Bupati Pati Sudewo (tengah) berjalan keluar usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8/2025). ANTARA FOTO/Fauzan


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan Sudewo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Senin (19/1). Penindakan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di wilayah itu.

KPK membenarkan Sudewo termasuk pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Hingga kini, yang bersangkutan masih berstatus terperiksa dan menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Sudewo dilakukan di Polres Kudus.

“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” kata Budi dalam keterangan yang diterima media pada hari penangkapan. “Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” ujarnya menambahkan.

Meski demikian, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang melatarbelakangi OTT di Pati. Budi menyebut, selain Sudewo, penyidik juga mengamankan pihak lain yang diduga berperan sebagai pengepul uang. KPK akan menyampaikan konstruksi perkara, kronologi penindakan, serta pihak-pihak yang terlibat setelah pemeriksaan awal rampung.

Nama Sudewo sebelumnya sempat mencuat dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam kasus tersebut, Sudewo pernah diperiksa KPK sebagai saksi dan disebut menerima sejumlah uang saat masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

Pada periode yang sama, sejumlah warga Kabupaten Pati sempat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Massa mendesak agar Sudewo segera ditetapkan sebagai tersangka. Namun, setelah pemeriksaan, ia tidak langsung dikenai status hukum.

OTT di Pati berlangsung hampir bersamaan dengan operasi serupa yang dilakukan KPK di Kota Madiun, Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, penyidik mengamankan Wali Kota Madiun Maidi yang diduga terlibat dalam penerimaan fee proyek serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di lingkungan pemerintah daerah.

Dari dua operasi itu, KPK total mengamankan 15 orang. Setelah pemeriksaan awal, sembilan orang di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah.