Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol.) Trunoyudo Wisnu Andiko. Karopenmas Divhumas Polri (Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri). | Mediahub.polri.go.id


Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyatakan kesiapan mendukung rencana pemerintah menambah kuota petugas haji dari unsur kepolisian pada penyelenggaraan ibadah haji 2026. Dukungan tersebut disampaikan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelibatan TNI dan Polri diperkuat guna meningkatkan kualitas pelayanan serta perlindungan jamaah Indonesia di Arab Saudi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri telah melakukan koordinasi internal untuk menyiapkan personel yang akan ditugaskan. Penyiapan itu mencakup aspek kapasitas, kompetensi, serta kesiapan fisik dan mental.

Menurut Trunoyudo, personel Polri nantinya difokuskan pada pelayanan, pengamanan, dan perlindungan jamaah selama seluruh rangkaian ibadah haji. Dukungan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat penyelenggaraan haji yang aman dan tertib.

“Terkait rencana pemerintah menambah kuota petugas haji dari Polri, kami siap mendukung dan menyiapkan personel terbaik sesuai kebutuhan,” ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.

Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan bahwa kuota petugas haji dari unsur TNI dan Polri pada tahun ini ditambah hingga dua kali lipat. Kebijakan tersebut, menurut dia, merupakan arahan langsung Presiden Prabowo setelah evaluasi penyelenggaraan haji sebelumnya menunjukkan kinerja positif petugas dari kedua institusi tersebut.

Di DPR, Wakil Ketua Komisi Agama Abdul Wachid menyampaikan bahwa Presiden menginginkan petugas penyelenggara ibadah haji ke depan didominasi, bahkan seluruhnya, berasal dari unsur TNI dan Polri. Pertimbangan itu didasarkan pada kebutuhan akan kedisiplinan, ketangguhan fisik, serta kesiapan menghadapi beban tugas berat selama operasional haji di Arab Saudi.

Meski demikian, Wachid mengatakan pemerintah tetap mempertimbangkan pelibatan unsur masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Menurut dia, Wakil Menteri Haji dan Umrah telah menyampaikan masukan tersebut kepada Presiden dan memperoleh persetujuan.

“Sekarang ini banyak ormas yang masuk di dalam petugas haji,” ujar Wachid, seraya menambahkan bahwa keterlibatan berbagai unsur diharapkan dapat melengkapi kebutuhan pelayanan jamaah di lapangan.

Selain penambahan kuota, Kementerian Haji dan Umrah RI juga melibatkan Mabes TNI dan Polri dalam pembinaan dan pelatihan calon petugas haji. Sebanyak 179 personel pelatih dari unsur TNI dan Polri diterjunkan bersama pelatih internal kementerian untuk memberikan pelatihan intensif.

Pelatihan tersebut diarahkan pada penguatan disiplin, ketangguhan, dan profesionalisme petugas, seiring tuntutan kesiapan fisik dan mental dalam melayani jamaah Indonesia selama pelaksanaan ibadah haji.