Perdana Menteri Inggris Keir Starmer (kiri) dan Presiden Tiongkok Xi Jinping (kanan). Foto ini diambil saat pertemuan bilateral mereka di Beijing, Tiongkok, pada 29 Januari 2026. | Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China


Setelah delapan tahun tanpa kunjungan resmi perdana menteri Inggris ke Beijing, Keir Starmer tiba di ibu kota China pada 28 Januari 2026 dengan delegasi bisnis terbesar dalam sejarah hubungan bilateral kedua negara. Kunjungan empat hari itu langsung menghasilkan komitmen kerja sama ekonomi dan mobilitas warga, sekaligus membuka kembali perdebatan domestik Inggris tentang batas keterlibatan dengan Beijing.

Dalam pertemuan dengan Presiden Xi Jinping di Balai Besar Rakyat keesokan harinya, kedua pihak membahas pemangkasan tarif Scotch whisky dan kemungkinan akses bebas visa bagi warga Inggris. Agenda tersebut menandai pergeseran pendekatan London dari kebijakan konfrontatif era Konservatif menuju apa yang disebut Starmer sebagai “pendekatan komprehensif dan konsisten”.

Hampir 60 eksekutif dari Airbus, AstraZeneca, HSBC, dan British Airways ikut serta. Komposisi ini mencerminkan fokus utama kunjungan, yakni ekonomi, di tengah defisit perdagangan Inggris dengan China yang naik 18% year-on-year menjadi £42 miliar dalam 12 bulan hingga Juni 2025.

"Saya berjanji 18 bulan yang lalu, ketika terpilih sebagai perdana menteri, bahwa saya akan membuat Inggris kembali menghadap ke luar," kata Starmer kepada Xi di awal pertemuan mereka. Ia menambahkan bahwa "China adalah pemain vital di panggung global dan sangat penting bagi kita untuk membangun hubungan yang lebih canggih," seperti dikutip Reuters.

Di bawah Boris Johnson, Liz Truss, dan Rishi Sunak, China diklasifikasikan secara bergantian sebagai tantangan besar, ancaman terbesar, dan tantangan sistematis. Investasi China di sektor telekomunikasi dan energi nuklir Inggris diblokir atas dasar keamanan nasional.

Pendekatan baru pemerintahan Partai Buruh mempertahankan penilaian risiko keamanan terhadap Beijing, namun menambahkan keterlibatan ekonomi yang lebih agresif. Pemerintah berargumen isolasi ekonomi dari China justru merugikan kepentingan nasional Inggris dalam jangka panjang.

Dari wiski hingga visa

Pertemuan sekitar 40 menit antara Starmer dan Xi menghasilkan kemajuan konkret di sejumlah sektor. Beijing setuju mempertimbangkan penghapusan visa bagi warga Inggris dan memangkas tarif impor Scotch whisky, dua langkah yang dinilai berdampak langsung bagi industri utama Inggris, menurut NPR.

Kedua negara juga sepakat memperdalam kerja sama di sektor jasa keuangan, ilmu hayati, pendidikan, dan riset kecerdasan buatan.

Kesepakatan lain menyangkut penanganan perdagangan manusia di Selat Inggris. London akan bekerja sama dengan otoritas penegak hukum China untuk memutus jalur pasokan mesin perahu kecil buatan China yang digunakan jaringan penyelundup migran, seperti dilaporkan Al Jazeera. Pejabat kedua negara akan berbagi intelijen untuk mengidentifikasi rute pasokan dan mencegah eksploitasi produsen sah oleh kejahatan terorganisir.

Dalam pertemuan tersebut, Starmer juga menyampaikan isu hak asasi manusia, termasuk kasus Jimmy Lai, penerbit surat kabar dan warga negara Inggris yang dihukum di Hong Kong berdasarkan undang-undang keamanan nasional pada Desember 2025. Ia menyebut diskusi berlangsung “penuh hormat”, tanpa merinci hasil konkret.

Baik Xi maupun Starmer sama-sama menekankan perlunya kemitraan strategis jangka panjang yang konsisten dan komprehensif antara kedua negara.

Kritik dari dalam negeri

Di London, kunjungan ini memicu kritik dari oposisi dan komunitas intelijen. Pemimpin Konservatif Kemi Badenoch menyatakan perdana menteri tidak seharusnya bepergian ke negara yang bekerja melawan kepentingan Inggris. Priti Patel menuduh Starmer “tunduk kepada rezim China dan membahayakan keamanan nasional”.

Dinas Keamanan Inggris MI5 sebelumnya memperingatkan bahwa China telah mengumpulkan data dalam jumlah besar tentang populasi Inggris, termasuk akses ke kumpulan data keuangan, pribadi, dan kesehatan. Aktor negara China digambarkan “tanpa henti” dalam upaya mengganggu proses parlementer.

Ancaman siber dinilai sedemikian serius sehingga tim Downing Street disarankan menggunakan telepon burner, kartu SIM sementara, dan laptop sekali pakai selama kunjungan.

Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen juga mengkritik pemerintah yang dinilai enggan memprioritaskan pertimbangan keamanan dan lamban memutuskan apakah akan meningkatkan klasifikasi ancaman China.

Kritik menguat setelah pemerintah menyetujui pembangunan kompleks kedutaan besar China seluas 20.000 meter persegi di London selatan. Para pengkritik menyoroti kedekatan lokasi tersebut dengan kabel serat optik yang membawa informasi keuangan sensitif antar distrik keuangan utama London.

Bayang-bayang AS

Kunjungan Starmer berlangsung di tengah dinamika hubungan sekutu Amerika Serikat dengan Beijing. Ia menjadi pemimpin keempat dari negara sekutu AS yang mengunjungi China pada Januari 2026, setelah Korea Selatan, Finlandia, dan Kanada, menurut NPR. Kanselir Jerman dijadwalkan menyusul bulan depan.

Gelombang kunjungan ini terjadi di tengah ketidakpastian kebijakan luar negeri AS di bawah Presiden Donald Trump. Trump mengancam tarif 100% terhadap Kanada setelah kunjungan Perdana Menteri Mark Carney ke Beijing, meski tidak ada bukti kesepakatan dagang formal. Ia juga sempat mengancam Inggris dan negara Eropa lain dengan tarif terkait isu Greenland sebelum ancaman itu ditarik.

Zhao Minghao dari Universitas Fudan menilai kegelisahan sekutu AS terhadap kebijakan Washington memicu kalibrasi ulang untuk mengurangi risiko dari Amerika Serikat. Bagi Beijing, rangkaian kunjungan tersebut dipandang sebagai validasi bahwa China adalah kekuatan global yang stabil dan dapat diprediksi.

Dalam editorial 28 Januari, kantor berita Xinhua menyatakan China siap memanfaatkan kunjungan Starmer untuk meningkatkan kepercayaan politik timbal balik, memperdalam kerja sama praktis, dan berkontribusi pada perdamaian serta stabilitas dunia.

Starmer menegaskan Inggris “tidak perlu memilih antara Washington dan Beijing” dan menyebut dirinya seorang pragmatis yang menerapkan akal sehat dalam hubungan luar negeri.

Ujian Strategis

Kerry Brown dari King’s College London memperkirakan kedua pihak akan mengumumkan sejumlah kesepakatan untuk menunjukkan perbaikan hubungan. Kepada Reuters, ia mengatakan hasilnya akan terlihat seperti keberhasilan karena kedua pihak tidak menginginkan pertemuan yang memperdebatkan isu yang tidak disepakati.

Di sisi lain, pemerintah Partai Buruh mempertaruhkan bahwa keterlibatan ekonomi yang lebih dalam dengan Beijing dapat berjalan berdampingan dengan komitmen Inggris terhadap NATO dan aliansi dengan Washington, di tengah rekam jejak hubungan China–Inggris yang disebut Xi telah melalui fase yang tidak menguntungkan bagi kedua pihak.