![]() |
| Foto: Lockheed Martin C-130J-30 Super Hercules milik Angkatan Udara Kerajaan Denmark (Royal Danish Air Force - RDAF). | Tangkapan layar video ABC News |
Gedung Putih menyatakan pengerahan pasukan militer Eropa ke Greenland tidak akan mengubah ambisi Presiden Donald Trump untuk mengakuisisi wilayah Arktik tersebut dari Denmark. Pernyataan itu disampaikan Kamis (15/1/2026), di tengah kehadiran personel militer sejumlah negara Eropa di Nuuk yang disebut sebagai misi pengintaian dan solidaritas NATO.
Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan kehadiran pasukan Eropa tidak memengaruhi arah kebijakan presiden terkait Greenland.
“Saya tidak yakin pasukan di Eropa memengaruhi proses pengambilan keputusan presiden, juga tidak memengaruhi tujuannya untuk mengakuisisi Greenland,” ujar Leavitt kepada, dilansir Associated Press. Menurut dia, Trump memandang akuisisi Greenland sebagai kepentingan nasional Amerika Serikat.
Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan dimulainya pengerahan personel militer dari Prancis, Jerman, Norwegia, Swedia, Belanda, dan Estonia ke ibu kota Greenland. Pejabat Eropa menyebut misi itu sebagai langkah pengintaian sekaligus sinyal kebersamaan aliansi Atlantik Utara di kawasan Arktik.
Mengutip AFP, Prancis mengirim 15 tentara, sementara Jerman menugaskan tim pengintaian Bundeswehr beranggotakan 13 orang yang dijadwalkan berada di Nuuk hingga Minggu, sebagaimana disampaikan kementerian pertahanan masing-masing negara. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis menyatakan penguatan tambahan dari unsur darat, udara, dan laut akan segera menyusul kontingen awal.
Kementerian Pertahanan Jerman menjelaskan misi tersebut ditujukan untuk mengeksplorasi opsi pengamanan Arktik menghadapi potensi ancaman Rusia dan Tiongkok. Penjelasan ini disampaikan di tengah meningkatnya perhatian negara-negara Barat terhadap jalur strategis dan sumber daya di kawasan utara.
Pergerakan pasukan Eropa itu terjadi sehari setelah pertemuan tingkat tinggi di Washington antara Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt dengan Wakil Presiden AS JD Vance serta Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Usai pertemuan tersebut, Rasmussen menyebut terdapat “ketidaksepakatan mendasar” dengan pemerintahan Trump terkait masa depan Greenland.
Trump, di sisi lain, menyampaikan nada yang lebih moderat. Berbicara kepada wartawan di Ruang Oval, ia mengatakan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Denmark dan berharap ada hasil ke depan. Pernyataan itu menjadi pengakuan publik pertama Trump atas kepentingan Denmark sejak ia mengintensifkan dorongan terhadap Greenland setelah operasi militer AS pada 3 Januari yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro.
Meski demikian, Trump tetap menegaskan posisi utamanya. “Kami membutuhkan Greenland untuk keamanan nasional,” ujarnya pada Rabu (14/1/2026), seraya memperingatkan bahwa tanpa langkah AS, Rusia atau China bisa mengambil alih pengaruh di wilayah tersebut.
Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat sepakat membentuk kelompok kerja untuk menjajaki kemungkinan kompromi. Namun Rasmussen menegaskan akuisisi oleh AS “sama sekali tidak mungkin”.
Di sisi lain, utusan khusus Trump untuk Greenland, Gubernur Louisiana Jeff Landry, menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan dapat dicapai dan merencanakan kunjungan ke pulau itu pada Maret.
Sementara itu, Rusia merespons dengan nada sinis. Mantan Presiden Dmitry Medvedev menyarankan agar warga Greenland menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia, sementara otoritas di Moskwa menuding Barat melakukan militerisasi kawasan Arktik.

0Komentar