Mette Frederiksen, Perdana Menteri Denmark. | European Council


Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menanggapi keras pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengusulkan Amerika Serikat untuk menguasai Greenland. Frederiksen menegaskan bahwa AS tidak memiliki hak untuk mencaplok wilayah tersebut, merespons ketegangan diplomatik yang meningkat akibat wawancara Trump dengan The Atlantic pada Minggu (5/1). Trump menyebutkan bahwa AS membutuhkan Greenland untuk alasan pertahanan.

"Sama sekali tidak masuk akal untuk membicarakan perlunya Amerika Serikat mengambil alih Greenland," ujar Frederiksen dalam sebuah pernyataan resmi yang dilansir AFP. "AS tidak memiliki hak untuk mencaplok salah satu dari tiga negara di kerajaan Denmark," lanjutnya.

Pernyataan tersebut muncul setelah Trump mengungkapkan dalam wawancaranya bahwa Greenland, dengan posisi strategisnya di Arktik dan kekayaan sumber daya mineralnya, sangat penting bagi keamanan nasional AS. 

Rencana tersebut semakin memanas setelah operasi militer AS di Venezuela yang menangkap Presiden Nicolás Maduro pada Sabtu (4/1), yang memicu sejumlah postingan kontroversial di media sosial.

Teguran dari Denmark dan Greenland

Ketegangan ini semakin memuncak setelah Katie Miller, istri dari Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller, memposting gambar Greenland di platform X dengan tulisan “SEGERA” di latar belakang bendera AS. Postingan ini memicu kecaman keras dari pejabat Denmark dan Greenland, yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan mereka.

Mengutip Reuters, Jesper Møller Sørensen, Duta Besar Denmark untuk AS, menuntut "penghormatan penuh terhadap integritas teritorial Kerajaan Denmark" melalui media sosial. 

Sørensen juga menegaskan bahwa Denmark telah meningkatkan upaya keamanan di kawasan Arktik dengan mengalokasikan dana sebesar US$13,7 miliar pada tahun 2025 untuk keamanan Arktik dan Atlantik Utara.

Perdana Menteri Greenland, Jens-Frederik Nielsen, mengkritik postingan tersebut sebagai "tidak sopan". Meski demikian, ia mengimbau agar semua pihak tetap tenang dan menegaskan, "Negara kami tidak dijual dan masa depan kami tidak ditentukan oleh postingan media sosial."

Ketertarikan AS pada Greenland

Minat AS terhadap Greenland bukanlah hal baru. Sejak lama, Trump mengungkapkan keinginannya untuk mengakuisisi pulau tersebut. Ia melihat posisi strategis Greenland di Arktik dan kekayaan sumber daya alamnya, seperti mineral langka, sebagai hal yang penting bagi kepentingan pertahanan AS. 

Bahkan, pada Desember lalu, Trump menunjuk Gubernur Louisiana, Jeff Landry, sebagai utusan khusus untuk Greenland, yang memicu reaksi keras dari pihak Denmark.

Greenland merupakan wilayah semi-otonom Denmark sejak 1979, meskipun kebijakan luar negeri dan pertahanan tetap berada di bawah kendali pemerintah Denmark. 

Meskipun ada sebagian masyarakat yang menginginkan kemerdekaan, survei menunjukkan penolakan tegas terhadap ide untuk menjadi bagian dari AS.

Jaminan Keamanan NATO

Frederiksen menegaskan bahwa Greenland dilindungi oleh jaminan keamanan kolektif NATO. Ia juga menambahkan bahwa AS sudah memiliki akses luas ke wilayah tersebut melalui perjanjian pertahanan yang ada. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi AS untuk mengklaim Greenland sebagai bagian dari negara mereka.

Ketegangan ini mencerminkan bagaimana perbedaan pandangan antara dua sekutu NATO dapat menimbulkan dampak besar, terutama dalam masalah yang menyangkut kedaulatan dan kebijakan luar negeri.