Jepang secara diam-diam meminta nelayan menjauhi Kepulauan Senkaku sejak akhir 2025 di tengah meningkatnya ketegangan dengan China. | Kyodo

Pemerintah Jepang sejak akhir 2025 secara diam-diam meminta nelayan domestik menjauhi Kepulauan Senkaku yang disengketakan di Laut China Timur. Langkah itu diambil karena kekhawatiran bahwa insiden maritim sekecil apa pun dapat memicu konfrontasi serius dengan China, menurut hasil investigasi Reuters yang dipublikasikan Senin (26/1/2026).

Permintaan tersebut disampaikan melalui komunikasi langsung pejabat pemerintah kepada nelayan, menjelang atau sesaat sebelum mereka melaut. Pendekatan informal ini menandai perubahan sikap Tokyo terhadap aktivitas penangkapan ikan di wilayah yang juga diklaim Beijing sebagai Kepulauan Diaoyu.

Kebijakan kehati-hatian itu muncul di tengah memburuknya hubungan Jepang–China, terutama setelah pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi pada November 2025 yang mengisyaratkan kemungkinan respons militer Jepang jika China menyerang Taiwan. Sejak saat itu, otoritas Jepang dinilai semakin berhati-hati mengelola potensi gesekan di wilayah laut sensitif.

Selama bertahun-tahun sebelumnya, Jepang secara tidak resmi menoleransi bahkan membiarkan aktivitas penangkapan ikan di sekitar Kepulauan Senkaku. Praktik tersebut dipandang sebagai penegasan kontrol administratif tanpa kehadiran militer terbuka, mengingat pulau-pulau itu tidak berpenghuni.

Sejumlah nelayan mengatakan pendekatan pemerintah kali ini berbeda dari sebelumnya. Mereka mengaku dihubungi secara langsung dan diminta mempertimbangkan risiko keamanan jika tetap beroperasi di sekitar kepulauan tersebut.

Kazushi Kinjo, nelayan berusia 53 tahun, mengatakan kepada Reuters bahwa ia menerima beberapa kali panggilan telepon dari pejabat pemerintah yang mendesaknya menghindari Kepulauan Senkaku selama pelayaran yang dimulai pada 26 November. 

“Mereka tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada saya sebelumnya,” ujarnya.

Sinyal kehati-hatian pemerintah juga muncul dalam pertemuan pejabat tinggi dengan perwakilan nelayan. Menteri Keuangan Satsuki Katayama, yang sebelumnya dikenal sebagai penasihat Asosiasi Pertahanan Kepulauan Senkaku, bertemu dengan nelayan senior Hitoshi Nakama di Tokyo pada 19 Desember.

Dalam pertemuan tersebut, Katayama menyampaikan kekhawatiran bahwa insiden kecil dapat berkembang menjadi konflik berskala besar. Pernyataan itu dibaca Nakama sebagai pesan agar nelayan menjaga jarak dari wilayah sengketa. 

“Insiden kecil bisa membesar dan memicu perang,” kata Katayama.

Kekhawatiran serupa disampaikan pemerintah daerah. Wali Kota Ishigaki, Yoshitaka Nakayama, mengatakan pemerintah pusat tampak sangat waspada terhadap kemungkinan nelayan Jepang ditahan oleh otoritas China. 

“Jika seseorang benar-benar ditahan, hal itu akan meningkat menjadi masalah internasional yang jauh lebih besar,” ujarnya.

Di lapangan, kehadiran aparat China di sekitar Kepulauan Senkaku terus meningkat. Data Penjaga Pantai Jepang mencatat kapal penjaga pantai China berada di sekitar kepulauan tersebut selama 357 hari sepanjang 2025, mencerminkan intensitas patroli Beijing di wilayah yang dipersengketakan.

Robert Ward, Ketua Urusan Jepang di International Institute for Strategic Studies (IISS) yang berbasis di London, menyebut kawasan itu sebagai salah satu titik paling rawan di Asia. 

“Wilayah ini sangat tegang dan termasuk salah satu titik konflik paling berbahaya di kawasan,” kata Ward.

Sementara itu, aktivitas penangkapan ikan Jepang justru menurun tajam. Sepanjang tahun lalu, hanya delapan pelayaran nelayan Jepang yang terdokumentasi menuju area tersebut, turun dari 18 perjalanan pada 2024. Penurunan ini mencerminkan dampak langsung dari pendekatan kehati-hatian pemerintah.

Kepulauan Senkaku berada dalam cakupan perjanjian keamanan Amerika Serikat–Jepang, sehingga bentrokan bersenjata apa pun berpotensi melibatkan Washington. Faktor ini semakin memperumit kalkulasi Tokyo dalam menjaga keseimbangan antara penegasan klaim dan stabilitas kawasan.

Bagi Jepang, aktivitas ekonomi seperti penangkapan ikan selama ini berfungsi sebagai penanda kontrol administratif. Namun, keberadaan nelayan sipil di tengah meningkatnya patroli China dinilai membawa risiko eskalasi yang sulit dikendalikan.

Di sisi lain, ketiadaan aktivitas Jepang di sekitar kepulauan tersebut juga mengandung risiko tersendiri karena dapat membuka ruang bagi China memperkuat klaimnya melalui kehadiran rutin aparat lautnya.

Meski pemerintah bersikap lebih hati-hati, tidak semua nelayan memilih mundur. Hitoshi Nakama mengatakan ia tetap berencana melaut ke Kepulauan Senkaku selama masih memungkinkan. 

“Saya akan pergi ke sana selama saya masih punya perahu ini. Saya akan terus pergi,” ujarnya kepada Reuters.