Presiden Donald Trump, didampingi oleh Menteri Perang Pete Hegseth, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Angkatan Laut John Phelan, mengumumkan rencana untuk "Armada Emas" kapal perang baru Angkatan Laut AS, Senin, 22 Desember 2025, di Klub Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida. | White House/Flickr


Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut tengah mengupayakan pergantian rezim Komunis Kuba sebelum akhir 2026 dengan mencari figur internal di pemerintahan Havana yang bersedia bernegosiasi untuk mengakhiri hampir tujuh dekade kekuasaan satu partai. Informasi tersebut diungkap The Wall Street Journal dalam laporan yang terbit Rabu, berdasarkan keterangan sejumlah pejabat Amerika Serikat.

Langkah itu menguat setelah penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada 3 Januari 2026, yang oleh Washington ditempatkan sebagai momentum baru untuk menekan sekutu-sekutu ideologis Caracas di kawasan. Kuba menjadi sasaran utama karena selama ini bergantung pada dukungan energi dan finansial dari Venezuela.

Menurut pejabat AS yang dikutip Journal, ekonomi Kuba dinilai “mendekati keruntuhan” dan pemerintahan di Havana berada pada titik paling rentan dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah terganggunya pasokan minyak dari Caracas.

Tekanan Ekonomi Diperketat

Sejumlah pejabat pemerintahan Trump dilaporkan telah bertemu dengan kelompok pengasingan Kuba di Miami dan Washington. Pertemuan tersebut bertujuan mengidentifikasi kemungkinan adanya pejabat atau elite internal Kuba yang dapat diajak membuka jalur komunikasi, sebagaimana yang dilakukan AS dalam pendekatan terhadap Venezuela.

Tekanan itu juga disampaikan secara terbuka oleh Presiden Trump melalui unggahan di Truth Social pada 11 Januari. Ia menegaskan bahwa aliran minyak dan dana dari Venezuela ke Kuba tidak akan berlanjut, seraya mendorong Havana untuk segera membuat kesepakatan dengan Washington.

Di saat yang sama, penilaian intelijen AS menggambarkan kondisi ekonomi dan sosial Kuba yang kian memburuk. Kelangkaan pangan dan obat-obatan dilaporkan meluas, sementara pemadaman listrik berlangsung hingga lebih dari 20 jam per hari di sejumlah provinsi. 

Data resmi Kuba yang ditinjau AFP menunjukkan produksi listrik nasional pada 2025 hanya memenuhi sekitar 50% kebutuhan. Seorang pejabat pemerintah Kuba bahkan mengakui pekan ini bahwa sistem kelistrikan negara itu “sudah berada di titik runtuh”.

Havana Menutup Pintu Negosiasi

Pemerintah Kuba merespons keras tekanan tersebut. Presiden Miguel Díaz-Canel menegaskan tidak akan ada pembicaraan apa pun di bawah tekanan AS. Pernyataan itu disampaikan pada 18 Januari, bertepatan dengan peringatan kematian 32 tentara Kuba yang gugur dalam operasi terkait Venezuela.

Di Washington, Menteri Luar Negeri Marco Rubio—politikus berdarah Kuba yang lama mendorong perubahan rezim di Havana—menyebut situasi saat ini sebagai momen krusial. Beberapa hari setelah operasi di Venezuela, Rubio mengatakan kepada NBC News bahwa para pejabat Kuba seharusnya “merasa khawatir”.

Meski demikian, pejabat pemerintahan Trump mengakui kepada Journal bahwa hingga kini belum ada rencana operasional yang konkret untuk secara langsung menggulingkan pemerintahan Komunis Kuba yang berdiri sejak revolusi 1959.

Hambatan Politik yang Lebih Kompleks

Sejumlah analis menilai Kuba jauh lebih sulit digoyang dibandingkan Venezuela. Ricardo Zuniga, mantan pejabat pemerintahan Barack Obama yang terlibat dalam normalisasi hubungan AS–Kuba pada 2014–2016, menilai struktur kekuasaan di Havana sangat tertutup.

“TIDAK ADA ORANG YANG AKAN TERTARIK UNTUK BEKERJA SAMA DENGAN PIHAK AS,” kata Zuniga kepada The Wall Street Journal.

Berbeda dengan Venezuela yang masih mempertahankan institusi demokratis secara nominal dan ruang terbatas bagi oposisi, Kuba beroperasi sebagai negara satu partai dengan hampir tidak ada oposisi politik terorganisir. Rezim di Havana juga telah bertahan melewati berbagai tekanan eksternal, mulai dari sanksi ekonomi AS, upaya pembunuhan terhadap Fidel Castro, hingga invasi Teluk Babi pada 1962.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada Journal bahwa kepemimpinan Kuba telah mengalami kemunduran signifikan setelah runtuhnya dukungan dari rezim Maduro, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi pulau tersebut.