Mata uang China Yuan Foto: Reuters/Thomas White


Selama lebih dari satu dekade, hubungan ekonomi China dan Afrika dipersepsikan stabil, ditopang oleh aliran pembiayaan besar untuk infrastruktur. Kereta api lintas negara, pelabuhan, hingga pembangkit listrik menjadi penanda utama keterlibatan Beijing. Namun di balik kesinambungan diplomatik tersebut, struktur keuangan hubungan China–Afrika telah mengalami perubahan mendasar: China kini tidak lagi menjadi penyandang dana bersih bagi Afrika.

Riset terbaru menunjukkan arus pembiayaan telah berbalik. Dalam satu dekade terakhir, pembayaran utang negara-negara Afrika kepada China melampaui pinjaman baru yang masuk. Pergeseran ini menandai perubahan posisi Beijing dari kreditur ekspansif menjadi kreditur yang lebih berhati-hati, dengan implikasi fiskal dan geopolitik yang nyata.

Analisis ONE Data for the Development Finance Observatory mencatat pembalikan arus senilai sekitar US$52 miliar. Pada periode lima tahun hingga 2014, China menyalurkan pendanaan bersih sekitar US$30,4 miliar ke Afrika. 

Sebaliknya, dalam lima tahun terakhir, Beijing justru menjadi penerima pembayaran bersih sekitar US$22,1 miliar. Pembalikan tersebut terjadi saat banyak ekonomi Afrika masih menghadapi tekanan pascapandemi, inflasi global, serta pelemahan mata uang.

Secara formal, kemitraan China–Afrika tetap dipertahankan melalui pertemuan tingkat tinggi dan kelanjutan sejumlah proyek. Namun di tingkat fiskal, perubahan arus pembiayaan ini mempersempit ruang kebijakan pemerintah Afrika, terutama di tengah terbatasnya sumber pendanaan alternatif.

Pembalikan arus pembiayaan

Dampak paling langsung terlihat pada anggaran negara. Ketika pembayaran utang kepada China melebihi pinjaman baru, pemerintah dihadapkan pada pilihan antara memenuhi kewajiban eksternal atau menjaga belanja publik domestik. Dalam konteks negara berpendapatan rendah dan menengah, tekanan tersebut beresonansi cepat pada layanan dasar dan proyek pembangunan.

Penurunan pinjaman baru memperkuat tekanan itu. Data Global Development Policy Center Universitas Boston menunjukkan komitmen pinjaman China ke Afrika turun menjadi US$2,1 miliar pada 2024, hampir separuh dari US$3,9 miliar pada 2023, dan jauh di bawah puncak US$28,8 miliar pada 2016. Penurunan ini bersifat struktural, bukan fluktuasi jangka pendek.

Skala dan sebaran proyek turut menyusut. Sepanjang 2024, bank-bank China hanya membiayai enam proyek di lima negara, dengan Angola sebagai penerima terbesar. Pola ini kontras dengan dekade sebelumnya, ketika pembiayaan China tersebar luas dan bernilai besar di berbagai sektor.

Bagi banyak negara Afrika, kondisi tersebut menandai berakhirnya akses ke sumber pembiayaan yang relatif cepat dan minim prasyarat kebijakan makro. Ketergantungan yang terbentuk pada fase ekspansi pinjaman kini berbalik menjadi beban fiskal yang harus dikelola dalam situasi ekonomi global yang kurang mendukung.

Penurunan era megaproyek

Pada pertengahan 2010-an, megaproyek infrastruktur menjadi ciri utama keterlibatan China di Afrika. Proyek-proyek ini mempercepat pembangunan fisik dan memperkuat posisi Beijing sebagai mitra alternatif di luar Barat, sekaligus mendorong akumulasi utang yang signifikan.

Serangkaian gagal bayar pascapandemi—termasuk di Zambia, Ghana, dan Ethiopia—menjadi titik balik. Proses restrukturisasi utang yang panjang dan kompleks menyoroti biaya finansial serta reputasional dari ekspansi pinjaman sebelumnya. Di saat yang sama, perlambatan ekonomi domestik China dan pengetatan likuiditas mendorong bank-banknya menilai ulang eksposur luar negeri.

Laporan Universitas Boston mencatat fase baru keterlibatan China akan ditentukan oleh instrumen keuangan yang lebih berkembang namun lebih selektif. Fokus pembiayaan bergeser ke proyek dengan profil risiko lebih rendah, arus kas yang jelas, dan keterkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi China.

Bagi Afrika, berakhirnya era megaproyek bukan hanya soal berkurangnya dana, tetapi juga perubahan tempo pembangunan. Sejumlah proyek dirancang dengan asumsi dukungan jangka panjang dari China. Ketika asumsi tersebut tidak lagi berlaku, pemerintah harus menunda, menyesuaikan skala, atau mencari sumber pendanaan alternatif dengan persyaratan yang sering kali lebih ketat.

Dilema mata uang dan utang

Penyesuaian strategis China juga tercermin dari meningkatnya penggunaan yuan dalam pembiayaan luar negeri. Pada 2024, seluruh pinjaman infrastruktur China ke Kenya didenominasi dalam yuan. 

Setahun kemudian, Nairobi menyelesaikan konversi sekitar US$3,5 miliar pinjaman kereta api dari dolar AS ke yuan, langkah yang diperkirakan menghemat sekitar US$215 juta per tahun.

Bagi Beijing, pendekatan ini mendukung internasionalisasi yuan sekaligus mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Bagi peminjam Afrika, pembiayaan dalam yuan menawarkan stabilitas jangka pendek dan potensi penghematan biaya, terutama ketika pendapatan proyek terkait langsung dengan perdagangan bersama China.

Namun, strategi tersebut juga memunculkan ketergantungan baru. Risiko nilai tukar tidak hilang, melainkan bergeser. Likuiditas yuan di pasar internasional masih terbatas, dan fleksibilitas restrukturisasi utang berpotensi menyempit ketika denominasi mata uang semakin terkonsentrasi.

Dilema ini berlangsung di tengah konsolidasi fiskal yang meluas. Dengan pemulihan ekonomi yang belum sepenuhnya solid dan beban utang yang meningkat, ruang untuk menambah utang—baik dalam dolar maupun yuan—kian terbatas.

Peran lembaga multilateral

Menyusutnya peran China dalam pembiayaan baru membuka ruang bagi lembaga multilateral. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (DMI) kini menyumbang sekitar 56% arus pembiayaan pembangunan bersih ke negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, naik dari 28% satu dekade lalu. Dalam periode yang sama, pembiayaan multilateral tercatat meningkat lebih dari dua kali lipat.

Namun, pendanaan multilateral disertai prasyarat yang lebih ketat. Reformasi fiskal, transparansi anggaran, dan penyesuaian kebijakan makro kerap menjadi syarat, memicu resistensi domestik di sejumlah negara. Bagi pemerintah yang sebelumnya mengandalkan fleksibilitas pinjaman bilateral China, transisi ini tidak selalu mulus.

Di tingkat geopolitik, pergeseran tersebut mengubah keseimbangan pengaruh. Standar tata kelola dan keberlanjutan utang kembali menguat, sementara ruang manuver politik melalui pembiayaan bilateral menyempit.

Reposisi strategis China

Meski arus pinjaman menyusut, China tidak menarik diri dari Afrika. Beijing tetap menempatkan kawasan ini sebagai mitra strategis, khususnya di sektor energi, logistik, dan mineral kritikal yang menopang rantai pasok global. Keterlibatan tersebut kini ditempatkan dalam kerangka yang lebih terukur dan berbasis kepentingan jangka panjang.

Reposisi ini menandai pergeseran dari peran penyandang dana pembangunan berskala besar menjadi kreditur strategis yang selektif. Hubungan China–Afrika bergerak ke fase yang lebih transaksional, dengan penekanan pada keberlanjutan finansial dan pengembalian ekonomi.

Bagi negara-negara Afrika, dinamika ini menegaskan kerentanan model pembiayaan yang bertumpu pada satu sumber dana eksternal. Perubahan strategi China dan kondisi global memaksa penyesuaian kebijakan fiskal di tengah lanskap pembiayaan yang semakin kompleks dan kompetitif.