sistem rudal balistik antarbenua (ICBM) RT-2UTTH Topol M milik Rusia. | Vitaly V.Kuzmin/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)


Peringatan tentang potensi bertambahnya negara pemilik senjata nuklir mencuat menjelang berakhirnya New Strategic Arms Reduction Treaty (New START) pada 5 Februari 2026, perjanjian utama pembatasan senjata nuklir strategis antara Amerika Serikat dan Rusia.

Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev menilai ketidakpastian masa depan pengendalian senjata strategis global dapat mendorong negara lain mempertimbangkan opsi nuklir di tengah instabilitas geopolitik. Dalam pernyataan yang dimuat Newsweek, Selasa (27/1/2026), ia mengatakan sejumlah negara akan melihat senjata nuklir sebagai pilihan strategis.

"Beberapa negara akan mempertimbangkan opsi optimal memiliki senjata nuklir," ujarnya. 

Ia menyatakan sejumlah negara bisa melihat senjata nuklir sebagai pilihan strategis, meski menurutnya kekuatan nuklir resmi sebenarnya dapat mencegah tren tersebut bila ada kemauan politik.

"Saya percaya bahwa 'klub nuklir' akan ramai muncul ke depan," tegas Medvedev.

Pernyataan itu disampaikan saat upaya perpanjangan perjanjian belum menemukan titik terang. Mengutip harian Rusia Kommersant, Moskwa disebut belum menerima tanggapan dari Washington atas tawaran perpanjangan New START. Di sisi lain, Gedung Putih menyatakan Presiden AS Donald Trump akan menentukan arah kebijakan pengendalian senjata sesuai jadwalnya sendiri.

New START selama ini menjadi pilar pembatasan langsung atas dua negara yang menguasai sekitar 90% persediaan senjata nuklir dunia. Perjanjian tersebut membatasi masing-masing pihak pada 1.550 hulu ledak nuklir yang dikerahkan, serta 700 rudal balistik antarbenua, rudal balistik kapal selam, dan pesawat pembom berat yang dikerahkan.

Selain batas kuantitatif, perjanjian ini memungkinkan pertukaran data, pemantauan, dan inspeksi di lapangan guna memverifikasi kepatuhan, sehingga berfungsi sebagai mekanisme pengendali kompetisi nuklir kedua negara.

Namun, implementasinya telah terganggu sejak 2023. Pada Februari tahun itu, Presiden Vladimir Putin mengumumkan Rusia menangguhkan partisipasinya dalam New START dengan alasan dukungan Washington terhadap Ukraina. Pemerintahan Presiden Joe Biden kala itu mengambil langkah serupa.

Setelah Trump kembali menjabat pada Januari 2025, Putin menyerukan keterlibatan bilateral baru dalam pengendalian senjata tanpa menjadikan penghentian bantuan militer AS ke Ukraina sebagai prasyarat. Hingga akhir Januari 2026, menurut laporan Kommersant, belum ada jawaban resmi dari Washington atas tawaran perpanjangan yang diajukan Moskwa.

Gedung Putih menegaskan keputusan akhir berada di tangan Trump. "Dia klarifikasi sesuai jadwalnya sendiri," kata pihak Washington, merujuk pada proses internal penentuan kebijakan pengendalian senjata.

Trump sebelumnya juga menyampaikan pandangan bahwa jika perjanjian tersebut berakhir, hal itu bisa terjadi begitu saja, sembari menyatakan minat pada kesepakatan baru yang berpotensi melibatkan China.

Sejak penangguhan partisipasi pada 2023, mekanisme inspeksi dan verifikasi praktis terhenti, meski batasan kuantitatif dalam perjanjian secara formal belum sepenuhnya dibatalkan. Saat ini, New START menjadi perjanjian besar terakhir yang tersisa antara AS dan Rusia dalam arsitektur pengendalian senjata strategis yang dibangun sejak era Perang Dingin.