Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Shirin Ebadi dan astronot Samantha Cristoforetti berbicara kepada anggota parlemen di Strasbourg. | European Parliament/Wikinedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Penerima Nobel Perdamaian asal Iran, Shirin Ebadi, mendesak Amerika Serikat mengambil “tindakan yang sangat terarah” terhadap pemimpin tertinggi Iran dan komandan senior Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) untuk menghentikan penindasan aparat terhadap demonstran. Ia menilai langkah terbatas dan presisi dapat menekan kekerasan tanpa memerlukan intervensi militer berskala penuh.

Seruan tersebut disampaikan Ebadi dalam wawancara dengan Deutsche Welle yang dipublikasikan Selasa, di tengah eskalasi tindakan keamanan terhadap aksi protes di berbagai kota Iran. Menurut dia, operasi yang diarahkan secara spesifik berpotensi menghentikan pembunuhan terhadap warga sipil.

Dalam wawancara itu, Ebadi juga mendorong pemerintahan Presiden Donald Trump memanfaatkan teknologi pengacau sinyal untuk memutus komunikasi antara rezim dan pasukan keamanannya, sekaligus melumpuhkan media propaganda negara. Pendekatan tersebut, kata dia, dapat menekan operasi represif tanpa menambah korban sipil.

Sebagai rujukan, Ebadi menyebut pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Juli 2024 sebagai contoh operasi presisi dengan target terbatas. Ia menilai peristiwa itu menunjukkan kemampuan melakukan serangan spesifik tanpa dampak luas.

“Kami telah melihat operasi serupa terjadi di Iran sebelumnya. Misalnya, ketika Haniyeh berada di Iran, dia dibunuh,” kata Ebadi kepada Deutsche Welle. “Tidak ada warga sipil yang terluka, hanya satu ruangan yang ditargetkan, dan tidak ada orang lain yang terbunuh. Jenis tindakan tertarget yang sama dapat dilakukan terhadap pemimpin tertinggi dan pejabat senior IRGC.”

Israel kemudian secara terbuka mengakui tanggung jawab atas pembunuhan Haniyeh pada Desember 2024. Haniyeh tewas di rumah tamu yang dikelola IRGC saat menghadiri pelantikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Ebadi, peraih Nobel Perdamaian 2003 atas kiprahnya mempromosikan demokrasi dan hak asasi manusia, menggambarkan penindasan terhadap demonstran sebagai “perang yang tidak proporsional”. Ia membandingkannya dengan gelombang protes Woman, Life, Freedom pada 2022 yang dipicu kematian Mahsa Amini, seraya menyebut aparat kini menggunakan persenjataan tingkat militer terhadap warga sipil.

Protes terbaru meletus pada 28 Desember, dipicu inflasi tertinggi dalam sejarah Iran dan anjloknya nilai rial ke level terendah sepanjang masa terhadap dolar AS. Seiring waktu, tuntutan berkembang dari isu ekonomi menjadi seruan untuk mengakhiri Republik Islam. 

Data korban masih bervariasi: Iran Human Rights mencatat lebih dari 2.400 kematian terkonfirmasi, sementara Iran International dan CBS News mengutip perkiraan 12.000 hingga 20.000 orang berdasarkan sumber medis di dalam negeri.

Seruan Ebadi muncul setelah Presiden Donald Trump menulis di Truth Social yang mendesak warga Iran untuk “terus memprotes” dan menyatakan bahwa “bantuan sedang dalam perjalanan”. Trump dilaporkan bertemu para penasihat keamanan nasional, termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth, untuk membahas opsi respons, meski belum merinci bentuk bantuan yang dimaksud.

Di sisi lain, Ebadi yang hidup di pengasingan di London sejak 2009 menulis di Instagram bahwa Iran “telah jatuh ke dalam keheningan terorganisir” yang bertujuan “melakukan pembunuhan dalam keheningan dan kemudian menghapus jejaknya”.