Sebuah kapal tanker super Iran berlayar di wilayah Inggris Gibraltar pada 18 Agustus 2019. | Marcos Moreno/AP Photo


Iran secara rahasia mengirimkan sekitar 175.000 ton bahan bakar jet ke Myanmar sejak Oktober 2024, menopang operasi udara junta militer yang telah menghantam lebih dari 1.000 lokasi sipil. Temuan ini terungkap dalam investigasi Reuters yang dipublikasikan Minggu (25/1/2026), berdasarkan dokumen pengiriman, citra satelit, serta analisis perusahaan intelijen Amerika Serikat, SynMax Intelligence.

Pengiriman dilakukan menggunakan dua kapal tanker berbendera Iran, Reef dan Noble, yang berlayar dari pelabuhan Bandar Abbas menuju terminal minyak di sekitar Yangon. Kedua kapal disebut menggunakan teknik GPS spoofing untuk menyamarkan rute pelayaran dan menghindari pengawasan internasional. Reef dan Noble sebelumnya telah dikenai sanksi Amerika Serikat pada 2024 karena terlibat dalam pengangkutan produk petrokimia Iran.

Aliran bahan bakar tersebut terjadi di tengah konflik bersenjata yang terus memburuk di Myanmar sejak kudeta militer 2021. Dalam 15 bulan terakhir, intensitas serangan udara junta dilaporkan meningkat seiring bertambahnya pasokan bahan bakar penerbangan ke negara itu, meski berada di bawah sanksi Barat.

Bantuan hidup bagi dua rezim terisolasi

Selain bahan bakar jet, investigasi yang sama menemukan Iran mengirimkan ratusan ribu ton urea ke Myanmar. Zat kimia ini dikenal luas sebagai pupuk, namun juga merupakan komponen penting dalam pembuatan amunisi. Dua tentara Myanmar yang membelot mengonfirmasi kepada Reuters bahwa urea digunakan militer dalam bom yang dijatuhkan melalui drone dan paraglider.

Pola perdagangan tersebut mencerminkan hubungan saling menguntungkan antara dua rezim yang sama-sama terisolasi secara internasional. Iran, yang menghadapi tekanan ekonomi akibat sanksi, memperoleh pasar baru bagi produk energinya. Di sisi lain, junta Myanmar mendapatkan pasokan krusial untuk menopang operasi militernya.

Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Myanmar, Tom Andrews, menilai pasokan itu berdampak langsung terhadap eskalasi kekerasan. “Bahan bakar yang dikirim dari Iran ini benar-benar menjadi bahan bakar bagi kejahatan massal,” kata Andrews, menanggapi temuan Reuters. Ia menambahkan telah terjadi peningkatan serangan terhadap target sipil dan menyebut situasi tersebut tidak dapat diterima.

Temuan ini sejalan dengan laporan terpisah Amnesty International yang dirilis Sabtu. Lembaga tersebut mencatat 2025 sebagai tahun paling mematikan sejak junta merebut kekuasaan. Sepanjang tahun itu, Myanmar mengimpor sedikitnya 109.604 metrik ton bahan bakar penerbangan, naik 69% dibandingkan tahun sebelumnya.

Taktik armada bayangan

Reef dan Noble disebut sebagai bagian dari apa yang kerap disebut “armada bayangan” Iran, jaringan kapal yang digunakan untuk menghindari sanksi internasional. 

Analisis citra satelit SynMax menunjukkan pemancar lokasi Reef menampilkan posisi kapal di lepas pantai Irak selatan pada September 2025. Namun, pada saat yang sama, kapal tersebut sebenarnya sedang memuat bahan bakar di Bandar Abbas.

Kapal-kapal ini kemudian berlabuh di Terminal Minyak Myan di luar Yangon. Fasilitas tersebut, beserta sejumlah perusahaan dan individu yang terhubung dengannya, telah lebih dulu dikenai sanksi oleh Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, dan Inggris.

Departemen Keuangan AS menyebut praktik ini sebagai bukti bahwa tekanan ekonomi terhadap Iran mulai membatasi ruang gerak rezim tersebut. Seorang pejabat Departemen Keuangan mengatakan keuntungan minyak Iran “sedang dicekik”, merujuk pada sanksi yang telah dijatuhkan terhadap lebih dari 180 kapal yang terhubung dengan jaringan pengapalan Iran sejak Presiden Donald Trump kembali menjabat.

Misi PBB Iran menolak memberikan komentar atas temuan ini, sementara pemerintah Myanmar tidak menanggapi permintaan konfirmasi dari Reuters. Laporan tersebut juga mencatat bahwa perdagangan dengan Myanmar menandai pergeseran strategi Teheran, yang kini mencari mitra baru setelah berkurangnya pengaruh sekutu-sekutunya di Timur Tengah, termasuk di Suriah, Lebanon, dan Gaza.