Ilustrasi konsep mata uang BRICS+. | Sutterstock

Sembilan negara Asia Tenggara menyatakan kesiapan menerima penggunaan mata uang BRICS dalam kerja sama ekonomi, meski instrumen pembayaran tersebut belum resmi diluncurkan. Kesepakatan ini menguatkan sinyal dukungan terhadap upaya negara-negara BRICS memperluas mekanisme pembayaran alternatif di tengah dorongan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat (AS).

Kesepakatan itu melibatkan Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dengan rencana pemanfaatan setelah skema resmi diperkenalkan ke pasar internasional. 

Informasi mengenai kesiapan sembilan negara ASEAN tersebut pertama kali dilaporkan Watcher Guru, yang menyebut peluang penggunaan mata uang BRICS terutama diarahkan untuk perdagangan dan kerja sama ekonomi.

Langkah ini muncul seiring menguatnya agenda dedolarisasi dalam forum BRICS yang kini beranggotakan 10 negara. Sejumlah negara berkembang menilai dominasi dolar AS membawa risiko geopolitik dan ketidakpastian kebijakan, sehingga mendorong pencarian alternatif dalam transaksi lintas batas.

Namun, hingga kini mata uang bersama BRICS belum benar-benar ada. Dalam KTT BRICS di Brasil pada Juli 2025, para pemimpin negara anggota menegaskan tidak ada rencana peluncuran mata uang tunggal dalam waktu dekat. 

Fokus utama saat ini ditempatkan pada perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan serta percepatan pengembangan platform pembayaran lintas negara bernama BRICS Pay, sebagaimana dilaporkan CNBC Indonesia dan EBC Financial Group.

Klarifikasi serupa juga datang dari Moskwa. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada 31 Januari 2025 menyatakan tidak ada pembahasan mengenai pembentukan mata uang bersama BRICS, dan wacana tersebut tidak sedang berjalan. Pernyataan itu sekaligus menepis kabar tentang kedekatan waktu peluncuran mata uang BRICS.

Di sisi lain, integrasi sistem pembayaran justru menjadi agenda konkret. BRICS Pay mulai dikembangkan sejak Maret 2024 untuk memfasilitasi transaksi lintas batas menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. 

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyebut uji coba sistem ini bisa dimulai sebelum akhir 2026, meski Wakil Menlu Rusia Sergey Ryabkov kemudian mengklarifikasi target operasional penuh berada di sekitar 2030.

China juga memperkuat langkah serupa melalui pengembangan sistem pembayaran digital lintas batas berbasis RMB Digital yang ditargetkan terhubung dengan sejumlah negara ASEAN dan Timur Tengah. Inisiatif ini ditempatkan sejalan dengan arah BRICS yang memilih membangun infrastruktur pembayaran alternatif ketimbang langsung meluncurkan mata uang tunggal.

Sementara itu, pembentukan mata uang bersama masih menghadapi tantangan besar. India secara terbuka menyatakan keberatan karena khawatir memicu respons dagang dari AS. 

Selain itu, sistem perbankan sentral antarnegara BRICS belum terintegrasi, mekanisme pembayaran lintas batas masih dinegosiasikan, serta isu pembiayaan dan keamanan sistem belum mencapai kesepakatan.

Dalam konteks tersebut, Indonesia yang telah resmi menjadi anggota BRICS dipastikan terlibat dalam skema kerja sama ekonomi yang membuka ruang penggunaan mekanisme pembayaran alternatif, termasuk potensi pemanfaatan mata uang BRICS jika kelak benar-benar diluncurkan. 

Kehadiran Indonesia juga memperkuat keterkaitan antara BRICS dan ASEAN, mengingat sembilan negara Asia Tenggara lainnya telah menyatakan kesiapan menerima instrumen tersebut.

Perkembangan ini berlangsung seiring meningkatnya transaksi antarnegara BRICS menggunakan mata uang lokal. Data EBC Financial Group mencatat sekitar 90% perdagangan internal BRICS kini diselesaikan tanpa dolar AS, naik dari sekitar 65% dua tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, pangsa yuan dalam perdagangan valuta asing global meningkat menjadi 8,5% pada September 2025, dari sekitar 7% pada 2022.

Langkah dedolarisasi itu juga memicu respons dari Washington. Presiden AS Donald Trump pada Februari 2025 kembali mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap negara-negara BRICS jika dianggap melemahkan posisi dolar. Ancaman tersebut menegaskan bahwa upaya mencari alternatif sistem pembayaran global masih berada dalam tarik-menarik kepentingan geopolitik.