Seorang tentara Kolombia berdiri di perbatasan antara Venezuela dan Kolombia. | Luisa Gonzalez/Reuters


Kolombia mengerahkan sekitar 30.000 personel militer di sepanjang perbatasan darat sepanjang 2.200 kilometer dengan Venezuela, menyusul penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat. Pengerahan ini dilakukan sejak akhir pekan lalu untuk mengantisipasi potensi lonjakan pengungsi serta risiko keamanan lintas batas.

Langkah siaga tersebut diambil setelah pasukan AS melancarkan Operation Absolute Resolve pada dini hari 3 Januari 2026. Dalam operasi itu, Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dari kediaman mereka di Caracas dan diterbangkan ke New York untuk menghadapi dakwaan narko-terorisme. Operasi ini melibatkan lebih dari 150 pesawat AS serta unsur pasukan khusus Delta Force.

Pasca-penangkapan, Wakil Presiden Delcy Rodríguez ditunjuk sebagai presiden sementara Venezuela. Pergantian mendadak di pucuk kekuasaan memicu ketidakpastian politik dan keamanan, terutama di kawasan perbatasan Kolombia–Venezuela yang selama ini rentan terhadap aktivitas kelompok bersenjata dan arus migrasi.

Mengutip Al Jazeera, Menteri Pertahanan Kolombia Pedro Sanchez mengatakan pemerintah telah mengaktifkan protokol tanggap darurat dan mendirikan lima pusat komando di kota-kota perbatasan. Pusat-pusat tersebut ditempatkan sebagai simpul koordinasi keamanan, kemanusiaan, dan administrasi wilayah.

“Pos-pos komando ini memungkinkan kami untuk secara konsisten mengkoordinasikan upaya kemanusiaan, keamanan, dan pengelolaan wilayah, memastikan kehadiran negara secara langsung di wilayah-wilayah paling kritis,” ujar Sanchez.

Di sektor kemanusiaan, pemerintah Kolombia bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengaktifkan 17 pusat layanan di berbagai wilayah. Fasilitas ini disiapkan guna menyediakan bantuan pangan, akses pendidikan, layanan kesehatan, pelatihan kerja, serta program pencegahan kekerasan bagi para pengungsi.

Palang Merah Kolombia menempatkan tim medis darurat dan ambulans di Jembatan Internasional Simón Bolívar, jalur penyeberangan utama dekat kota Cúcuta yang selama bertahun-tahun menjadi titik keluar-masuk utama warga Venezuela.

Presiden Kolombia Gustavo Petro juga menugaskan Menteri Kesetaraan Juan Florian ke Cúcuta untuk memantau langsung kesiapan lapangan dan koordinasi lintas lembaga.

“Kami telah memulai ‘rencana perbatasan’,” kata Florian, seperti dikutip dari kantor berita Associated Press, Rabu (7/1/2026), merujuk pada strategi yang mengintegrasikan berbagai komponen pemerintah nasional untuk menghadapi potensi krisis migrasi.

Selain aspek kemanusiaan, pengerahan militer ditujukan untuk membatasi pergerakan kelompok bersenjata lintas batas. Otoritas Kolombia memantau aktivitas Tentara Pembebasan Nasional (ELN) serta Segunda Marquetalia, faksi pembangkang FARC, yang diketahui beroperasi di wilayah Venezuela.

Menurut intelijen Kolombia, ketidakpastian keamanan di Venezuela berpotensi mendorong para pemimpin kelompok tersebut kembali ke Kolombia. ELN memiliki tiga dari lima divisi tempur utamanya yang berbasis di wilayah Venezuela.

Pada Minggu, ELN merilis pernyataan yang menyatakan akan melawan apa yang mereka sebut sebagai “rencana imperial” Washington. Kelompok ini sebelumnya bertanggung jawab atas gelombang kekerasan di wilayah Catatumbo, Kolombia, yang menyebabkan lebih dari 60.000 orang mengungsi pada awal 2025.

Saat ini, Kolombia menampung sekitar 3 juta warga Venezuela dari total sekitar 8 juta orang yang meninggalkan negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Otoritas imigrasi Kolombia menyebutkan bahwa hingga Senin, arus perlintasan perbatasan masih terpantau normal tanpa lonjakan signifikan.

Di Jembatan Internasional Simón Bolívar, aktivitas kendaraan dan pejalan kaki berlangsung seperti biasa meski kehadiran militer ditingkatkan, termasuk pengerahan kendaraan lapis baja Kolombia. Sejumlah warga Venezuela yang melintas menyebut situasi masih relatif tenang sambil menunggu perkembangan politik dan keamanan di negaranya.