lambang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lambang ini diadopsi pada tanggal 7 Desember 1946, setelah Perang Dunia II berakhir.

Organisasi yang mengurus perdamaian dunia kini menghadapi tekanan keuangan terbesar dalam sejarahnya. Ironisnya, tekanan itu datang dari sistem yang dibangun oleh para anggotanya sendiri.

Bayangkan sebuah organisasi yang bertanggung jawab menjaga perdamaian di lebih dari selusin wilayah konflik dunia, memberi makan lebih dari seratus juta orang, serta menyediakan vaksin untuk hampir setengah anak-anak di planet ini, namun tidak bisa memaksa siapa pun untuk membayar tagihan mereka.

Itulah posisi Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini.

Pada 30 Januari 2026, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengirimkan surat kepada seluruh 193 negara anggota. Surat itu, sebagaimana dilaporkan AFP, berisi peringatan yang jarang diucapkan dengan nada setegas ini oleh pemimpin organisasi internasional mana pun. 

PBB, tulis Guterres, menghadapi risiko keruntuhan keuangan dalam waktu dekat yang bisa terjadi sebelum tahun ini berakhir.

Secara lebih spesifik, Guterres memperingatkan bahwa PBB berpotensi kehabisan dana operasional pada Juli 2026.

Angka yang bicara sendiri

PBB menutup tahun 2025 dengan tunggakan iuran wajib sebesar 1,6 miliar dolar AS. Angka ini bukan sekadar statistik rutin, melainkan rekor tertinggi dalam sejarah organisasi dan lebih dari dua kali lipat tunggakan pada akhir 2024 yang berada di level 760 juta dolar.


Sekretaris Jenderal António Guterres pada acara virtual "Kita Rakyat" untuk memperingati ulang tahun ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa. | UN PHOTOS/MARK GARTEN

Meskipun lebih dari 150 negara anggota telah melakukan pembayaran, PBB hanya berhasil mengumpulkan 76,7 persen dari total iuran wajib yang seharusnya diterima. Cadangan likuiditas organisasi, menurut pejabat PBB, kini berada di titik nyaris habis.

Anggaran reguler PBB untuk 2026 ditetapkan sebesar 3,45 miliar dolar AS, angka yang sudah dipangkas 7 persen dibanding tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya penghematan. Namun pemotongan itu tidak cukup untuk menutup defisit, terlebih jika arus dana masuk tidak membaik secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.

Hingga akhir Januari, hanya 36 dari 193 negara anggota yang telah membayar penuh iuran 2026 mereka.

Dari keterlambatan ke nonpembayaran

PBB bukan organisasi yang baru menghadapi masalah keuangan. Selama bertahun-tahun, badan ini terbiasa mengelola kekurangan kas sementara. Negara membayar terlambat, PBB menahan pengeluaran, dan ketika dana masuk, operasi kembali berjalan seperti biasa.

Sejak Juli 2019, PBB telah lima kali menggunakan cadangan dana untuk menutup kekurangan kas, termasuk pinjaman rekor sebesar 607 juta dolar pada 2024.

Pada Juli 2025, Kongres Amerika Serikat menyetujui paket rescission yang menarik kembali sekitar 1 miliar dolar dari pendanaan PBB yang sebelumnya telah disetujui. Pada Oktober 2025, Guterres memerintahkan seluruh misi penjaga perdamaian untuk memangkas pengeluaran sebesar 15 persen dan merepatriasi 25 persen personel. Sebulan kemudian, saldo kas operasi perdamaian jatuh ke level terendah dalam sejarah.

Namun tahun ini, pola tersebut terputus.

Pejabat PBB yang berbicara kepada media di markas besar New York menjelaskan bahwa krisis kali ini bukan lagi soal keterlambatan pembayaran. Beberapa negara anggota telah secara resmi menyatakan tidak akan membayar. Inilah yang membuat situasi sekarang, dalam kata-kata Guterres sendiri, berbeda secara mendasar dari krisis-krisis sebelumnya.


Foto yang diambil pada 23 September 2019 ini memperlihatkan Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat terpasang di sebuah tiang di New York City. Amerika Serikat pada 8 Mei 2020 menolak pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB mengenai resolusi tentang pandemi. | AP/ANGELA WEISS

Amerika Serikat berada di pusat persoalan ini. Negara tersebut menyumbang 22 persen dari anggaran reguler PBB, porsi terbesar yang dibebankan kepada satu negara anggota. 

Berdasarkan data yang dikonfirmasi pejabat PBB, total utang AS kepada berbagai akun PBB mencapai lebih dari 4,6 miliar dolar AS. Rinciannya meliputi 2,196 miliar dolar untuk anggaran reguler, 1,88 miliar dolar untuk operasi penjaga perdamaian aktif, 528 juta dolar untuk misi yang telah ditutup, serta 43,6 juta dolar untuk tribunal internasional.

Angka 4,6 miliar dolar itu, sebagai perbandingan, hampir satu koma empat kali lipat dari seluruh anggaran reguler PBB dalam satu tahun.

Kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap PBB berjalan dalam beberapa tahap. Pada awal Januari 2026, Trump menandatangani memorandum presiden yang mengarahkan penarikan Amerika dari 66 organisasi internasional, termasuk 31 badan PBB. 

Sebelumnya, AS juga telah mengumumkan penarikan diri dari WHO, sementara rancangan anggaran pemerintah untuk tahun fiskal 2026 mengusulkan penghapusan seluruh kontribusi bagi operasi penjaga perdamaian.

Untuk menggambarkan skala persoalan ini, tunggakan PBB sebesar 1,6 miliar dolar hanya terpaut sekitar 600 juta dolar dari biaya keanggotaan permanen yang ditetapkan dalam inisiatif Board of Peace Trump, yakni 1 miliar dolar per negara.

Dengan demikian, yang dihadapi PBB bukan sekadar keterlambatan pembayaran dari satu negara besar, melainkan keputusan kebijakan resmi untuk tidak membayar.

Struktur yang Memperparah Situasi

Ada dimensi lain dari krisis ini yang kurang dipahami publik, dan Guterres menyinggungnya secara khusus dalam surat tersebut.

PBB memiliki aturan yang mewajibkan pengembalian dana yang tidak terpakai kepada negara anggota setiap tahun. Persoalannya, pengembalian itu tetap harus dilakukan bahkan jika dana tersebut belum pernah diterima akibat iuran yang tidak dibayarkan.

Guterres menggambarkan mekanisme ini sebagai siklus yang absurd, di mana organisasi diwajibkan mengembalikan uang yang tidak pernah dimilikinya.

Dampaknya sangat konkret. Pada 2027, PBB berpotensi harus mengembalikan lebih dari 400 juta dolar dalam bentuk kredit anggaran reguler, serta hampir 900 juta dolar dari dana operasi penjaga perdamaian yang dikategorikan sebagai tidak terpakai. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang relevansi aturan yang dirancang pada era berbeda dengan realitas keuangan saat ini.

Apa yang Dipertaruhkan

Dampak krisis ini tidak bersifat abstrak. Gaji staf PBB, yang menyerap sekitar 70 persen anggaran reguler, menjadi komponen pertama yang terancam ketika dana menipis. Sebagai bagian dari penghematan sejak awal 2026, PBB telah menghapus 2.900 posisi staf dan memangkas anggaran operasi penjaga perdamaian sebesar 15 persen.

Di lapangan, efeknya sudah terasa. Program Pangan Dunia mengumumkan pemotongan staf hingga 30 persen. UNHCR, badan yang menangani perlindungan pengungsi, memangkas biaya operasional sebesar 30 persen dan mempertimbangkan penutupan sejumlah kantor di berbagai negara. UNICEF memproyeksikan penurunan pendapatan setidaknya 20 persen dibanding 2024.


Anggota TNI yang tergabung dalam UNIFIL sedang berpatroli di perbatasan Libanon-Israel. | UN PEACEKEEPING

Operasi penjaga perdamaian PBB, yang menempatkan lebih dari 60.000 personel di lebih dari selusin wilayah, juga menghadapi tekanan tambahan. Guterres secara khusus memperingatkan bahwa keterlambatan penggantian biaya kepada negara penyumbang pasukan, yang mayoritas berasal dari negara berkembang, menempatkan misi-misi tersebut dalam posisi sulit.

Artinya, beban biaya untuk menjaga perdamaian global dalam banyak kasus justru ditanggung lebih berat oleh negara-negara dengan kapasitas fiskal paling terbatas.

Posisi Negara Lain

China, sebagai kontributor terbesar kedua dengan porsi 20 persen dari anggaran reguler, selama ini secara konsisten membayar penuh kewajibannya meskipun sering baru melunasi menjelang akhir tahun. Sikap ini menempatkan China pada posisi yang secara teknis berbeda dari Amerika Serikat dalam krisis ini.

Venezuela, di sisi lain, menjadi debitur terbesar kedua untuk anggaran reguler dengan tunggakan sekitar 38 juta dolar. Negara tersebut telah kehilangan hak suara di Majelis Umum PBB, dan pejabat PBB mengakui bahwa dana ini kemungkinan besar tidak akan pernah dibayar.

Kelompok negara berkembang yang tergabung dalam G77 dan China, yang mencakup 134 negara, secara konsisten menegaskan pentingnya peran PBB dalam tata kelola global. Botswana, yang mewakili kelompok Afrika dan G77 plus China, menyampaikan kekhawatiran bahwa pemotongan anggaran berisiko mengurangi akses negara berkembang terhadap dukungan dan pendanaan PBB.

Pertanyaan yang Tersisa

Situasi ini menempatkan seluruh sistem pada posisi yang tidak nyaman. Di satu sisi, PBB sebagai organisasi tanpa kewenangan memaksa pembayaran menghadapi tekanan fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Di sisi lain, aturan internal yang mengatur pengelolaan keuangan tampaknya tidak dirancang untuk menghadapi kondisi ketika kontributor terbesar secara resmi memilih untuk tidak membayar.

Dalam suratnya, Guterres mengajukan dua opsi. Pertama, seluruh negara anggota membayar iuran tepat waktu dan penuh. Kedua, aturan keuangan PBB harus direformasi secara fundamental. Kedua pilihan itu membutuhkan konsensus, dan dalam iklim geopolitik saat ini, konsensus bukan sesuatu yang mudah dicapai.

Kini, bola berada di tangan 193 negara anggota. Respons kolektif mereka, atau ketiadaannya, akan menentukan wajah organisasi perdamaian dunia ini pada paruh kedua 2026. Hingga saat ini, banyak yang masih memilih diam.