Perdana Menteri Jens-Frederik Nielsen dari Greenland, kiri, dan Perdana Menteri Mette Frederiksen dari Denmark mengadakan konferensi pers bersama di Kopenhagen pada Selasa (13/1/2026). | Youtube Associated Press


Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa dalam kondisi saat ini, Greenland berpihak pada Denmark, bukan Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan Selasa (13/1/2026), di tengah meningkatnya tekanan politik dan diplomatik dari Washington terkait masa depan pulau strategis di Arktik tersebut.

Sikap itu ditegaskan Nielsen dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen di Kopenhagen. Ia secara terbuka menolak pendekatan Washington mengenai status dan arah masa depan Greenland.

“Dalam skenario di mana kami harus memilih antara Amerika Serikat dan Denmark saat ini, pilihan kami adalah Denmark,” ujar Nielsen. Ia menambahkan, “Greenland tidak ingin dikuasai oleh Amerika Serikat.”

Pernyataan tersebut muncul setelah Gubernur Louisiana Jeff Landry, yang ditunjuk Presiden Donald Trump sebagai utusan khusus AS untuk Greenland, memicu polemik diplomatik. Melalui unggahan di X pada akhir pekan lalu, Landry menuduh Denmark telah “menduduki” Greenland dengan melanggar protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Mengutip Associated Press, Landry menyatakan Amerika Serikat pernah membela kedaulatan Greenland selama Perang Dunia II ketika Denmark berada di bawah pendudukan Nazi Jerman. 

Menurut dia, Denmark kembali menguasai wilayah tersebut setelah perang dengan mengabaikan ketentuan internasional. Ia juga menilai hubungan Greenland dengan AS seharusnya bersifat lebih kooperatif.

Pemerintah Denmark merespons tudingan itu dengan cepat. Duta Besar Denmark untuk Amerika Serikat, Jesper Møller Sørensen, menegaskan bahwa status Greenland telah lama diakui secara hukum sebagai bagian dari Kerajaan Denmark dan tidak pernah dipersoalkan dalam kerangka internasional.

“Greenland telah menjadi bagian dari Kerajaan Denmark selama berabad-abad. Hal ini telah berulang kali diakui oleh pemerintahan AS, di PBB, dan secara internasional,” tulis Sørensen di X.

Sørensen juga mengingatkan bahwa rakyat Greenland secara demokratis memilih pemerintahan sendiri dalam kerangka Kerajaan Denmark melalui referendum pada 2008. Dalam referendum tersebut, 75,5% pemilih mendukung pengaturan otonomi dengan tingkat partisipasi 72%.

Di tengah ketegangan itu, isu Greenland turut dibahas dalam agenda diplomatik di Washington. Pada Rabu (14/1/2026), Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt dijadwalkan bertemu Wakil Presiden AS JD Vance serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio di Gedung Putih. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk meredakan perbedaan pandangan dan membuka dialog langsung dengan pemerintah AS.

Denmark juga menekankan rekam jejak kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat. Sørensen menyebut kemitraan pertahanan di kawasan Arktik telah terjalin selama puluhan tahun, termasuk kontribusi militer Denmark dalam misi NATO di Afghanistan dan Irak yang menelan korban jiwa.

“Selama 80 tahun, Denmark, Greenland, dan AS telah memiliki kemitraan keamanan yang sukses di Arktik. Mari terus menangani tantangan keamanan di Arktik sebagai mitra dan sekutu,” kata Sørensen.

Ketegangan turut merembet ke ranah non-diplomatik. Pada Selasa (13/1/2026), Asosiasi Kereta Anjing Salju Greenland mengumumkan penyelidikan internal terkait bagaimana Landry dapat menerima undangan ke ajang balap kereta anjing salju tahunan di wilayah tersebut. Asosiasi menilai keterlibatan tokoh politik asing dalam acara itu bermasalah di tengah situasi politik yang sensitif.

“Tidak dapat diterima jika tekanan politik diterapkan dari luar negeri,” kata asosiasi tersebut dalam pernyataan di Facebook, seraya menyebut partisipasi politisi asing sebagai “sama sekali tidak pantas.” Pernyataan itu juga merujuk pada insiden tahun lalu ketika Usha Vance, istri Wakil Presiden AS, membatalkan kehadirannya di ajang yang sama setelah muncul protes publik.

Komentar Landry dan respons Denmark muncul di tengah kembali menguatnya pernyataan Trump soal Greenland. Presiden AS itu sebelumnya mengejek investasi pertahanan Denmark di pulau tersebut dengan mengatakan, “Kau tahu apa pertahanan mereka? Dua kereta anjing salju.”

Pada Minggu (11/1/2026), Trump kembali menegaskan keinginannya agar Amerika Serikat mengambil alih Greenland “dengan satu atau lain cara.” Ia beralasan tanpa keterlibatan AS, wilayah Arktik tersebut berisiko jatuh ke tangan Rusia atau China.

Trump menunjuk Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland pada 21 Desember 2025. Langkah itu mendorong Kementerian Luar Negeri Denmark memanggil Duta Besar AS untuk Denmark, Ken Howery.