS, menyusul dugaan kebocoran data pelanggan. Perusahaan tersebut memprotes langkah pemerintah Korea Selatan karena dinilai tidak adil dan diskriminatif.

Komitmen investasi dan tarif

Hubungan dagang AS–Korea Selatan telah lama ditopang oleh perjanjian perdagangan bebas, investasi silang, dan integrasi rantai pasok, terutama di sektor otomotif, teknologi, dan manufaktur bernilai tambah tinggi.

Kesepakatan yang dicapai Trump dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung pada 2025 dimaksudkan sebagai penyesuaian kerangka tersebut. Dalam kesepakatan itu, Korea Selatan berkomitmen menginvestasikan US$350 miliar di sektor-sektor strategis AS.

Sebagai imbalannya, AS menjanjikan pengaturan tarif yang lebih rendah dibanding ancaman sebelumnya. Tarif impor mobil dan suku cadang mobil ditetapkan sebesar 15%, turun dari ancaman awal 25%, dan mulai berlaku pada 1 November 2025. Tarif yang sama juga diterapkan pada produk otomotif Jepang.

Namun, proses implementasi kesepakatan memerlukan langkah hukum dan politik di masing-masing negara. Di Korea Selatan, sejumlah rancangan undang-undang terkait masih tertahan di parlemen.

Partai Demokrat, partai penguasa di Korsel, menyatakan siap bekerja sama dengan oposisi untuk mempercepat pengesahan lima rancangan undang-undang yang tertunda. Di sisi lain, kondisi domestik seperti pelemahan mata uang won turut memengaruhi waktu pelaksanaan komitmen investasi besar ke AS.

Efek langsung ke industri

Tarif impor merupakan bea yang dikenakan pemerintah atas barang dari luar negeri. Dalam konteks ini, kenaikan dari 15% ke 25% berarti biaya masuk produk Korea Selatan ke pasar AS meningkat, yang dapat memengaruhi harga jual, margin perusahaan, atau strategi produksi.

Sektor otomotif menjadi titik sentral. Ekspor otomotif Korea Selatan ke AS mencapai US$30,2 miliar dan menyumbang sekitar 25% dari total ekspor Korsel ke AS. Sektor ini juga disebut sebagai penyumbang devisa terbesar dibanding sektor lain.

Di sisi investasi, komitmen US$350 miliar dirancang sebagai aliran dana jangka menengah ke ekonomi AS. Dari jumlah tersebut, US$200 miliar akan dibayarkan secara tunai dalam angsuran bertahap, dengan batas hingga US$20 miliar per tahun untuk menjaga stabilitas mata uang won.

Menteri Keuangan Korsel Koo Yun-cheol mengatakan investasi tersebut kemungkinan tidak dimulai pada paruh pertama 2026 karena lemahnya won. Arus keluar mata uang dalam jumlah besar menjadi perhatian otoritas keuangan karena berpotensi menambah tekanan pada nilai tukar.

Di tingkat perusahaan, perubahan tarif dapat memengaruhi keputusan produksi, lokasi perakitan, serta struktur rantai pasok global. Hyundai Motor dan afiliasinya, Kia, disebut sebagai pihak yang paling terekspos. Saham keduanya sempat turun masing-masing 4,8% dan 6% sebelum pulih.

Data perdagangan menunjukkan gambaran campuran. Secara keseluruhan, ekspor Korea Selatan tahun lalu mencapai US$709,4 miliar, naik 3,8% dibanding 2024. Namun pengiriman ke AS mencapai US$122,9 miliar, turun 3,8%, meski AS tetap menjadi pasar terbesar kedua setelah China.

Di sektor otomotif, devisa dari ekspor ke AS turun 13,2% dibanding 2024. Angka-angka ini memberi konteks pada sensitivitas Seoul terhadap perubahan tarif di pasar AS.

Choi Seok-young, mantan negosiator perdagangan Korea Selatan, mengatakan ancaman Trump dapat dilihat sebagai langkah politik untuk menekan Korsel dan memaksa konsesi. Sementara itu, Ketua bidang ekonomi internasional di Atlantic Council Josh Lipsky menilai langkah tersebut mencerminkan ketidaksabaran terhadap proses implementasi.

"Ini jadi pengingat bagi negara lain bahwa masalah tarif bisa berubah kapan saja,” kata Lipsky kepada Reuters.

Dari sisi AS, kebijakan tarif sering diposisikan sebagai alat negosiasi untuk mempercepat implementasi kesepakatan dan melindungi kepentingan industri domestik. Dari sisi Korea Selatan, isu ini berkaitan dengan keseimbangan antara komitmen eksternal, proses legislatif internal, dan stabilitas ekonomi makro.

Posisi terkini menunjukkan ancaman tarif masih berada pada tahap pernyataan publik tanpa pemberitahuan resmi. Seoul bergerak mempercepat koordinasi diplomatik dan proses parlemen, sementara komitmen investasi besar masih dipengaruhi kondisi mata uang dan kebijakan domestik.

Yang masih belum pasti adalah waktu dan bentuk keputusan final dari pihak AS, serta seberapa cepat parlemen Korea Selatan dapat menyelesaikan proses hukum yang diperlukan. Hingga itu terjadi, tarif tetap menjadi variabel penting dalam hubungan dagang kedua negara.