Presiden Prabowo menyampaikan capaian satu tahun pemerintahannya di WEF Davos 2026, menyoroti greedinomics, pendidikan digital, dan integrasi perdagangan. | Biro Setpres

Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian satu tahun pemerintahannya dalam pidato kunci di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Kamis (22/1/2026). Di hadapan lebih dari 65 kepala negara dan sekitar 1.000 CEO perusahaan global, Prabowo menegaskan agenda penertiban praktik ekonomi ilegal, percepatan pembangunan sumber daya manusia berbasis digital, serta arah integrasi perdagangan Indonesia dengan ekonomi global.

Dalam pidato tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berada dalam kondisi stabil dan tetap terbuka terhadap investasi. Ia menempatkan langkah penegakan hukum dan perbaikan tata kelola sebagai fondasi awal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Sejak minggu-minggu pertama masa pemerintahannya, aparat penegak hukum disebut membongkar penyalahgunaan besar di sektor energi, terutama terkait tata kelola bahan bakar dan minyak mentah. Sepanjang tahun pertama, pemerintah juga mengambil alih sekitar 4 juta hektare lahan dari aktivitas perkebunan dan pertambangan ilegal.

Prabowo menyebut praktik tersebut sebagai persoalan struktural yang harus dihentikan sejak awal.

“Saya secara terbuka menyebutnya greedinomics—ekonomi yang didorong oleh praktik-praktik rakus,” ujar Prabowo, seraya membandingkannya dengan era “robber barons” di sejumlah negara.

Penertiban, menurutnya, terus berlanjut hingga menjelang pidato WEF. Dua hari sebelumnya, pemerintah mencabut izin 28 perusahaan yang menguasai sekitar 1,01 juta hektare lahan karena pelanggaran hukum, termasuk pembukaan perkebunan di kawasan hutan lindung. Kebijakan tersebut disampaikan sebagai bagian dari penegakan hukum dan reformasi tata kelola sumber daya alam.

Di luar isu penertiban ekonomi ilegal, Prabowo menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda strategis. Ia menilai ketertinggalan akses pendidikan berpotensi melemahkan ketahanan negara.

Sepanjang tahun lalu, pemerintah merenovasi 16.140 sekolah dan melengkapi 288.000 sekolah dengan panel datar interaktif (interactive flat panel/IFP) berukuran 75 inci. Pada 2026, pemerintah menargetkan penambahan satu juta panel pintar interaktif, dengan sasaran dalam tiga tahun setiap sekolah memiliki sedikitnya enam ruang kelas ber-IFP.

Selain itu, pemerintah merencanakan pembangunan 10 universitas baru melalui kerja sama dengan universitas terkemuka di Eropa, Inggris, dan Amerika Utara. Program lain mencakup modernisasi 60.000 sekolah serta pembangunan 1.000 sekolah terpadu komprehensif.

Dalam bidang pembiayaan industri masa depan, Prabowo memperkenalkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lembaga tersebut disebut mengelola aset hingga US$1 triliun. 

“Dengan Danantara, saya dapat berdiri di hadapan Anda sebagai mitra yang setara,” kata Prabowo.

Terkait perdagangan, Presiden menegaskan Indonesia tidak menutup diri terhadap integrasi ekonomi global. 

“Kami meyakini bahwa integrasi perdagangan jika dilakukan secara adil, bukanlah ancaman bagi kedaulatan. Kami percaya perdagangan adalah alat untuk mencapai kemakmuran,” ujarnya.

Sepanjang 2025, Indonesia menandatangani perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa, Kanada, Peru, Uni Emirat Arab, dan kawasan Eurasia. Kesepakatan tersebut disampaikan untuk memperluas akses pasar dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.

Kehadiran Prabowo di WEF Davos menandai kembalinya Indonesia ke forum tersebut setelah lebih dari satu dekade absen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tercatat sebagai presiden Indonesia terakhir yang menghadiri WEF Davos pada 2011.