Amerika Serikat menyelesaikan penarikan dari WHO setelah setahun, menghentikan seluruh kontribusi dan meninggalkan utang sekitar US$260 juta. | AP PHOTO

Amerika Serikat resmi menyelesaikan proses penarikan diri dari World Health Organization (WHO) pada Kamis (23/1/2026), setahun setelah perintah tersebut dikeluarkan Presiden Donald Trump. Penarikan ini dilakukan meski AS masih meninggalkan kewajiban keuangan sekitar US$260 juta atau setara Rp4,3 triliun kepada badan kesehatan dunia itu

Langkah tersebut mengakhiri keanggotaan AS selama 78 tahun di WHO dan sekaligus menghentikan seluruh kontribusi pendanaan, keterlibatan kelembagaan, serta kehadiran personel AS dalam struktur organisasi WHO di berbagai negara.

Penarikan resmi dan penghentian operasional

Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS (Department of Health and Human Services/HHS) menyatakan seluruh pendanaan kepada WHO telah dihentikan. Semua staf dan mitra yang bekerja sama dengan WHO juga ditarik dari kantor regional maupun kantor pusat organisasi tersebut.

HHS memastikan Amerika Serikat telah mengakhiri partisipasi dalam seluruh badan kepemimpinan, forum pengambilan keputusan, serta kelompok kerja yang berada di bawah koordinasi WHO.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio bersama Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. menyampaikan bahwa penarikan ini dimaksudkan untuk melepaskan AS dari berbagai pembatasan kebijakan global yang dinilai merugikan.

“Hari ini, Amerika Serikat telah menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia dan membebaskan diri dari berbagai pembatasan yang ada,” ujar Rubio dan Kennedy dalam pernyataan bersama, seperti dikutip dari Bloomberg, seraya menyinggung kegagalan WHO dalam menangani pandemi COVID-19.

Latar Belakang Keputusan Trump

Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif penarikan AS dari WHO pada 20 Januari 2025, bertepatan dengan hari pertama masa jabatan keduanya. Mengutip Reuters, Trump menuding WHO salah menangani pandemi COVID-19, gagal melakukan reformasi internal, serta dinilai tidak independen dari pengaruh politik tertentu.

Dalam pernyataannya saat itu, Trump menyebut WHO telah merugikan AS selama bertahun-tahun. “WHO menipu kita. Semua orang menipu Amerika Serikat dan itu sudah cukup,” katanya.

Gedung Putih juga menyoroti ketimpangan kontribusi keuangan antarnegara anggota. Trump menilai beban pendanaan yang ditanggung AS tidak sebanding dengan kontribusi negara lain, khususnya China.

“Bagi saya, itu tampak agak tidak adil,” ujar Trump, merujuk pada perbedaan kontribusi antara AS dan China yang berpenduduk sekitar 1,4 miliar jiwa.

Kontroversi utang yang belum dilunasi

Sesuai resolusi Kongres AS tahun 1948, penarikan diri dari WHO mensyaratkan pemberitahuan satu tahun serta pelunasan seluruh kewajiban keuangan. WHO menegaskan ketentuan tersebut masih berlaku.

Namun, pejabat senior HHS menyatakan tidak ada aturan hukum domestik yang secara eksplisit mewajibkan pelunasan utang sebelum penarikan diri dinyatakan sah.

WHO mencatat utang AS kepada organisasi tersebut mencapai sekitar US$260 juta per Januari 2025. Lawrence Gostin, Direktur Pusat Kolaborasi WHO untuk Hukum Kesehatan Global di Universitas Georgetown, menilai perbedaan tafsir hukum ini berpotensi memicu sengketa berkepanjangan.

“Ini adalah perceraian yang sangat berantakan,” ujar Gostin.

Dampak terhadap pendanaan WHO

Amerika Serikat selama ini merupakan donor terbesar WHO. Pada periode 2022–2023, kontribusi AS mencapai hampir US$1,3 miliar. Untuk siklus anggaran 2024–2025, AS menyumbang sekitar 18% dari total anggaran WHO sebesar US$6,8 miliar, atau sekitar US$500 juta per tahun.

Sebagai perbandingan, China tercatat menyumbang sekitar US$39 juta pada periode yang sama.

Hilangnya dana dari AS berisiko memengaruhi berbagai program kesehatan global, termasuk penanggulangan HIV, polio, serta wabah Ebola di sejumlah negara berkembang.

Kekhawatiran pakar kesehatan

Sejumlah pakar kesehatan menyampaikan kekhawatiran atas dampak penarikan AS dari WHO terhadap kesiapsiagaan kesehatan global.

Presiden Infectious Disease Society of America, Ronald Nahass, menilai langkah ini dapat melemahkan kemampuan AS dalam merespons ancaman penyakit menular.

“Menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia adalah tindakan yang ceroboh secara ilmiah,” kata Nahass kepada AFP, seraya menyoroti pentingnya akses data global, termasuk pemantauan influenza dan penyesuaian vaksin.

Kelly Henning dari Bloomberg Philanthropies juga mengingatkan potensi gangguan pada sistem kolaborasi internasional. Menurutnya, penarikan AS dapat melemahkan mekanisme global dalam mendeteksi dan merespons ancaman kesehatan lintas negara.

Respons internasional

Setelah perintah penarikan diumumkan, Uni Eropa secara terbuka meminta AS mempertimbangkan kembali keputusannya. Negara-negara anggota UE juga menyerukan penguatan komitmen terhadap WHO.

WHO saat ini memiliki 193 negara anggota. Argentina termasuk negara yang telah menyatakan niat untuk keluar dari organisasi tersebut.

Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan harapan agar AS suatu saat kembali bergabung. “Saya berharap Amerika Serikat akan mempertimbangkan kembali keputusannya dan bergabung lagi dengan WHO,” ujarnya.

WHO dijadwalkan membahas opsi hukum terkait utang AS dalam pertemuan Majelis Kesehatan Dunia pada Mei mendatang. Meski demikian, organisasi tersebut tidak memiliki kewenangan penegakan hukum untuk memaksa pembayaran.

Menurut Gostin, WHO dapat mempertahankan posisi bahwa AS masih tercatat sebagai anggota nonaktif hingga kewajiban keuangan diselesaikan.

Penarikan dari kesehatan global lainnya

Penarikan dari WHO bukan satu-satunya langkah AS di bidang kesehatan global. Pada 2025, pemerintahan Trump memangkas secara signifikan anggaran U.S. Agency for International Development (USAID) yang berperan dalam bantuan kemanusiaan dan program kesehatan internasional.

Selain itu, Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. menghentikan dukungan AS terhadap Global Vaccine Alliance yang menyediakan imunisasi bagi negara-negara berpendapatan rendah.

Departemen Luar Negeri AS tengah merancang inisiatif kesehatan global baru bersama sekitar 60 negara. Program tersebut difokuskan pada penguatan surveilans penyakit dan koordinasi lintas negara sebagai alternatif kerangka kerja WHO, termasuk Pandemic Treaty.

Pejabat senior HHS menyatakan pemerintah akan mengumumkan strategi lanjutan dalam beberapa bulan ke depan. Hingga kini, tidak ada rencana dari pemerintahan Trump untuk kembali bergabung dengan WHO.