Sanae Takaichi, PM Jepang. | Japan’s Cabinet Secretariat/Wikimedia Commons.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi membubarkan parlemen dan mengumumkan pemilihan umum dadakan pada 8 Februari, hanya tiga bulan setelah menjabat sebagai pemimpin perempuan pertama negara itu. Keputusan berisiko tinggi ini diambil untuk menguji sekaligus memperkuat legitimasi politik pemerintahannya di tengah tekanan domestik dan memburuknya hubungan dengan China.

Pembubaran parlemen diumumkan pada Jumat 16/1), sementara rencana pemilu disampaikan Senin di Tokyo. Kampanye resmi akan dimulai pada 27 Januari, menyisakan jeda hanya 16 hari hingga pemungutan suara—periode terpendek sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Dalam konferensi pers di Tokyo, Takaichi menegaskan pemilu cepat tersebut dimaksudkan sebagai penilaian langsung publik atas kepemimpinannya.

"Saya ingin publik memutuskan apakah Sanae Takaichi layak sebagai perdana menteri," katanya kepada wartawan dalam konferensi pers di Tokyo.

Langkah pembubaran parlemen ditempatkan sebagai upaya mencari mandat yang lebih kuat untuk mendorong agenda fiskal dan garis kebijakan keamanan yang lebih tegas. Isu keamanan menjadi sorotan seiring memburuknya hubungan Jepang–China dalam beberapa bulan terakhir.

Secara politik, Takaichi bertaruh pada tingkat persetujuan publik yang relatif tinggi. Survei NHK menunjukkan tingkat persetujuan kabinet berada di angka 62%, sementara jajak pendapat Nikkei mencatat 75% responden menyatakan dukungan terhadap pemerintahannya. Angka tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi Partai Demokrat Liberal (LDP), yang hampir terus-menerus berkuasa selama beberapa dekade namun melemah dalam pemilihan nasional terakhir.

Di parlemen, koalisi penguasa LDP dan Partai Inovasi Jepang saat ini hanya menguasai 230 dari total 465 kursi di majelis rendah. Mayoritas tersebut bergantung pada dukungan tiga anggota independen. Menurut Sadafumi Kawato, profesor emeritus Universitas Tokyo, kemenangan besar dalam pemilu akan memungkinkan Takaichi menjalankan kebijakan tanpa perlu berkompromi dengan partai-partai kecil.

Di ranah kebijakan domestik, Takaichi menjanjikan penangguhan pajak konsumsi 8% untuk bahan pangan selama dua tahun apabila koalisinya memenangkan pemilu. Usulan ini diperkirakan memangkas pendapatan negara sekitar 5 triliun yen atau setara US$32 miliar per tahun. Pasar merespons cepat, dengan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 10 tahun melonjak ke level tertinggi dalam 27 tahun pada perdagangan Senin.

Pemilu mendadak ini berlangsung di tengah konsolidasi oposisi. Partai Demokratik Konstitusional Jepang (CDP) dan Komeito—yang sebelumnya menjadi mitra koalisi LDP—membentuk Aliansi Reformasi Sentris untuk menantang blok konservatif pimpinan Takaichi. Pemimpin CDP Yoshihiko Noda menyebut aliansi tersebut sebagai respons terhadap apa yang ia gambarkan sebagai pergeseran politik ke kanan dan meningkatnya retorika nasionalis.

Sejumlah tokoh oposisi juga mengkritik waktu pembubaran parlemen. Petinggi CDP Jun Azumi menilai keputusan tersebut berpotensi mengorbankan kepentingan publik karena menunda pembahasan anggaran fiskal 2026, yang dirancang untuk meredam tekanan biaya hidup akibat kenaikan harga.

Di luar isu domestik, pemilu ini membawa implikasi besar bagi kebijakan luar negeri Jepang. Hubungan Tokyo dan Beijing memburuk sejak November setelah Takaichi menyatakan Jepang dapat melakukan intervensi militer apabila China menyerang Taiwan. Beijing merespons dengan mengimbau warganya untuk tidak bepergian ke Jepang, memberlakukan kembali larangan impor makanan laut Jepang, serta membatasi ekspor material tanah jarang.

Sejumlah analis memperingatkan bahwa hasil pemilu berpotensi memicu respons lanjutan dari Beijing, terutama jika Takaichi memperoleh mandat yang lebih kuat.

"China mungkin ingin mengirim pesan kepada para pemilih bahwa mendukung pemimpin yang hawkish dapat menimbulkan kesulitan," kata Mikitaka Masuyama, dekan National Graduate Institute for Policy Studies.