Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. | AP PHOTO/SUSAN WALSH

Sejak kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada Januari 2025, Donald Trump kembali menempatkan kebijakan luar negeri sebagai alat utama untuk melindungi kepentingan ekonomi, keamanan, dan posisi geopolitik AS. Pendekatan yang bersifat transaksional dan konfrontatif ini menempatkan sejumlah negara baik sekutu maupun lawan dalam fokus tekanan Washington.

Pendekatan tersebut bukan hal baru. Pada periode pertamanya, Trump mengandalkan tarif, sanksi, dan tekanan politik terbuka dalam hubungan luar negeri. Pada periode kedua, pola itu berlanjut dengan penekanan lebih jelas pada kompetisi kekuatan besar, khususnya terhadap China dan Rusia. 

Kerangka kebijakan tersebut diperkuat ketika pada Desember 2025 pemerintahan Trump merilis Strategi Keamanan Nasional (National Security Strategy/NSS) baru, yang secara resmi memasukkan kawasan Arktik—termasuk Greenland—serta upaya membatasi pengaruh asing di Belahan Bumi Barat (Western Hemisphere) sebagai prioritas utama.

Dalam kerangka ini, tujuh negara—Kanada, Greenland, Meksiko, Kuba, Panama, Kolombia, dan Iran—menjadi contoh bagaimana kepentingan ekonomi, keamanan, dan geopolitik AS saling bertaut.

Kanada: Sekutu Dekat dalam Tekanan Ekonomi

Hubungan AS–Kanada kembali diwarnai ketegangan setelah Trump menyoroti defisit perdagangan dan mengancam tarif terhadap sektor otomotif, baja, dan aluminium. Ia bahkan sempat menyebut Kanada sebagai “negara bagian ke-51”, pernyataan yang memicu respons diplomatik Ottawa. 

Meski demikian, kedua negara tetap terikat melalui United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA), kerja sama energi lintas batas, serta kemitraan pertahanan di bawah NATO dan North American Aerospace Defense Command. 

Di saat yang sama, AS mendorong Kanada mengambil sikap lebih tegas terhadap China, termasuk terkait teknologi 5G dan aktivitas di kawasan Arktik.

Greenland dan Denmark: Arktik sebagai titik tekan Trump

Minat Trump terhadap Greenland kembali mencuat, melanjutkan gagasan yang pertama kali ia sampaikan pada 2019. Wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark itu dipandang strategis karena posisinya di Arktik, keberadaan Pangkalan Udara Thule, serta potensi sumber daya mineral tanah jarang. 

Dalam beberapa pernyataan publik terbarunya, Trump menegaskan bahwa Greenland dibutuhkan AS demi kepentingan keamanan nasional, dengan mengaitkannya pada meningkatnya aktivitas Rusia dan China di kawasan tersebut.

Pernyataan itu memicu respons keras dari Kopenhagen dan Nuuk. Pemerintah Denmark menegaskan bahwa Greenland bukan untuk dijual dan bahwa setiap upaya akuisisi atau aneksasi bertentangan dengan prinsip kedaulatan dan integritas teritorial Kerajaan Denmark. 

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa tekanan terhadap sekutu berisiko merusak hubungan transatlantik, termasuk dalam kerangka NATO.

Dari Greenland, pemerintah setempat menyampaikan penolakan tegas terhadap wacana aneksasi dalam bentuk apa pun, menegaskan bahwa masa depan wilayah tersebut hanya dapat ditentukan oleh masyarakat Greenland sendiri. 

Sikap ini menegaskan batas diplomatik antara kepentingan strategis AS di Arktik dan penolakan konsisten Denmark serta Greenland terhadap perubahan status wilayah.

Meksiko: Imigrasi dan rantai pasok

Meksiko kembali menjadi fokus utama, terutama terkait imigrasi ilegal, penyelundupan narkoba, dan keamanan perbatasan. Ancaman tarif kembali digunakan sebagai alat tekan agar pemerintah Meksiko meningkatkan penegakan kebijakan imigrasi. 

Di sisi ekonomi, Meksiko kini menjadi mitra dagang terbesar AS, dengan peran penting dalam rantai pasok manufaktur seiring dorongan nearshoring untuk mengurangi ketergantungan pada China. 

Kekhawatiran Washington muncul ketika investasi China di Meksiko dipandang berpotensi menjadi jalur tidak langsung masuk ke pasar AS melalui USMCA.

Kuba: Embargo dan politik ideologi

Kebijakan keras terhadap Kuba ditegaskan kembali melalui pengetatan embargo, pembatasan perjalanan, dan sanksi tambahan terhadap sektor energi. AS juga mempertahankan Kuba dalam daftar State Sponsors of Terrorism. 

Langkah ini berkaitan erat dengan pertimbangan politik domestik, terutama pengaruh komunitas Kuba-Amerika di Florida. Secara geopolitik, Washington memantau hubungan Havana dengan China dan Rusia, termasuk potensi kerja sama di bidang telekomunikasi dan intelijen.

Panama: Kanal dan pengaruh China

Pernyataan Trump mengenai kemungkinan “mengambil kembali” Kanal Panama menarik perhatian internasional. Kanal ini merupakan jalur vital bagi sekitar enam persen perdagangan maritim global dan kepentingan militer AS. 

Kekhawatiran utama Washington adalah meningkatnya kehadiran ekonomi China, termasuk pengelolaan pelabuhan oleh perusahaan berbasis Hong Kong dan keterlibatan Panama dalam Belt and Road Initiative. Pemerintah Panama menegaskan bahwa kanal berada di bawah kedaulatan nasional dan dikelola secara netral.

Kolombia: Narkoba dan stabilitas kawasan

Sebagai mitra strategis utama AS di Amerika Selatan, Kolombia tetap mendapat perhatian terkait produksi kokain dan kerja sama counter-narcotics. Trump sempat mengaitkan isu narkoba dengan ancaman tarif dan deportasi. 

Di sisi lain, Kolombia berperan penting dalam menampung jutaan migran Venezuela dan menjaga stabilitas kawasan. AS juga mencermati peningkatan investasi China di sektor infrastruktur dan energi Kolombia yang berpotensi menggeser pengaruh tradisional Washington.

Iran: Tekanan maksimum berlanjut

Iran tetap menjadi fokus konfrontasi utama. AS mempertahankan kebijakan maximum pressure melalui sanksi ekonomi luas sejak keluar dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). 

Ketegangan meningkat sejak pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani pada 2020 dan berlanjut dengan pembatasan ekspor minyak Iran. 

Washington menilai langkah ini penting untuk mencegah pengembangan senjata nuklir dan membatasi pengaruh regional Iran. Di sisi lain, Iran memperkuat kerja sama dengan China dan Rusia, termasuk dalam penjualan minyak dan koordinasi di Timur Tengah.

Dampak kebijakan Trump

Pendekatan ini memunculkan respons beragam. Sejumlah negara menyesuaikan kebijakan untuk meredakan tekanan, sementara yang lain memperkuat hubungan dengan kekuatan non-Barat. 

Lembaga kajian seperti Council on Foreign Relations dan RAND Corporation mencatat bahwa tekanan unilateral dapat efektif dalam jangka pendek, tetapi berisiko melemahkan kerja sama multilateral.

Hingga kini, belum terlihat perubahan mendasar dalam pola kebijakan Trump. Tarif, sanksi, dan tekanan diplomatik tetap menjadi instrumen utama, dengan kompetisi melawan China dan Rusia sebagai benang merah dalam hampir semua hubungan bilateral.

Kebijakan Trump terhadap tujuh negara ini menunjukkan bagaimana kepentingan ekonomi, keamanan, dan geopolitik AS dijalankan secara langsung. Pendekatan tersebut membentuk dinamika hubungan internasional yang menuntut sekutu dan mitra untuk terus menyesuaikan diri dengan kebijakan luar negeri AS yang semakin bersifat transaksional.