Sejumlah murid menikmati makan bergizi gratis di TK Kartika 1-55 Padang, Sumatera Barat, Rabu (8/1/2025). Korem 032/Wirabraja melaksanakan pembagian makanan bergizi gratis (MBG) di sekolah tersebut untuk mendukung program prioritas pemerintah. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/tom


Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki tahun kedua pelaksanaan pada 2026 dengan target memperluas cakupan penerima sekaligus meningkatkan mutu layanan. Evaluasi sepanjang 2025 menunjukkan, intervensi makan di sekolah dinilai belum cukup memperbaiki status gizi anak tanpa disertai perubahan lingkungan rumah dan perilaku keluarga.

Isu tersebut mengemuka seiring pelaksanaan MBG yang masih menghadapi persoalan kualitas menu, keamanan pangan, serta variasi dampak di tingkat rumah tangga. Ketua Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) Manik Marganamahendra menempatkan tahun kedua MBG sebagai fase krusial untuk menilai sejauh mana program ini berinteraksi dengan kondisi sosial keluarga penerima manfaat.

Pandangan itu disampaikan Manik dalam keterangan di Jakarta, Rabu (28/1/2026). Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi anak tidak berhenti di sekolah, melainkan sangat dipengaruhi oleh lingkungan tempat anak tumbuh.

“MBG memang menghadirkan intervensi penting dalam pemenuhan gizi anak. Namun, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa kualitas dan konsistensi gizi yang diterima anak sangat dipengaruhi oleh kondisi di luar sekolah, terutama lingkungan keluarga,” ujar Manik.

Menurut dia, di berbagai wilayah, keluarga berpenghasilan menengah ke bawah masih menghadapi keterbatasan dalam menjaga pemenuhan gizi anak secara berkelanjutan. 

Karena itu, keberhasilan tahun pertama MBG tidak hanya diukur dari distribusi makanan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pola konsumsi dan ketahanan gizi keluarga.

Lingkungan rumah jadi faktor penentu

Faktor risiko di lingkungan rumah dinilai berpotensi mereduksi manfaat intervensi gizi di sekolah. Tim Ahli Kesehatan Masyarakat IYCTC Adhiyatma Nizar Fuaddy menyoroti paparan asap rokok sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap status gizi anak.

Adhiyatma menyebut berbagai kajian kesehatan masyarakat menunjukkan kaitan kuat antara paparan asap rokok dan risiko stunting. Paparan tersebut tidak hanya berasal dari perokok aktif maupun pasif, tetapi juga dari residu zat berbahaya yang menempel pada pakaian, perabot, dan ruang tertutup, yang dikenal sebagai thirdhand smoke.

“Pengendalian tembakau perlu dilaksanakan selaras dengan intervensi gizi untuk mengoptimalkan intervensi gizi untuk anak,” kata Adhiyatma.

Ia merujuk kajian World Health Organization (WHO) yang menyebutkan paparan asap rokok meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan, gangguan penyerapan nutrisi, serta inflamasi kronis yang berkontribusi terhadap stunting. 

Temuan serupa juga ditunjukkan penelitian Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menemukan hubungan signifikan antara perilaku merokok orang tua dan kejadian stunting pada balita.

Selain berdampak pada kesehatan, konsumsi rokok turut memengaruhi alokasi belanja rumah tangga. Analisis berbasis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI) menunjukkan pengeluaran rokok berkorelasi dengan penurunan konsumsi protein dan energi, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah.

Dalam analisis tersebut, rata-rata pengeluaran rokok tercatat sekitar Rp 12.956 per rumah tangga per hari. Nilai ini dinilai memiliki potensi signifikan jika dialihkan untuk pangan bergizi.

“Pada anak usia 4–6 tahun, pengalihan ini berpotensi meningkatkan pemenuhan energi hingga 27–85 persen dan protein hingga lebih dari dua kali kebutuhan harian berdasarkan recommended dietary allowance,” ujar Adhiyatma.

Ia menambahkan, tanpa lingkungan rumah yang sehat dan literasi gizi yang memadai, manfaat makanan bergizi yang diterima anak di sekolah berisiko tidak optimal. Karena itu, evaluasi MBG dinilai perlu mencakup dampaknya terhadap pola pengeluaran rumah tangga, termasuk konsumsi rokok.

Perluasan program

Di sisi pemerintah, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa pada 2026 pemerintah menargetkan perluasan cakupan MBG disertai peningkatan mutu pelayanan. Prioritas diberikan pada kelompok periode 1.000 hari pertama kehidupan, mulai dari ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia dua tahun.

“1.000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas untuk mencegah tengkes pada anak,” kata Dadan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (8/1/2026). Menurut dia, optimalisasi periode tersebut diharapkan mendukung perkembangan otak anak secara maksimal.

Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan jumlah itu meningkat menjadi 82,9 juta pada 2026. Hingga kini, tercatat 19.188 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai daerah.

Terkait keamanan pangan, pemerintah menargetkan zero defect dalam pelaksanaan MBG. Sepanjang 2025, tercatat 85 kejadian keracunan pada Oktober, turun menjadi 40 kejadian pada November, dan kembali menurun menjadi 12 kejadian pada Desember.

Dadan menyebutkan, selain mengejar target cakupan, pemerintah tengah memperbaiki sistem sertifikasi dan akreditasi SPPG agar kualitas layanan dapat dikelompokkan serta dipantau secara lebih terukur.