Presiden Prabowo, saat menyampaikan pidato khusus di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss. | Foto: prabowosubianto.com


Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras terhadap praktik korupsi dan pengusaha yang dinilainya rakus dari panggung World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Dalam pidato kunci di hadapan pemimpin dunia dan pelaku ekonomi global, Prabowo memperkenalkan istilah greedinomics untuk menggambarkan praktik ekonomi berbasis keserakahan yang, menurutnya, masih mengakar di Indonesia, sekaligus menantang pihak-pihak yang mencoba menyuap pejabat negara.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum tahunan WEF yang menjadi ajang pertemuan elite politik dan ekonomi dunia. Prabowo berbicara sekitar 40 menit dan menempatkan agenda pemberantasan korupsi serta penegakan hukum sebagai prioritas utama pemerintahannya pada tahun pertama berkuasa.

Dalam pemaparannya, Prabowo mengkritik praktik ekonomi yang mengabaikan hukum dan kedaulatan negara. Pola tersebut, menurut dia, menyerupai era robber barons pada abad ke-19 di sejumlah negara, ketika segelintir pengusaha menguasai sumber daya dan memengaruhi kebijakan publik demi kepentingan sendiri.

Dalam konteks itu, Prabowo menyebut istilah yang ia gunakan untuk menamai fenomena tersebut.

“Saya menyebutnya secara terang-terangan: greedinomics, ekonomi keserakahan, ekonomi dari praktik-praktik rakus,” kata Prabowo.

Kepala Negara juga menyampaikan tantangan terbuka kepada oknum pengusaha yang masih meyakini bahwa pejabat publik dapat disuap. Pernyataan ini disampaikan untuk menegaskan sikap pemerintah terhadap praktik korupsi yang melibatkan sektor swasta dan aparatur negara.

Ia mengungkapkan pemerintah menerima laporan mengenai pembicaraan di kalangan tertentu yang meremehkan integritas aparatur negara.

“Saya menerima laporan bahwa dalam rapat-rapat mereka, ada yang mengatakan, ‘Tidak apa-apa, tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya tantang mereka yang berani suap di pemerintahan saya, mereka akan terkejut,” tegas Prabowo.

Menurut Prabowo, sikap tersebut mencerminkan ketidakpatuhan terhadap otoritas negara dan hukum yang berlaku. Ia menyebut perilaku tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap tatanan hukum nasional.

“Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap supremasi hukum,” lanjutnya.

Dalam forum yang sama, Prabowo memaparkan capaian penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah sepanjang tahun pertama masa jabatannya. Ia menyebut pemerintah telah menyita sekitar 4 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal di berbagai wilayah Indonesia, serta menutup sekitar 1.000 tambang ilegal melalui operasi penegakan hukum lintas kementerian dan lembaga.

Capaian tersebut, menurut Prabowo, merupakan langkah paling tegas yang pernah dilakukan pemerintah dalam sektor kehutanan dan sumber daya alam.

“Kami sebenarnya telah melaksanakan upaya penegakan hukum kehutanan yang paling berani dan paling tegas dalam sejarah Indonesia,” ujarnya.

Selain penindakan di lapangan, Prabowo menyinggung keputusan administratif yang diambil menjelang keberangkatannya ke Davos. Pada 19 Januari 2026, melalui rapat virtual dari London, ia mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti membangun perkebunan di kawasan hutan lindung. Total lahan yang dikuasai perusahaan-perusahaan tersebut mencapai lebih dari 1,01 juta hektare.

Keputusan itu diambil berdasarkan temuan pelanggaran tata ruang dan kehutanan yang telah diverifikasi oleh aparat terkait. Langkah tersebut ditempatkan sebagai bagian dari penertiban pengelolaan sumber daya alam dan pemulihan fungsi kawasan hutan.

Menutup pemaparannya di Davos, Prabowo menegaskan komitmen pribadi dan konstitusionalnya untuk melanjutkan agenda pemberantasan korupsi dan penegakan supremasi hukum.

“Kami bertekad untuk memerangi korupsi ini secara langsung. Tidak banyak orang percaya kita bisa melakukannya, tetapi kita tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” kata Prabowo.