Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Pemerintah menetapkan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib bagi siswa kelas III sekolah dasar mulai 2027, dengan penyiapan sekitar 100.000 guru sebagai fondasi implementasi. Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti saat kunjungan kerja di Purworejo, Jawa Tengah, Sabtu (24/1/2026).

Langkah itu ditempatkan sebagai bagian dari penyesuaian kurikulum sekaligus penguatan kompetensi guru di jenjang dasar. Kementerian memprioritaskan pelatihan pendidik lebih dulu sebelum kebijakan diterapkan penuh di ruang kelas, seiring meningkatnya relevansi penguasaan Bahasa Inggris dalam perkembangan global.

“Bahasa Inggris akan menjadi kebutuhan penting bagi anak-anak kita di masa depan. Karena itu, guru harus dipersiapkan lebih dulu agar mampu mengajarkan Bahasa Inggris dengan baik sesuai karakter dan kebutuhan siswa sekolah dasar,” ujar Abdul Mu’ti.

Program pelatihan dikoordinasikan Balai Guru di daerah dengan pendampingan tenaga ahli yang ditunjuk kementerian. Pada 2025, Kemendikdasmen telah melatih 1.087 calon fasilitator. 

Selanjutnya pada 2026 ditargetkan 60.000 guru mengikuti pelatihan, sementara hingga Juli 2027 sebanyak 90.443 guru dari sekolah yang belum memiliki pengajar Bahasa Inggris diproyeksikan siap mengajar.

Data Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru menunjukkan dari lebih 156.000 SD di Indonesia, baru sekitar 49.000 sekolah memiliki kandidat guru Bahasa Inggris. Artinya, lebih dari 90.000 SD masih belum memiliki tenaga pengajar di bidang tersebut. Direktur Jenderal GTKPG Nunuk Suryani menyebut kementerian menggandeng EF Swedia dan British Council untuk mendukung peningkatan kapasitas guru.

Kebijakan ini berjalan beriringan dengan kenaikan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 yang mencapai Rp769,08 triliun, naik dari Rp724,26 triliun pada APBN 2025. Mengutip laporan CNBC Indonesia, belanja pendidikan melalui kementerian dan lembaga tercatat Rp470,46 triliun, dengan porsi terbesar masuk ke Badan Gizi Nasional sebesar Rp223,55 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis.

Kemendikdasmen memperoleh alokasi Rp56,68 triliun, sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendapat Rp61,87 triliun. Pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran untuk revitalisasi dan digitalisasi sekolah serta peningkatan kesejahteraan guru.

Dalam rangkaian kunjungan yang sama, Abdul Mu’ti meresmikan Gedung Ruang Praktik Siswa Perhotelan SMK Muhammadiyah Purwodadi serta fasilitas dari 19 sekolah hasil program revitalisasi 2025. Pada 2025 tercatat 16.171 sekolah telah direvitalisasi, dan tahun ini jumlahnya diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 71.000 sekolah.

“Program revitalisasi sekolah ini merupakan program prioritas bapak Presiden yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan juga memperkuat pembangunan sumber daya manusia unggul,” kata Abdul Mu’ti.