Aksi protes di Iran/FOTO: Sajjad Vesagh/MEHR News Agency via Wikimedia Commons


Misi pencari fakta yang diberi mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Sabtu, 10 Januari, mendesak otoritas Iran segera memulihkan akses internet dan menghentikan penindasan kekerasan terhadap gelombang protes nasional. Seruan ini disampaikan di tengah laporan sedikitnya 45 orang tewas sejak akhir Desember serta meningkatnya ketegangan diplomatik antara Teheran dan Amerika Serikat terkait penanganan unjuk rasa.

Dalam pernyataan tertanggal 10 Januari, Misi Pencari Fakta Internasional Independen tentang Iran menyatakan keprihatinan atas laporan kredibel bahwa Supreme National Security Council Iran memerintahkan aparat keamanan melakukan penindasan “tegas” tanpa batas. 

Misi tersebut menyoroti pemutusan akses internet dan jaringan seluler sejak 8 Januari yang dinilai sangat membatasi arus informasi ketika kekerasan meningkat di berbagai kota.

Protes bermula pada 28 Desember, dipicu krisis ekonomi dan runtuhnya nilai tukar rial. Aksi yang awalnya menuntut perbaikan kondisi hidup itu kemudian berkembang menjadi demonstrasi anti-pemerintah dengan tuntutan pergantian rezim.

Berdasarkan laporan organisasi Iran Human Rights yang berbasis di Norwegia, aparat keamanan telah menewaskan sedikitnya 45 demonstran, termasuk delapan anak di bawah umur.

Sementara itu, Human Rights Activists News Agency yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan angka lebih tinggi, dengan mencatat 65 orang tewas dan lebih dari 2.300 orang ditahan.

Di tingkat lokal, seorang sumber medis di Rasht mengatakan kepada Iran International bahwa satu rumah sakit di kota tersebut menerima sedikitnya 70 jenazah selama periode kerusuhan.

Misi PBB juga mendokumentasikan penggunaan kekuatan yang sangat brutal di wilayah minoritas etnis, termasuk Provinsi Lorestan dan Ilam. Di dua wilayah tersebut, setidaknya 13 demonstran dilaporkan tewas. Aparat keamanan diduga menyerbu Rumah Sakit Imam Khomeini di Ilam pada 4 Januari, menembakkan gas air mata serta memukuli pasien dan tenaga medis. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut insiden itu sebagai crimes against humanity.

Pemerintah Iran membantah tuduhan internasional tersebut. Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, dalam surat kepada Dewan Keamanan pada Jumat, menuduh Amerika Serikat berada di balik “pengubahan protes damai menjadi tindakan kekerasan, subversif, dan vandalisme massal” melalui koordinasi dengan Israel. 

Tuduhan itu dibantah Washington. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menyebut klaim tersebut sebagai “delusi” yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian dari persoalan domestik Iran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Jumat juga mengeluarkan peringatan keras. Ia mengatakan AS akan “turun tangan” jika otoritas Iran mulai “membunuh orang seperti di masa lalu”. Trump menegaskan intervensi itu tidak akan berupa pengerahan pasukan darat, melainkan serangan di “titik yang menyakitkan”. 

Pernyataan tersebut disampaikan sehari setelah Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan para demonstran “harus ditindak” dan menuding mereka sebagai pengacau yang didukung pihak asing.

Gelombang protes berlangsung di tengah tekanan ekonomi berat. Inflasi Iran tercatat sekitar 42%, sementara nilai tukar rial anjlok ke rekor terendah dengan menembus 1,4 juta per dolar AS. Aksi kali ini menjadi yang terbesar sejak unjuk rasa 2022–2023 menyusul kematian Mahsa Amini, yang saat itu juga diwarnai pengetatan akses internet dan penangkapan massal.