Palais Bourbon, gedung Majelis Nasional Prancis (Assemblée nationale) di Paris. | The Parisian Guide

Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik modern Prancis, sebuah resolusi resmi yang mengusulkan penarikan negara itu dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) masuk agenda Majelis Nasional. Resolusi tersebut diajukan Wakil Ketua Majelis Nasional Clémence Guetté pada 9 Januari, di tengah meningkatnya friksi Eropa–Amerika Serikat terkait isu keamanan dan kebijakan luar negeri.

Guetté, anggota parlemen dari partai sayap kiri La France Insoumise (LFI), mengusulkan penarikan terencana Prancis dari NATO, dimulai dengan keluar dari struktur komando militer terintegrasi aliansi tersebut. Inisiatif itu ditempatkan sebagai respons atas arah kebijakan Washington yang dinilai kian tidak sejalan dengan kepentingan Paris.

Kritik terhadap kebijakan AS

Pengajuan resolusi ini berlangsung saat hubungan transatlantik kembali diuji oleh sejumlah langkah Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir. 

Guetté menyinggung operasi militer 3 Januari yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, wacana pencaplokan Greenland, sanksi terhadap pejabat Eropa yang mengatur perusahaan teknologi Amerika, serta tuntutan agar negara anggota NATO menaikkan belanja pertahanan hingga 5% dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam keterangannya kepada surat kabar Jerman Berliner Zeitung, Guetté menilai posisi Prancis di dalam aliansi semakin problematis. “Mempertahankan status sebagai anggota aliansi yang dipimpin oleh kekuatan yang tidak mengakui hukum internasional adalah hal yang tidak diinginkan bagi Prancis,” ujarnya. 

Menurut dia, keanggotaan berkelanjutan “merusak stabilitas negara dan membuat negara terpapar risiko terseret ke dalam konflik-konflik yang bertentangan dengan kepentingan nasional”.

Pendukung resolusi berpendapat, penarikan diri dari NATO akan membuka ruang bagi Prancis untuk memulihkan kemandirian militer dan diplomatik. Paris, menurut mereka, dapat mengambil posisi non-blok sambil tetap aktif dalam forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE), dan Francophonie.

Hambatan politik di parlemen

Mengutip AFP, Secara politik, jalan resolusi tersebut dinilai terjal. Saat ini LFI menguasai sekitar 71 dari total 577 kursi di Majelis Nasional. Meski menjadi bagian dari koalisi kiri–tengah yang memegang blok terbesar, dukungan terhadap agenda keluar dari NATO belum tentu solid di internal koalisi.

Di sisi lain, partai sayap kanan Rassemblement National yang dipimpin Marine Le Pen juga memiliki rekam jejak kritis terhadap NATO. Namun, partai tersebut menolak gagasan penarikan Prancis dari komando terintegrasi selama perang Rusia–Ukraina masih berlangsung.

Sejumlah pengamat menilai langkah LFI lebih bersifat simbolis. Lembaga riset Robert Lansing Institute menyebut peluang terjadinya penarikan nyata dalam waktu dekat relatif kecil, mengingat institusi pertahanan dan keamanan Prancis masih bertumpu pada NATO sebagai arsitektur utama keamanan Eropa. Resolusi parlemen, menurut lembaga itu, memiliki bobot politik, tetapi tidak otomatis mengubah arah kebijakan luar negeri pemerintah.

NATO, Greenland, dan sikap Macron

Perdebatan ini mencuat di tengah tekanan internal yang lebih luas di tubuh NATO. Dorongan Presiden Donald Trump untuk mengakuisisi Greenland mendorong Denmark dan sejumlah sekutu mengirim personel militer ke wilayah Arktik tersebut. 

Menyikapi situasi itu, Presiden Emmanuel Macron pada Kamis (15/1/2026) yang dikutip Reuters menyatakan Prancis akan memperkuat kehadiran militernya di Greenland dengan mengerahkan aset darat, udara, dan laut.

Macron dalam beberapa kesempatan menegaskan perlunya otonomi strategis Eropa yang lebih besar, seiring rencana percepatan persenjataan kembali Prancis. Saat berbicara kepada personel militer di Pangkalan Udara Istres, ia menekankan peran kekuatan pertahanan sebagai alat penangkal. 

“Untuk tetap bebas, seseorang harus ditakuti,” ujarnya, seraya mengumumkan rencana peningkatan belanja pertahanan sebesar €36 miliar untuk periode 2026–2030.

Wacana penarikan dari struktur NATO ini mengingatkan pada keputusan Presiden Charles de Gaulle pada 1966 yang menarik Prancis keluar dari komando militer terintegrasi NATO, sebelum negara itu kembali bergabung pada 2009. Kini, perdebatan serupa kembali mengemuka seiring perubahan lanskap keamanan Eropa dan dinamika relasi Paris dengan Washington.