Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. | Bank Indonesia

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mendorong pelaku usaha dan perbankan menghentikan sikap wait and see dan segera memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi nasional, di tengah laju kredit yang masih tertahan. Seruan tersebut disampaikan Perry saat peluncuran Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2025 yang digelar Bank Indonesia, Rabu (28/1/2026), di Jakarta.

Di hadapan pelaku industri keuangan dan pemangku kepentingan ekonomi, Perry menilai fondasi ekonomi Indonesia untuk periode 2026–2027 relatif kuat. Stabilitas makroekonomi terjaga, inflasi terkendali, dan likuiditas perbankan dinilai memadai untuk menopang ekspansi pembiayaan.

“Berhentilah wait and see. Kalau kita terus-terusan wait and see, kita akan ketinggalan kereta,” ujar Perry.

Meski demikian, sejumlah pengamat perbankan menilai perlambatan kredit lebih dipengaruhi lemahnya daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih sejak pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menahan ekspansi dunia usaha dan pada akhirnya menekan permintaan kredit.

Dorongan Bank Indonesia muncul di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi pascapandemi, sekaligus merespons pertumbuhan kredit yang belum sepenuhnya sejalan dengan target. Sepanjang 2025, pertumbuhan kredit tercatat di bawah proyeksi awal, meski likuiditas perbankan relatif longgar dan kebijakan makroprudensial telah dilonggarkan.

Bank sentral menilai kehati-hatian berlebihan dari sisi dunia usaha dan perbankan berpotensi menahan laju ekspansi ekonomi. Karena itu, BI mendorong percepatan penyaluran kredit, terutama ke sektor prioritas yang memiliki efek pengganda besar bagi perekonomian.

Di sisi lain, perbankan masih menghadapi tantangan permintaan kredit yang belum solid. Konsumsi rumah tangga yang tertahan serta ketidakpastian global akibat tekanan geopolitik dan perlambatan ekonomi dunia memperkuat sikap hati-hati dunia usaha dalam mengambil keputusan investasi.

Daya beli jadi biang kerok

Pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai lesunya kredit tidak bisa semata-mata dialamatkan pada sikap perbankan, khususnya bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia menempatkan persoalan utama pada sisi permintaan.

Menurut Paul, pelemahan daya beli masyarakat membuat dunia usaha menahan ekspansi, sehingga kebutuhan pembiayaan baru ikut menurun. Dampaknya langsung terasa pada permintaan kredit perbankan.

“Penyaluran kredit yang lesu bukan karena bank malas menyalurkan kredit, melainkan karena permintaan kredit memang melambat. Daya beli masyarakat yang anjlok membuat pelaku usaha menunda ekspansi,” kata Paul.

Pandangan senada disampaikan Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan. Ia menyebut lemahnya permintaan kredit sebagai cerminan terbatasnya ruang ekspansi dunia usaha di tengah konsumsi yang belum pulih sepenuhnya.

“Lesunya kredit bank lebih karena permintaan kredit yang juga lesu. Permintaan kredit yang lesu karena perusahaan terhambat ekspansi akibat melemahnya daya beli masyarakat,” ujar Trioksa.

Kondisi tersebut tercermin dari masih besarnya kredit menganggur atau undisbursed loan. Per Desember 2025, nilai undisbursed loan tercatat mencapai Rp2.439,2 triliun atau sekitar 22,12% dari total plafon kredit yang tersedia, menunjukkan kapasitas pembiayaan perbankan yang belum terserap optimal oleh sektor riil.

Paul juga menyinggung efektivitas penempatan Dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah sebesar Rp271 triliun di perbankan. Menurut dia, tambahan likuiditas tersebut belum serta-merta mendorong kredit karena persoalan utamanya berada pada sisi permintaan, bukan pasokan dana.

Selain faktor domestik, ketidakpastian ekonomi global akibat tensi geopolitik dan arah kebijakan moneter negara maju turut memperkuat kehati-hatian dunia usaha dalam mengambil keputusan investasi.

Prospek kredit awal 2026

Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit pada kisaran 8–12% pada 2026 dan meningkat menjadi 9–13% pada 2027. Target tersebut disusun dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi, kondisi likuiditas, serta arah kebijakan moneter dan makroprudensial.

Sebagai perbandingan, realisasi pertumbuhan kredit sepanjang 2025 tercatat sebesar 9,69%. Hingga November 2025, pertumbuhan kredit berada di level 7,74% sebelum meningkat pada akhir tahun seiring faktor musiman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang prospek kredit pada awal 2026 masih positif. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memperkirakan pertumbuhan kredit pada kuartal I 2026 akan ditopang momentum Ramadan dan Idulfitri yang secara historis mendorong aktivitas ekonomi dan konsumsi.

Menurut Dian, transmisi kebijakan moneter yang semakin membaik, tren penurunan suku bunga pinjaman, serta percepatan belanja pemerintah dan investasi swasta menjadi faktor pendukung tambahan bagi penyaluran kredit perbankan.

Di sisi kebijakan, Bank Indonesia menegaskan komitmennya menjaga ketersediaan likuiditas dan memperkuat insentif bagi perbankan. Perry memastikan pelonggaran kebijakan makroprudensial akan terus dilakukan secara terukur untuk mendorong pembiayaan ke sektor riil.

“Kebijakan makroprudensial akan terus kami longgarkan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan pembiayaan bagi sektor riil,” ujar Perry.

Langkah tersebut ditempatkan untuk memperkuat fungsi intermediasi perbankan, seiring upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi domestik.