Orang-orang mengambil bagian dalam protes di Whitehall, pusat kota London, untuk menunjukkan solidaritas dengan protes di Iran. | Ben Bauer/PA Wire


Iran dilaporkan bersiap mengeksekusi seorang demonstran anti-pemerintah, Erfan Soltani, 26 tahun, yang ditangkap dalam aksi protes di Karaj, dekat Teheran. Eksekusi gantung tersebut disebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 14 Januari 2026, berdasarkan laporan sejumlah kelompok hak asasi manusia internasional.

Informasi mengenai vonis mati itu disampaikan oleh Iran Human Rights (IHRNGO) dan National Union for Democracy in Iran (NUFD). Kedua organisasi tersebut menyebut keluarga Soltani telah diberi tahu oleh pihak berwenang mengenai rencana pelaksanaan hukuman.

Menurut sumber yang dikutip IHRNGO, otoritas Iran mengonfirmasi kepada keluarga bahwa eksekusi akan dilakukan pada pertengahan Januari. Hingga laporan ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran terkait kasus tersebut.

Soltani ditangkap pekan lalu bersama sejumlah demonstran lain saat unjuk rasa yang dipicu krisis ekonomi. Gelombang protes tersebut meluas sejak awal Januari, bermula dari memburuknya kondisi ekonomi—termasuk jatuhnya nilai tukar rial dan pencabutan subsidi pangan—sebelum berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas.

Direktur IHRNGO Mahmood Amiry-Moghaddam memperingatkan bahwa eksekusi terhadap demonstran sipil berisiko menjadi pola yang mengkhawatirkan. Ia membandingkan situasi saat ini dengan praktik penindasan pada dekade 1980-an yang kemudian diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Risiko eksekusi massal dan di luar hukum terhadap para demonstran sangat serius,” ujar Amiry-Moghaddam dalam pernyataan tertulis, seraya menyerukan keterlibatan komunitas internasional untuk melindungi warga sipil Iran.

NUFD menyatakan Soltani didakwa melakukan Moharebeh, atau “perang melawan Tuhan”, sebuah tuduhan dalam sistem hukum Iran yang dapat berujung pada hukuman mati. Organisasi tersebut juga melaporkan bahwa Soltani tidak diberikan akses untuk menemui pengacara pilihannya selama proses hukum.

Media Inggris The US Sun melaporkan dakwaan Moharebeh kerap digunakan oleh Pengadilan Revolusi Iran terhadap individu yang dianggap mengancam keamanan nasional atau pemerintahan Islam. Pengadilan ini telah lama dikritik lembaga HAM internasional karena minim transparansi dan praktik peradilan yang dinilai tidak adil.

Namun, laporan mengenai rencana eksekusi Soltani belum dapat diverifikasi secara independen. Pemadaman komunikasi serta pembatasan internet yang diberlakukan pemerintah Iran menyulitkan konfirmasi langsung dari dalam negeri.

Kelompok HAM menyebut lebih dari 10.000 orang ditangkap dalam beberapa pekan terakhir karena terlibat dalam protes anti-pemerintah. Sejumlah laporan juga menyebut ratusan demonstran tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan, meski angka tersebut belum dikonfirmasi oleh otoritas resmi.

Di tingkat internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendorong warga Iran untuk terus menyuarakan protes. Ia juga memperingatkan Teheran agar tidak mengeksekusi demonstran, dengan menyatakan Amerika Serikat akan mengambil langkah yang sangat tegas jika hukuman mati tetap dijalankan, sebagaimana dilaporkan NDTV.

Di tengah pembatasan akses komunikasi, perusahaan milik Elon Musk, SpaceX, dilaporkan mengaktifkan layanan satelit Starlink di Iran tanpa biaya berlangganan. Informasi tersebut disampaikan Ahmad Ahmadian, direktur eksekutif kelompok Holistic Resilience yang berbasis di Amerika Serikat, yang bekerja sama dengan warga Iran untuk menjaga akses komunikasi selama pemadaman berlangsung.

Sementara itu, laporan Axios menyebut utusan Gedung Putih Steve Witkoff melakukan pertemuan tertutup dengan Reza Pahlavi, mantan putra mahkota Iran yang hidup di pengasingan. Pertemuan tersebut membahas situasi protes di Republik Islam Iran serta dinamika oposisi di luar negeri.

Pemerintah Iran sebelumnya menuduh gelombang protes sebagai hasil campur tangan asing. Pemimpin Tertinggi Iran menyebut demonstrasi tersebut sebagai “plot luar negeri” yang didalangi Amerika Serikat dan Israel, tuduhan yang secara konsisten dibantah oleh para aktivis dan kelompok oposisi.