Kapal induk kelas Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) di bawah, kapal tanker pengisian bahan bakar USNS Guadalupe (T-AO 200) di tengah, dan kapal perusak tipe-45 Angkatan Laut Kerajaan Inggris HMS Daring (D32) di atas, melakukan pengisian bahan bakar di Laut Arabia, 6 Juni 2012. | Foto: MC3 Tim D. Godbee, USN/U.S. Navy


Ancaman militer terhadap Iran bukan hal baru dalam politik Amerika. Tapi kali ini, Presiden Donald Trump menggunakan ungkapan yang jarang terdengar dalam komunikasi resmi kepala negara: "armada besar-besaran".

Frasa itu muncul di platform media sosialnya, Truth Social, pada hari Rabu lalu. Bukan dalam konferensi pers, bukan dalam pidato formal tetapi dalam sebuah pesan singkat yang mencampur informasi operasional militer dengan nada peringatan diplomatik. 

"Armada ini bergerak cepat, dengan kekuatan besar, antusiasme, dan tujuan yang jelas," tulisnya, seraya menambahkan bahwa "waktu semakin menipis" bagi Teheran untuk bernegosiasi kesepakatan nuklir.

Armada yang dimaksud dipimpin oleh kapal induk USS Abraham Lincoln, kini menuju perairan dekat Iran. Menurut seorang pejabat Amerika Serikat (AS) yang dikutip Reuters pada hari Kamis, Angkatan Laut AS baru saja mengirim kapal penghancur berpeluru kendali USS Delbert D. Black ke Timur Tengah dalam 48 jam terakhir. 

Kehadiran kapal itu menambah total jumlah kapal penghancur Amerika di kawasan menjadi enam unit, ditambah satu kapal induk dan tiga kapal tempur litoral. CBS News pertama kali melaporkan kedatangan kapal perang tambahan tersebut.

Trump juga membandingkan pengerahan ini dengan armada yang dikirim ke Venezuela sebelum pasukan khusus AS menangkap Nicolás Maduro awal bulan ini. Ia memperingatkan bahwa serangan berikutnya terhadap Iran akan "jauh lebih buruk" daripada Operasi Midnight Hammer pada Juni 2024, yang menyerang tiga lokasi nuklir Iran.

Bahasa ancaman, bahasa pertahanan

Misi Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merespons dengan nada yang sama tajamnya. 

"Iran siap untuk berdialog berdasarkan saling menghormati dan kepentingan bersama—TETAPI JIKA DIPAKSA, IRAN AKAN MEMBELA DIRI DAN MERESPONS SEPERTI TIDAK PERNAH SEBELUMNYA!"

Huruf kapital di akhir kalimat itu bukan sekadar gaya penulisan. Ia menunjukkan bagaimana kedua pihak kini berbicara dengan nada yang sama: tegas, terbuka, dan penuh sinyal.

Media pemerintah Iran menggambarkan pengerahan armada AS sebagai "teror psikologis" yang tidak akan membuat Teheran gentar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dalam konferensi pers mingguan, menyatakan bahwa Iran telah menghadapi tekanan maksimal selama bertahun-tahun dan tetap bertahan.

Seorang komandan IRGC, yang dikutip oleh kantor berita semi-resmi Tasnim, bahkan menyebut armada AS sebagai "target mengambang" di perairan sempit Teluk Persia. "Mereka tahu bahwa kami memiliki ribuan rudal dan drone yang siap diluncurkan dalam hitungan menit," katanya.

Retorika keras ini mencerminkan strategi Iran yang konsisten: menunjukkan kekuatan di dalam negeri sambil tetap membuka pintu diplomasi di forum internasional.


Menteri Marco Rubio mengadakan acara temu ramah dengan karyawan dan keluarga Misi AS di Israel di Yerusalem, Israel, 16 Februari 2025. | Official State Department photo by Freddie Everett

Di Washington, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menawarkan penjelasan yang berbeda saat bersaksi di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Rabu (28/1). Ia menggambarkan pembangunan kekuatan militer itu sebagai bersifat defensif. Rubio mencatat bahwa 30.000 hingga 40.000 pasukan Amerika yang ditempatkan di seluruh kawasan berada "dalam jangkauan drone satu arah dan rudal balistik Iran".

"Kita harus memiliki cukup kekuatan dan daya di kawasan ini setidaknya sebagai basis untuk mempertahankan diri dari kemungkinan itu," katanya. Ia juga menambahkan bahwa Trump "mempertahankan opsi defensive pre-emptive" jika intelijen menunjukkan Iran berencana menyerang pasukan AS.

Yang menarik adalah penggunaan kata defensif dan pre-emptive dalam satu kalimat. Keduanya merujuk pada logika yang berbeda, tetapi digunakan untuk menjelaskan posisi yang sama.

Defensif berarti bertahan setelah diserang. Pre-emptive berarti menyerang lebih dulu sebelum diserang. Dalam konteks hukum internasional, serangan pre-emptive bisa dianggap sebagai agresi—kecuali jika dibingkai sebagai pertahanan diri yang antisipatoris. Inilah tepatnya yang dilakukan Rubio: membingkai kemungkinan serangan pertama sebagai tindakan defensif.

Latihan militer di jalur minyak

Eskalasi ini terjadi bersamaan dengan pengumuman Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) Iran bahwa mereka akan melakukan latihan militer angkatan laut dengan tembakan langsung di Selat Hormuz pada 1 dan 2 Februari, menurut laporan Press TV. Jalur perairan itu membawa sekitar 20% dari total pengiriman minyak global.

Apakah latihan itu memang sudah dijadwalkan sebelumnya, atau merupakan respons terhadap armada Amerika, tidak dijelaskan oleh pihak Iran. Yang jelas, kedua pihak kini bergerak di perairan yang sama, dalam waktu yang hampir bersamaan.

Kawasan dalam kewaspadaan

Negara-negara Teluk mengamati eskalasi ini dengan was-was. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang infrastruktur minyaknya pernah diserang oleh drone dan rudal Iran pada 2019, menginginkan Iran yang lebih lemah—tetapi tidak menginginkan perang terbuka yang akan melumpuhkan ekspor energi mereka.

Qatar, yang berbagi lapangan gas raksasa dengan Iran di Teluk Persia, berada dalam posisi paling rumit. Doha selama ini menjadi mediator informal antara Washington dan Teheran, tetapi eskalasi militer membuat ruang diplomasi semakin sempit.

Sementara itu, Israel yang diam-diam menjalin hubungan dengan negara-negara Teluk melalui Abraham Accords melihat pengerahan armada AS sebagai peluang untuk menekan Iran lebih jauh. Namun Tel Aviv juga khawatir: konflik terbuka AS-Iran bisa memicu serangan balasan ke wilayah Israel dari proxy Iran di Lebanon, Suriah, dan Irak.


Komando Pasukan Darat IRGC. | Hossen Zohrevand/Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Di level internasional, Uni Eropa mengambil langkah yang sudah lama tertunda. Pada hari Kamis, para menteri luar negeri Uni Eropa dengan suara bulat menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris. 

"Rezim mana pun yang membunuh ribuan rakyatnya sendiri sedang menuju kehancurannya sendiri," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas.

Penetapan itu terkait dengan penindasan brutal terhadap protes nasional di Iran. Menurut Badan Berita Aktivis Hak Asasi Manusia berbasis di AS, setidaknya 6.373 orang telah tewas dalam penindasan itu, dengan lebih dari 42.000 orang ditahan. Pihak berwenang Iran melaporkan angka yang jauh lebih rendah.

Langkah Uni Eropa ini memperluas isolasi internasional terhadap Iran, meski beberapa analis menilai keputusan itu lebih bersifat simbolis mengingat IRGC sudah lama dijatuhi sanksi oleh AS sejak 2019. Yang lebih signifikan adalah sinyal politik: Eropa, yang selama ini berusaha mempertahankan JCPOA, kini bergeser ke posisi yang lebih keras.

Rezim yang melemah?

Rubio, dalam kesaksiannya, menilai bahwa rezim Iran "mungkin lebih lemah daripada sebelumnya", dengan mengutip keruntuhan ekonomi dan penindasan mematikan terhadap protes yang dimulai pada akhir Desember 2024.

Ekonomi Iran memang terpuruk akibat sanksi AS yang diperketat kembali sejak 2018. Menurut data Bank Dunia, inflasi Iran mencapai lebih dari 40% pada 2024, sementara nilai tukar rial terhadap dolar AS anjlok hingga kehilangan 90% nilainya dalam lima tahun terakhir. 

Ekspor minyak yang merupakan tulang punggung ekonomi Iran turun drastis dari 2,5 juta barel per hari sebelum sanksi menjadi sekitar 500.000 barel per hari, sebagian besar dijual secara ilegal ke China dengan harga diskon.

Pengangguran, terutama di kalangan anak muda terdidik, meningkat tajam. Kondisi ini memicu gelombang protes yang dimulai dengan kematian Mahsa Amini pada September 2022, dan berlanjut dalam berbagai bentuk hingga akhir 2024. 

Kesepakatan atau konfrontasi?

Trump berbicara tentang negosiasi kesepakatan nuklir. Kesepakatan yang dimaksud merujuk pada upaya mencapai perjanjian baru setelah Amerika Serikat keluar dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2018. 

Perjanjian yang ditandatangani pada 2015 oleh pemerintahan Barack Obama itu membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi. Trump, pada masa jabatan pertamanya, menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada" dan menarik Amerika dari perjanjian tersebut. Sejak itu, Iran melanjutkan pengayaan uranium melampaui batas yang ditetapkan dalam perjanjian, dan ketegangan terus meningkat. Upaya diplomasi mandek, dan eskalasi bergeser ke jalur militer.

Ketegangan itu memuncak pada Juni 2024 ketika Amerika meluncurkan serangan militer pertamanya terhadap fasilitas nuklir Iran dalam Operasi Midnight Hammer. Serangan itu menargetkan tiga lokasi—Fordow, Natanz, dan Isfahan—menggunakan tujuh pesawat pengebom siluman B-2 Spirit dan rudal Tomahawk. Menurut Pentagon, serangan itu mengakibatkan "kerusakan parah" pada fasilitas-fasilitas tersebut.

Hingga kini, belum ada detail publik tentang apa yang ditawarkan Trump dalam "kesepakatan" baru tersebut. Berbeda dengan JCPOA yang menawarkan pencabutan sanksi bertahap sebagai imbalan pembatasan pengayaan uranium hingga 3,67%, Trump belum menjelaskan apakah AS bersedia mencabut sanksi ekonomi yang telah melumpuhkan ekonomi Iran sejak 2018.

Di sisi lain, Iran menuntut jaminan bahwa Amerika tidak akan menarik diri lagi dari kesepakatan seperti yang terjadi pada 2018—sesuatu yang sulit dijamin dalam sistem politik AS. Teheran juga menolak untuk memasukkan program rudal balistiknya dalam negosiasi, sementara Washington menganggap hal itu sebagai prioritas keamanan. Dengan posisi awal yang berjauhan dan kepercayaan yang runtuh, kesepakatan baru terlihat semakin sulit dicapai.

Iran berbicara tentang dialog berdasarkan saling menghormati. Amerika berbicara tentang kesepakatan. Tetapi keduanya juga berbicara tentang kekuatan militer.

"Ini adalah diplomasi gaya Trump klasik: tekanan maksimal dengan harapan Iran akan menyerah," kata Barbara Slavin, direktur Program Masa Depan Iran di Atlantic Council. "Tapi sejarah menunjukkan bahwa strategi ini justru membuat Iran lebih keras kepala dan mempercepat program nuklirnya."

Analis militer Michael Knights dari Washington Institute for Near East Policy berpendapat bahwa pengerahan armada adalah "deterrence by presence"—mencegah Iran menyerang dengan menunjukkan kesiapan militer AS. 

"Tapi risikonya adalah kesalahan perhitungan," katanya. "Di perairan sempit seperti Selat Hormuz, satu insiden kecil—drone yang jatuh, kapal yang bersenggolan—bisa dengan cepat meningkat menjadi konflik yang tidak diinginkan oleh kedua pihak."

Apakah armada itu dimaksudkan untuk menekan Iran agar kembali ke meja perundingan? Atau untuk mempersiapkan opsi militer jika diplomasi gagal? Atau keduanya sekaligus?

Yang jelas, bahasa yang digunakan kedua pihak kini semakin mirip: keras, langsung, dan penuh peringatan. Dan di tengah pertukaran pesan itu, armada terus bergerak, latihan militer tetap dijadwalkan, dan kesepakatan yang dimaksud belum juga muncul. Pertanyaannya bukan lagi apakah kedua pihak siap berperang—tapi apakah mereka masih ingin bernegosiasi.