Ilustrasi Beras Bulog. | ANTARA FOTO


Perum Bulog menyatakan kesiapan mengekspor beras ke Malaysia dan sejumlah negara lain pada 2026, seiring arahan pemerintah setelah Indonesia mendeklarasikan swasembada pangan pada awal Januari tahun ini. Rencana ekspor tersebut akan dijalankan dengan catatan adanya penugasan resmi serta koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Kementerian Perdagangan sebagai otoritas kerja sama antarnegara.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Bulog masih menunggu arahan lebih lanjut terkait negara tujuan dan mekanisme ekspor. Ia menegaskan, langkah ekspor tidak akan mengganggu kebutuhan dalam negeri karena cadangan beras pemerintah (CBP) berada pada level aman.

“Potensi ekspor ada, tetapi kami menunggu penugasan resmi dan komunikasi dari Kementerian Perdagangan. Prinsipnya, kebutuhan domestik tetap menjadi prioritas,” ujar Ahmad Rizal Ramdhani.

Arahan ekspor disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Panen Raya di Karawang, Jawa Barat, pada 7 Januari 2026. Selain beras, pemerintah juga membuka peluang ekspor jagung. Untuk beras, Malaysia disebut sebagai tujuan utama, disamping Timor Leste dan Papua Nugini. Kebutuhan Malaysia sendiri dilaporkan mencapai sekitar 2.000 ton per bulan dari Indonesia.

Menteri Pertanian sebelumnya telah mengarahkan Bulog menyiapkan hingga 1 juta ton beras yang berpotensi dialokasikan untuk ekspor. Saat ini, stok CBP tercatat lebih dari 3,3 juta ton dan diperkirakan masih bertambah seiring target penyerapan beras petani lokal sebanyak 4 juta ton sepanjang 2026. Dengan asumsi tersebut, cadangan beras nasional diproyeksikan menembus sekitar 7 juta ton pada akhir tahun.

Di sisi pengelolaan stok, Bulog menilai ekspor juga berfungsi menjaga kualitas cadangan di gudang. Ahmad Rizal Ramdhani menyebut perputaran beras melalui ekspor diperlukan agar beras tidak tersimpan terlalu lama.

“Ekspor ini bagian dari sirkulasi stok. Kalau terlalu lama disimpan, kualitas beras bisa turun atau buluk,” katanya.

Untuk mendukung target penyerapan dan pengelolaan stok, Bulog memperluas kapasitas penyimpanan dengan memanfaatkan gudang milik TNI AD, TNI AL, TNI AU, serta Polri. Langkah ini diperkirakan menambah daya tampung sekitar 500.000 ton. Pada Februari 2026, Bulog menargetkan ketersediaan kapasitas gudang minimal 2 juta ton guna menghadapi masa panen raya.

Di luar agenda ekspor, Bulog juga membawa wacana penerapan program Beras Satu Harga, serupa kebijakan BBM satu harga. Program ini ditujukan untuk menjaga stabilitas harga beras, khususnya beras SPHP, agar dapat diakses masyarakat di wilayah terpencil dan daerah terdampak bencana.

Terkait pasar Malaysia, Bulog akan menyesuaikan standar kualitas dan persyaratan teknis yang berlaku, di antaranya kadar air maksimal 14 persen, batas butir patah sesuai kelas mutu, serta kelengkapan dokumen seperti Phytosanitary Certificate, Certificate of Origin untuk skema ASEAN Free Trade Area, dan sertifikat halal pada kemasan. Pengiriman umumnya diarahkan ke pelabuhan utama seperti Port Klang, Penang Port, serta Kuching dan Kota Kinabalu untuk Malaysia Timur.

Lebih jauh, Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan mekanisme ekspor akan ditentukan melalui skema business-to-business atau government-to-government, bergantung pada kesepakatan akhir dengan Bernas (Padiberas Nasional Berhad) sebagai pemegang mandat impor beras di Malaysia.