Pelabuhan Balboa di Panama, salah satu pelabuhan peti kemas tersibuk di Amerika Latin. | Editorpana/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)


Kesepakatan senilai US$23 miliar untuk mengalihkan kendali dua pelabuhan strategis di Terusan Panama terancam gagal di tengah tarik-menarik kepentingan Amerika Serikat dan Tiongkok. Transaksi yang melibatkan CK Hutchison berbasis Hong Kong dan konsorsium Barat yang dipimpin BlackRock serta Mediterranean Shipping Company (MSC) tersendat setelah Beijing menuntut agar perusahaan pelayaran milik negara, COSCO, memperoleh kepemilikan pengendali dalam konsorsium pengakuisisi.

Kebuntuan ini berlangsung sejak akhir 2025 dan berlanjut hingga awal Januari 2026, dengan aset utama berada di Panama serta jaringan pelabuhan di berbagai negara. Isu kepemilikan pengendali menjadi titik paling sensitif setelah transaksi yang semula bersifat komersial bergeser menjadi persoalan geopolitik.

Menurut laporan Financial Times, BlackRock dan MSC tengah mempertimbangkan opsi untuk mundur dari kesepakatan tersebut. Tiongkok disebut memperingatkan akan memblokir penjualan jika COSCO dikecualikan, meski Beijing tidak memiliki yurisdiksi hukum langsung atas sejumlah aset dalam transaksi, termasuk terminal di Inggris dan Spanyol.

Rencana penjualan pertama kali diumumkan pada Maret 2025. CK Hutchison berencana melepas 90% sahamnya di Panama Ports Company yang merupakan operator terminal Balboa dan Cristobal di kedua ujung Terusan Panama bersama 43 pelabuhan lain di 23 negara. Jika transaksi rampung, MSC akan menjadi operator terminal pelabuhan terbesar di dunia, melampaui PSA International yang saat ini memimpin pasar.

Namun, proses negosiasi tersendat setelah State Administration for Market Regulation China meluncurkan tinjauan antimonopoli komprehensif pada akhir Maret 2025. Sejak itu, struktur kepemilikan konsorsium menjadi fokus utama pembahasan dan sumber kebuntuan.

Pengamat menilai kebuntuan ini berkaitan erat dengan sikap Washington. Profesor Lau Siu-kai, konsultan Chinese Association of Hong Kong and Macau Studies, mengatakan kepada South China Morning Post bahwa perbedaan kepentingan kedua negara sulit dijembatani. 

“Jika AS dan China tidak dapat mencapai konsensus mengenai penjualan terminal pelabuhan ini, menyelesaikan penjualan akan sangat sulit,” ujarnya. Ia menambahkan, AS kemungkinan tidak akan menyetujui kepemilikan saham mayoritas oleh China di terminal yang berada di Terusan Panama.

Di luar faktor geopolitik, situasi domestik Panama turut memperumit transaksi. Pada Juli 2025, Kontrolir Jenderal Panama Anel Flores mengajukan dua gugatan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan konsesi pelabuhan CK Hutchison. 

Konsesi tersebut diperpanjang tanpa proses tender pada 2021 dan dinilai “buruk, berat sebelah, dan merugikan”. Audit internal disebut menunjukkan potensi kerugian negara hingga US$1,3 miliar akibat kehilangan pendapatan.

Mahkamah Agung Panama dijadwalkan memutuskan konstitusionalitas konsesi tersebut pada akhir Januari 2026. Putusan yang merugikan Hutchison akan memaksa seluruh pihak mengikuti proses baru sesuai standar hukum Panama, termasuk kemungkinan tender ulang.

Sementara itu, Presiden Panama José Raúl Mulino pada 1 Januari menyatakan krisis diplomatik dengan Amerika Serikat telah berakhir. Ia menegaskan Terusan Panama “tetap dan akan tetap berada di bawah kedaulatan Panama”, merespons komentar Presiden AS Donald Trump sepanjang 2025 yang berulang kali mengancam akan “mengambil kembali” kanal tersebut dengan klaim bahwa China mengendalikannya melalui operasi Hutchison.

Hingga awal Januari 2026, belum ada pengumuman resmi mengenai pembatalan transaksi. Proses tinjauan antimonopoli di China dan langkah hukum di Panama masih berjalan, sementara posisi para pihak dalam kesepakatan tersebut belum menunjukkan titik temu.