Militan Hamas selama operasi pencarian sisa-sisa sandera yang meninggal. Foto: Hamza Z. H. Qraiqea/Anadolu


Amerika Serikat dan Hamas dilaporkan mencapai kesepahaman awal terkait penyerahan senjata seiring dimulainya fase kedua gencatan senjata Gaza. Namun, implementasi kesepakatan tersebut masih belum pasti di tengah keberatan Israel dan berlanjutnya kekerasan di lapangan.

Informasi itu disampaikan sumber Palestina yang dikutip Sky News Arabia pada 21 Januari, bertepatan dengan pengumuman resmi dimulainya fase kedua gencatan senjata sejak pertengahan Januari. Tahap ini mencakup agenda demilitarisasi Gaza serta pembentukan pemerintahan teknokratis.

Menurut sumber tersebut, Hamas disebut menyetujui secara prinsip untuk menyerahkan persenjataannya dan memberikan peta jaringan terowongan Gaza kepada Amerika Serikat. 

Sebagai imbalannya, kelompok itu diklaim akan diizinkan tetap berfungsi sebagai partai politik. Sumber yang sama menyatakan sebagian senjata dan skema terowongan telah diserahkan melalui mekanisme yang tidak diungkapkan.

Badan Pemerintahan Baru Mulai Terbentuk

Fase kedua gencatan senjata diumumkan oleh Utusan Khusus AS Steve Witkoff pada 14 Januari. Ia menggambarkan tahap ini sebagai transisi “dari gencatan senjata menuju demilitarisasi, tata kelola teknokratis, dan rekonstruksi”.

Dalam kerangka tersebut, dibentuk National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah badan teknokratis beranggotakan 15 orang yang dipimpin Ali Shaath, mantan wakil menteri transportasi Otoritas Palestina. Mesir, Qatar, dan Turki secara bersama mengumumkan penunjukan Shaath dan menyebut komite ini sebagai langkah penting untuk memperbaiki kondisi kemanusiaan di Gaza.

Dalam pernyataan publik pertamanya, Shaath mengatakan, “Kami merangkul perdamaian, yang melaluinya kami berupaya mengamankan jalan menuju hak-hak Palestina yang sejati dan penentuan nasib sendiri.”

Berdasarkan kesepahaman yang dilaporkan, para pemimpin Hamas juga disebut akan diizinkan meninggalkan Gaza dengan jaminan AS bahwa Israel tidak akan menargetkan mereka. 

Washington, menurut sumber yang sama, mendorong integrasi sebagian petugas kepolisian Hamas ke dalam administrasi baru Gaza dengan syarat lolos pemeriksaan keamanan bersama Israel–AS. Namun, Israel secara terbuka menyatakan keberatan, terutama terhadap klausul yang memungkinkan Hamas tetap menjadi entitas politik.

Tantangan dan Keberatan Israel

Di sisi lain, sejumlah hambatan masih membayangi implementasi fase kedua. i24NEWS melaporkan pasukan kepolisian NCAG akan diberi mandat untuk “sepenuhnya membongkar struktur militer” Hamas di bawah verifikasi internasional. Dalam skema itu, senjata berat akan dilucuti segera, sementara senjata pribadi didaftarkan dan dikumpulkan secara bertahap seiring perluasan pasukan kepolisian.

Agenda rekonstruksi juga dikaitkan langsung dengan proses perlucutan senjata. Dalam pertemuan World Economic Forum di Davos pada 22 Januari, Jared Kushner menyampaikan bahwa pembangunan kembali Gaza membutuhkan setidaknya US$25 miliar. Ia menegaskan kemajuan hanya mungkin terjadi jika Hamas melucuti persenjataannya.

“Jika Hamas tidak melucuti senjata, itulah yang akan menahan Gaza dan rakyat Gaza dari pencapaian aspirasi mereka,” kata Kushner.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali menekankan tuntutan perlucutan senjata Hamas secara menyeluruh. Presiden AS Donald Trump juga menyinggung isu tersebut dalam forum yang sama. 

“Hamas telah berkomitmen untuk menyerahkan senjata mereka. Mereka lahir dengan senjata di tangan mereka, jadi ini tidak sederhana bagi mereka. Tetapi mereka berjanji untuk melakukannya dan mereka harus,” ujar Trump.

Perdamaian yang Rapuh di Lapangan

Meski terdapat perkembangan diplomatik, situasi keamanan di Gaza tetap rapuh. Gencatan senjata yang dimulai pada 10 Oktober 2025 masih diwarnai saling tuding pelanggaran. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan lebih dari 440 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata diberlakukan.

Militer Israel menyebut terjadi 11 pelanggaran oleh militan Palestina antara 9 hingga 22 Januari. Sementara itu, Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat lebih dari 1.300 pelanggaran oleh Israel hingga 20 Januari.

Sejumlah analis menilai perbedaan pendekatan antara Washington dan Tel Aviv berpotensi mempersulit implementasi fase kedua. Said Okasha dari Al-Ahram Center memperingatkan bahwa skema perlucutan senjata bertahap berisiko menghadapi penolakan dan menghambat proses, sehingga mendorong para pihak kembali ke meja perundingan.

Pandangan serupa disampaikan analis Palestina Nizar Nazzal, yang menyebut pemahaman AS terhadap isu persenjataan Hamas berbeda dengan pendekatan “tanpa toleransi” Israel. Menurutnya, pembahasan lanjutan kemungkinan akan lebih berfokus pada pembekuan atau pengelolaan senjata, alih-alih penyerahan penuh secara langsung.