Foto: East Asia Forum


Keikutsertaan sekolah dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditegaskan harus bersifat sukarela, menyusul keluhan adanya pendekatan bernuansa tekanan dalam perluasan cakupan program. Penegasan itu disampaikan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Pengawasan Nanik Sudaryati Deyang dalam rapat koordinasi bersama pejabat daerah di Banyuwangi, Jawa Timur, 24 Januari 2026.

Penekanan tersebut muncul setelah sejumlah kepala unit layanan gizi daerah melaporkan hambatan di lapangan. Sejumlah sekolah dengan mayoritas siswa dari keluarga mampu disebut menolak bergabung, meski telah ada pendekatan yang melibatkan aparat teritorial dan kepolisian setempat.

Dalam forum itu, Nanik mengingatkan pelaksana daerah agar tidak memaksakan partisipasi sekolah. “Kepala unit layanan gizi tidak boleh memaksakan keikutsertaan,” kata Nanik. “Jika ada sekolah yang memilih untuk tidak menerima MBG karena siswanya berasal dari keluarga mampu, hal itu dapat diterima.”

Laporan dari daerah, sebagaimana dikutip JawaPos, menyebut beberapa sekolah masih menolak untuk menerima, meskipun mereka telah meminta bantuan dari Danramil (Komandan Rayon Militer setempat) dan Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor setempat). Menanggapi situasi itu, Nanik menegaskan penolakan sekolah tidak boleh dipersepsikan sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.

“Penerimaan program MBG bersifat sukarela. Tidak boleh ada paksaan dari unit layanan gizi maupun institusi mana pun,” ujarnya.

Di saat yang sama, BGN meminta pelaksana daerah mengalihkan fokus intervensi ke kelompok yang dinilai lebih membutuhkan. Prioritas tersebut mencakup pesantren kecil, anak putus sekolah, anak jalanan usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita. 

“Masih banyak kelompok yang belum terjangkau dan sangat membutuhkan dukungan,” kata Nanik.

MBG merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor gizi masyarakat. Program ini mulai berjalan pada 6 Januari 2025 dengan 190 dapur dan produksi sekitar 570.000 porsi makanan per hari.

Seiring perluasan jaringan, jumlah fasilitas disebut meningkat signifikan dalam satu tahun. Data yang disampaikan Prabowo dalam forum World Economic Forum di Davos pekan lalu menunjukkan hingga Januari 2026 terdapat lebih dari 21.000 dapur MBG yang melayani hampir 60 juta penerima manfaat.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp335 triliun atau sekitar US$21 miliar untuk program ini pada 2026, dengan target menjangkau seluruh desa pada akhir tahun tersebut.