Siswa menyantap hidangan makan bergizi gratis di SD Barunawati, Palmerah, Jakarta Barat. | MI/Usman Iskandar


Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tingkat urgensi lebih tinggi dibandingkan penciptaan lapangan kerja. Pernyataan itu disampaikan di tengah perdebatan publik mengenai prioritas belanja negara.

Penegasan tersebut disampaikan Rachmat saat menghadiri Prasasti Economic Forum 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (29/1/2026). Ia menyatakan bahwa meskipun MBG dan penciptaan lapangan kerja sama-sama penting, kondisi gizi masyarakat terutama kelompok rentan menuntut penanganan yang lebih segera.

Dalam forum itu, Rachmat mengungkapkan bahwa dirinya kerap diminta membandingkan urgensi MBG dengan kebijakan pembukaan lapangan kerja. Menurut dia, pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi gizi tidak dapat ditunda, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan pangan yang masih tinggi.

“Pada waktu saya ditanya mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting sekali? Apakah MBG lebih penting daripada memberi lapangan kerja? Saya mengatakan, MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja,” ujar Rachmat di hadapan peserta forum.

Ia menekankan, penciptaan lapangan kerja tetap menjadi target strategis pemerintah. Namun, dalam kondisi tertentu, negara perlu memastikan masyarakat memiliki daya tahan dasar agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. 

Rachmat kemudian merujuk pada kondisi sosial di sejumlah daerah terpencil yang masih menghadapi persoalan kelaparan dan keterbatasan akses pendidikan. Ia menyebut pembangunan tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada penguatan infrastruktur sosial.

“Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita, mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali,” tuturnya.

Sejalan dengan prioritas tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung program MBG. Pada 2025, anggaran MBG ditetapkan sebesar Rp 71 triliun, dengan realisasi mencapai Rp 51,5 triliun atau sekitar 72,5% dari pagu.

Pada 2026, pemerintah menaikkan alokasi anggaran MBG secara signifikan menjadi Rp 335 triliun dengan target penerima sebanyak 82,9 juta orang.

Di sisi lain, pemerintah juga menargetkan penciptaan 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun ke depan. Namun, hingga saat ini realisasi target tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian global dan kondisi domestik berupa pelemahan daya beli.

Bappenas menyatakan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan lebih optimal. Bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Bappenas memperkuat koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari arah kebijakan transformasi sistem pangan dan gizi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.