Presiden Prabowo Subianto menerima pertemuan rutin bersama beberapa pejabat utama Tentara Nasional Indonesia (TNI), di antaranya Panglima dan Wakil Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 16 Januari 2026. | Instagram/Sekretariat.Kabinet


Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/1/2026), untuk membahas strategi pertahanan dan keamanan nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. 

Pertemuan ini digelar menyusul peringatan sejumlah tokoh nasional mengenai posisi Indonesia yang dinilai rentan dalam persaingan negara-negara besar memperebutkan sumber daya alam strategis.

Rapat tersebut dihadiri Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Arahan Presiden disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Panglima Tertinggi TNI, dengan penekanan pada kesiapan pertahanan dan arah geostrategi ke depan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, Presiden menekankan penguatan strategi pertahanan dan keamanan nasional.

“Presiden menyampaikan beberapa arahannya sebagai Panglima Tertinggi kepada pucuk pimpinan TNI terkait strategi pertahanan dan keamanan,” ujar Teddy.

Isu penguatan pertahanan mengemuka seiring pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah yang menyoroti posisi Indonesia dalam peta geopolitik global. Menurut Fahri, kekayaan sumber daya alam justru menempatkan Indonesia sebagai negara yang berpotensi menjadi sasaran kepentingan eksternal.

“Dalam perhitungan geopolitik, Indonesia menjadi salah satu negara yang terancam, dan berpotensi dikuasai negara lain, karena banyak memiliki sumber daya alam antara lain nikel terbesar di dunia sebagai bahan membuat semikonduktor, pengganti bahan bakar,” kata Fahri dalam Kajian Pengembangan Wawasan Kebangsaan Seri ke-16, Jumat (16/1/2026).

Fahri menjelaskan, banyak negara kini bergerak dengan pola survival pragmatis akibat keterbatasan sumber daya alam. Ia mencontohkan langkah Amerika Serikat di Venezuela serta rencana Presiden Donald Trump terkait Greenland sebagai bagian dari persaingan global menguasai energi dan mineral strategis.

“Fenomena ini terjadi ketika Amerika Serikat menyerang Venezuela demi menguasai minyak negara tersebut. Sebab, minyak Venezuela selama ini dikuasai China dan Rusia,” ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Fahri menilai kebijakan Trump terhadap Venezuela, Greenland, dan Iran tidak terlepas dari persaingan strategis dengan China untuk mengamankan akses terhadap mineral kritis dan sumber energi global. 

Ia juga menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Presiden Prabowo yang memperbanyak pembentukan batalyon tempur di berbagai daerah sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi ancaman asing.

Di sisi lain, isu ketahanan nasional juga disorot dari perspektif nonmiliter. Dr Endang Tirtana dari Partai Solidaritas Indonesia menekankan bahwa ketahanan negara tidak lagi semata diukur dari kekuatan militer, melainkan kemampuan menjaga pasokan kebutuhan strategis masyarakat.

“Ketahanan negara hari ini tidak lagi cukup dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan militer semata. Ketahanan sejati justru diuji pada kemampuan negara menjaga kebutuhan dasar masyarakat terutama kebutuhan pangan dan energi,” tulisnya dalam kolom di Detik.

Sejalan dengan itu, pemerintah menjalankan kebijakan penguatan posisi Indonesia di pasar komoditas global, salah satunya melalui pengendalian produksi nikel. Untuk 2026, produksi nikel nasional dibatasi pada kisaran 250–260 juta ton, turun dari 379 juta ton pada 2025. 

Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan pasokan sekaligus meningkatkan daya tawar Indonesia dalam rantai pasok global di tengah meningkatnya permintaan mineral strategis.