Lai Ching-te pada pelantikan perdana menteri Taiwan, 2017. | Flickr/Presidential Office Building, Taiwan (CC BY 2.0)

Presiden Taiwan Lai Ching-te pada Jumat (waktu setempat) menawarkan dialog langsung dengan Ukraina untuk memperketat penindakan terhadap penghindaran sanksi Rusia. Tawaran ini muncul sehari setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyebut Taiwan sebagai salah satu sumber komponen ilegal yang digunakan Moskwa dalam produksi rudal, di tengah sorotan World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos terhadap lemahnya penegakan sanksi Barat atas rantai pasok militer Rusia, sebagaimana dikutip dari Reuters.

Dalam pernyataan di akun X berbahasa Inggris, Lai menyatakan Taiwan telah lama bekerja sama dengan mitra global untuk mendukung Ukraina melalui bantuan kemanusiaan dan sanksi terkoordinasi. Ia menyambut baik “pertukaran informasi lebih lanjut” dengan Zelenskyy guna “memperketat penindakan terhadap pengiriman ilegal melalui negara ketiga dan praktik penyembunyian tujuan akhir penggunaan”.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Zelenskyy, dalam pidatonya di WEF pada Kamis, mengkritik negara-negara Barat yang dinilai gagal menutup celah penghindaran sanksi. 

Ia menegaskan keberlanjutan produksi rudal Rusia bergantung pada komponen impor dari luar negeri, termasuk dari perusahaan di Eropa, Amerika Serikat, dan Taiwan.

“Rusia tidak dapat membangun rudal balistik atau jelajah apa pun tanpa komponen-komponen kritis dari negara lain. Dan bukan hanya China,” kata Zelenskyy, seperti dikutip dari situs resmi presiden Ukraina. “Rusia mendapatkan komponen dari perusahaan-perusahaan di Eropa, Amerika Serikat, dan Taiwan.”

Dalam pidato yang sama, Zelenskyy mempertanyakan konsistensi negara-negara yang berinvestasi pada stabilitas di sekitar Taiwan namun, menurutnya, tidak bertindak tegas terhadap dugaan pemasokan elektronik oleh perusahaan-perusahaan Taiwan ke upaya militer Rusia. 

“Eropa hampir tidak berkata apa-apa. Amerika tidak berkata apa-apa. Dan Putin membuat rudal,” ujarnya.

Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Taiwan yang merupakan pusat manufaktur semikonduktor global berulang kali memperketat pengendalian ekspor untuk mencegah teknologi tinggi dialihkan ke penggunaan militer. Taipei juga menyelaraskan diri dengan sanksi yang dipimpin Barat terhadap Moskwa, meski status diplomatiknya terbatas.

Mengutip Central News Agency (CNA), Pada November lalu, pemerintah Taiwan mengumumkan revisi pengendalian ekspor agar sejalan dengan Wassenaar Arrangement, sebuah kesepakatan internasional yang bertujuan mencegah proliferasi senjata dan barang berteknologi ganda. Taiwan bukan penandatangan perjanjian tersebut, namun menyatakan akan mematuhi standar dan daftar pengendaliannya sebagai rujukan kebijakan nasional.

Di sisi lain, Zelenskyy menyoroti bahwa celah penghindaran sanksi kerap terjadi melalui negara ketiga, perusahaan cangkang, dan penyamaran tujuan akhir penggunaan. Isu ini mengemuka di Davos seiring meningkatnya perhatian pada rantai pasok global dan efektivitas sanksi terhadap sektor pertahanan Rusia, yang tetap memproduksi rudal meski menghadapi pembatasan perdagangan dan keuangan.

Menanggapi konteks tersebut, Lai menegaskan komitmen Taiwan untuk memperdalam koordinasi. Dalam unggahannya, ia menyertakan gambar bunga anggrek berwarna bendera Ukraina dan menyinggung keberadaan relawan Taiwan yang bertempur membela Ukraina. 

Menurut pernyataannya, “ada anak-anak muda Taiwan yang telah mengorbankan nyawa mereka untuk membela kebebasan di Ukraina”.

Setidaknya dua relawan Taiwan dilaporkan tewas dalam konflik tersebut. Relawan pertama, Tseng Sheng-kuang, gugur dalam pertempuran di dekat Lyman pada November 2022, menurut laporan media dan pernyataan pemerintah setempat.

Meski demikian, hubungan resmi Taiwan–Ukraina tetap terbatas. Kedua pihak tidak memiliki kedutaan de facto di ibu kota masing-masing, dan tidak ada kontak langsung yang diakui secara publik antara pemerintah Taipei dan Kyiv. Bantuan kemanusiaan Taiwan untuk Ukraina selama ini dikoordinasikan terutama melalui kantor diplomatik Taiwan di Eropa Tengah dan Timur.

Keterbatasan kanal resmi itu menambah kompleksitas penegakan sanksi dan pertukaran intelijen perdagangan, di tengah tekanan internasional untuk menutup jalur pasok komponen sensitif. Di Davos, Zelenskyy kembali menekankan perlunya tindakan yang lebih terkoordinasi dari pemerintah dan penegak hukum untuk menindak perusahaan yang memanfaatkan celah regulasi.

Sementara itu, Taiwan menyatakan kebijakan pengendalian ekspornya mencakup perizinan ketat, daftar hitam entitas, serta sanksi bagi pelanggar. Pemerintah Taiwan juga menegaskan akan terus memperbarui aturan seiring perubahan pola penghindaran, termasuk penggunaan perantara dan pengalihan melalui yurisdiksi ketiga.

Tawaran dialog dari Lai menandai langkah publik yang jarang dilakukan dalam hubungan Taiwan–Ukraina, sekaligus menempatkan Taipei di bawah sorotan internasional terkait peran industri teknologinya dalam konflik Ukraina–Rusia.