Purbaya Yudho Sadewa, Menteri Keuangan RI.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rencana perombakan menyeluruh jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dengan fokus pada lima pelabuhan besar. Seluruh pejabat di sekitar direktur jenderal akan diganti, kecuali posisi Dirjen Bea dan Cukai, sebagai bagian dari upaya menutup kebocoran penerimaan negara dan memperbaiki tata kelola kepabeanan.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya dalam acara Tirto Indonesia Fiskal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026). Ia menegaskan perombakan akan dilakukan dalam waktu dekat dan bersifat drastis.

“Di Bea Cukai akan saya kasih kejutan agak drastis, mungkin beberapa hari lagi, besok kali ya. Jadi saya ganti semua pejabatnya selain Dirjen, di sekeliling Dirjen saya tukar semuanya,” ujar Purbaya.

Langkah itu, menurut dia, akan dipusatkan pada lima pelabuhan utama yang menjadi tulang punggung arus barang dan penerimaan negara. Kepala kantor wilayah yang membawahi pelabuhan-pelabuhan tersebut dipastikan akan diganti, sementara sebagian pejabat lainnya akan dirumahkan sebagai bagian dari evaluasi kinerja.

“Kepala pelabuhan, Kakanwil yang mengawasi pelabuhan saya ganti semua. Sebagian saya rumahin yang besar-besar,” kata Purbaya.

Jabatan-jabatan yang ditinggalkan, lanjut Purbaya, tidak akan diisi oleh pihak eksternal. Kementerian Keuangan akan menarik pegawai internal DJBC yang dinilai lebih muda dan memiliki rekam jejak kinerja lebih baik untuk mengisi posisi strategis tersebut.

Perombakan ini ditempatkan Purbaya sebagai shock therapy agar jajaran Bea dan Cukai bekerja lebih serius dan profesional. Ia menilai persoalan utama DJBC bukan pada kapasitas sumber daya manusia, melainkan pada tata kelola dan integritas institusi.

Sebagai contoh, Purbaya menyinggung kemampuan internal DJBC dalam mengembangkan sistem berbasis artificial intelligence untuk mendeteksi praktik under-invoicing. Sistem tersebut, menurut dia, berhasil dibangun hanya dalam dua minggu, yang menunjukkan kapasitas teknis pegawai sebenarnya memadai.

Di sisi lain, kebijakan ini juga dikaitkan dengan tekanan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Purbaya mengungkapkan adanya tenggat waktu yang diberikan kepada DJBC sepanjang tahun ini untuk membenahi kinerja dan tata kelola institusi.

“Karena Pak Presiden bilang, kalau Bea Cukainya enggak betul, tahun ini, mungkin akhir tahun diganti dengan SGS,” ujar Purbaya.

SGS atau Société Générale de Surveillance merupakan perusahaan inspeksi global asal Swiss yang pernah menangani fungsi kepabeanan Indonesia pada periode 1985–1995, saat pemerintahan Presiden Soeharto. Wacana pengalihan fungsi kepabeanan ke pihak eksternal kembali mencuat sebagai opsi terakhir apabila reformasi internal dinilai tidak berjalan.

Selain DJBC, Purbaya juga menyatakan akan melakukan pembenahan serupa di Direktorat Jenderal Pajak. Langkah tersebut disebut akan dilakukan dalam dua minggu ke depan sebagai bagian dari agenda reformasi penerimaan negara.

“Sebelum saya disikat, saya sikat Dirjen Pajaknya sama Dirjen Bea Cukainya duluan,” kata Purbaya.