Prabowo dalam acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026) | YouTube Sekretariat Presiden

Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia meski negara ini memiliki kekayaan alam melimpah. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri Panen Raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut kondisi tersebut sebagai kejanggalan yang sejak lama mendorongnya terlibat dalam perjuangan pembangunan nasional. Ia menilai realitas Indonesia sebagai negara kaya sumber daya, tetapi sebagian besar rakyat belum menikmati hasilnya, sulit diterima secara nalar maupun moral.

“Saya melihat ada kejanggalan di bangsa kita. Saya melihat sudah berapa puluh tahun, negara yang begini kaya rakyatnya masih banyak yang miskin. Saya tidak dapat menerima di akal sehat saya dan di hati saya,” kata Prabowo di hadapan para petani dan pejabat pemerintah.

Ia menegaskan, kemerdekaan yang diperjuangkan ratusan tahun seharusnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Namun, hingga kini, distribusi manfaat kekayaan alam dinilai belum merata.

“Bagaimana negara yang begini makmur, bagaimana negara yang berjuang ratusan tahun untuk merdeka tetapi kekayaannya kurang dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia,” ujar dia.

Selain kemiskinan, Prabowo menyinggung ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Ia menyebut kondisi tersebut tidak sejalan dengan potensi agraria nasional, mengingat Indonesia memiliki lahan luas dan tanah subur.

“Terutama yang tidak masuk di akal saya bagaimana bisa negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur. Tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita. Kita impor, impor, impor pangan. Tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya,” tutur Prabowo.

Dalam beberapa kesempatan setelah resmi menjabat, Prabowo juga menyinggung adanya kebocoran kekayaan negara. Ia menyebut praktik penambangan ilegal, penyelundupan, under invoicing, laporan palsu, hingga suap sebagai faktor yang membuat kekayaan nasional tidak optimal dinikmati masyarakat. Pemerintah mengklaim telah membongkar sekitar 1.000 tambang ilegal dan mengambil alih sekitar 5 juta hektare kebun sawit ilegal sebagai bagian dari upaya penertiban.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan agenda pengentasan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat telah ia perjuangkan sejak lama, termasuk saat memimpin organisasi tani dan partai politik. Komitmen tersebut, menurut sejumlah pemberitaan media nasional, kerap disalahartikan dalam perjalanan politiknya.

Terkait kebijakan konkret, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan nasional ke kisaran 6,5–7,5 persen pada 2026, serta penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir tahun yang sama. Data yang dikutip media ekonomi menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2025 berada di level 8,47 persen, terendah sepanjang sejarah.

Dalam sektor pangan, Prabowo pada acara di Karawang mengumumkan capaian swasembada pangan yang diklaim lebih cepat dari target awal empat tahun. Cadangan beras pemerintah di Bulog dilaporkan mencapai 3,248 juta ton, melampaui rekor sekitar 2 juta ton pada era Presiden Soeharto.