paket makan malam siap saji untuk jemaah haji Indonesia di Makkah. | ANTARA FOTO


Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Perum Bulog dan Kementerian Pertanian untuk mendorong penggunaan beras produksi dalam negeri bagi konsumsi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi musim 1447 H/2026 M. Skema ini disiapkan untuk memenuhi kebutuhan logistik 205.420 jemaah dan petugas, dengan proyeksi total konsumsi mencapai 3.913 ton beras selama masa operasional di Tanah Suci.

Perhitungan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU) mendasarkan kebutuhan tersebut pada asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan. Pemerintah menempatkan langkah ini sebagai bagian dari penguatan kemandirian pangan sekaligus pemanfaatan momentum swasembada beras nasional yang diklaim tercapai pada akhir 2025.

Dari sisi teknis, Bulog ditugasi menghitung total kebutuhan serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5%. Kementerian Pertanian menyiapkan dukungan regulasi untuk memperlancar proses ekspor beras ke Arab Saudi.

Koordinasi lintas kementerian disebut diperlukan agar rantai pasok berjalan utuh dari hulu hingga distribusi luar negeri. Direktur Jenderal PE2HU Kemenhaj Jaenal Effendi menegaskan pemenuhan konsumsi jemaah perlu ditopang pasokan dalam negeri, bukan lagi bergantung pada negara pemasok seperti Vietnam dan Thailand.

“Pemenuhan konsumsi jemaah haji tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi yang kuat dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta para pemangku kepentingan lainnya,” ujar Jaenal.

Dalam rapat tersebut, standar kualitas menjadi perhatian karena konsumsi dilakukan di luar negeri dengan pengawasan ketat otoritas setempat. Koordinasi mencakup aspek mutu, logistik, dan administrasi ekspor.

Kebijakan ini disiapkan di tengah klaim pemerintah bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras per 31 Desember 2025, dengan stok awal 2026 disebut mencapai 12,529 juta ton. Dalam konteks itu, Bulog menargetkan ekspor hingga 1 juta ton beras sepanjang 2026, sebagaimana diberitakan Setkab, Antara, dan sejumlah media ekonomi nasional.

Dari sisi pasar, pemerintah mengakui tantangan daya saing harga di Arab Saudi. Beras premium dari sejumlah negara pesaing disebut masih lebih kompetitif dibandingkan produk asal Indonesia.

Jaenal menyatakan kondisi swasembada beras ditempatkan sebagai momentum untuk mendorong pemanfaatan produksi dalam negeri meski menghadapi tekanan harga. Pemerintah melihat pasar haji sebagai bagian dari ekosistem ekonomi haji yang bernilai besar dan berlangsung rutin setiap tahun.

Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU Tri Hidayatno menyebut kebijakan ini sebagai upaya memperluas manfaat ekonomi haji bagi pelaku usaha dalam negeri. 

“Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air,” ujarnya.

Pembahasan teknis masih berlanjut untuk memastikan kesiapan pasokan, standar mutu, serta kelancaran proses ekspor seiring jadwal operasional haji 2026 yang semakin mendekat.