Sanae Takaichi menyampaikan pidato di Prefektur Fukuoka Jepang | X/@takaichi_sanae


Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi memperingatkan bahwa aliansi keamanan Jepang–Amerika Serikat berisiko “runtuh” apabila Tokyo tidak bertindak ketika pasukan AS diserang dalam krisis yang melibatkan Taiwan. 

Pernyataan itu disampaikan dalam program televisi TV Asahi pada Senin (26/1), di Tokyo, menjelang pemilu mendadak Jepang pada 8 Februari, sekaligus untuk meluruskan komentarnya sebelumnya terkait kemungkinan peran militer Jepang dalam skenario konflik di Selat Taiwan.

Takaichi menegaskan, ucapannya tidak dimaksudkan sebagai dukungan terhadap operasi militer ofensif Jepang. Ia merujuk pada kewajiban aliansi dan batasan hukum yang berlaku apabila pasukan AS—yang beroperasi bersama Jepang—menjadi sasaran serangan.

Takaichi juga mengatakan Jepang tidak serta-merta akan melancarkan operasi militer jika terjadi konflik antara China dan AS terkait Taiwan. Menurut dia, skenario yang lebih realistis adalah kerja sama Jepang dan AS dalam operasi evakuasi warga negara masing-masing dari Taiwan.

Ia menempatkan pernyataannya dalam konteks respons Jepang apabila pasukan AS diserang saat menjalankan operasi bersama. Dalam situasi tersebut, kata Takaichi, Jepang tidak dapat bersikap pasif tanpa konsekuensi serius terhadap fondasi aliansi keamanan bilateral.

“Jika militer AS, yang bertindak bersama dengan Jepang, diserang dan Jepang tidak berbuat apa-apa lalu pulang begitu saja, aliansi Jepang–AS akan runtuh,” ujar Takaichi, dikutip Kyodo News. Ia menambahkan Jepang akan “merespons secara ketat dalam batasan hukum, dengan membuat penilaian menyeluruh berdasarkan situasi yang ada.”

Takaichi juga menyinggung faktor geografis sebagai alasan Jepang tidak memandang konflik Taiwan sebagai isu yang jauh. Ia menyebut jarak antara Taiwan dan wilayah Jepang sekitar 110 kilometer, sebanding dengan jarak Tokyo ke kota pesisir Atami.

Eskalasi Jepang–China

Pernyataan terbaru itu muncul di tengah memburuknya hubungan Jepang–China, yang oleh sejumlah analis disebut sebagai krisis diplomatik terburuk antara dua ekonomi terbesar Asia dalam lebih dari satu dekade. 

Ketegangan berawal dari pernyataan Takaichi pada November lalu di parlemen Jepang, ketika ia menyebut potensi serangan China terhadap Taiwan dapat menjadi “krisis eksistensial bagi Jepang”.

Beijing merespons keras. Pada 6 Januari, Kementerian Perdagangan China mengumumkan larangan ekspor barang dual-use ke Jepang yang dinilai dapat meningkatkan kemampuan militernya. The Wall Street Journal kemudian melaporkan bahwa China juga menghentikan ekspor rare earth ke sejumlah perusahaan Jepang, berdampak pada rantai pasok industri dari manufaktur otomotif hingga sektor pertahanan.

Di sektor pariwisata, imbas diplomatik turut terasa. Jumlah wisatawan China yang berkunjung ke Jepang turun 45% pada Desember dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, menjadi sekitar 330.000 pengunjung, setelah Beijing mengeluarkan peringatan perjalanan. 

Pada Senin (25/1), Kementerian Luar Negeri China kembali memperbarui peringatan tersebut menjelang libur Tahun Baru Imlek, dengan menyebut warga negara China “menghadapi ancaman keamanan serius di Jepang”.

Taruhan Politik

Isu keamanan dan hubungan luar negeri menjadi salah satu latar utama kampanye pemilu Jepang yang dijadwalkan pada 8 Februari. Takaichi mengumumkan pembubaran parlemen pada 23 Januari, memicu pemilu mendadak di tengah penurunan tingkat persetujuan publik terhadap pemerintahannya.

Menurut jajak pendapat Nikkei dan TV Tokyo, tingkat persetujuan kabinet Takaichi turun dari 75% pada Desember menjadi 67% pada Januari. Pernyataannya terkait Taiwan dan aliansi dengan AS disampaikan dalam debat para pemimpin partai ketika kampanye memasuki fase intensif.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China pada Selasa menegaskan Jepang “tidak memiliki hak sama sekali untuk berkomentar mengenai Taiwan milik China, baik dari perspektif sejarah maupun hukum”. 

Takaichi berulang kali menolak menarik kembali pernyataannya pada November, dengan menyatakan pandangannya konsisten dengan kebijakan keamanan Jepang yang telah ada serta kerangka aliansi Jepang–AS yang selama ini menjadi pilar utama pertahanan negara tersebut.