Presiden Donald Trump berbicara dengan anggota media bersama Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan Menteri Perang Pete Hegseth di Ruang Oval, Rabu, 22 Oktober 2025. | The White House/Molly Riley


NATO menyiapkan misi pengawasan Arktik bernama Arctic Sentry sebagai bagian dari kesepakatan kerangka kerja antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. 

Rencana itu mengemuka usai pertemuan keduanya di World Economic Forum di Davos, Swiss, pada 21 Januari, dengan tujuan memperkuat kehadiran aliansi di kawasan utara sekaligus membatasi akses Rusia dan Tiongkok terhadap ekonomi, instalasi militer, serta cadangan mineral tanah jarang di Greenland. Informasi tersebut disampaikan delapan pejabat keamanan dan diplomatik Barat kepada The New York Times.

Kerangka kerja itu masih dalam tahap awal pembahasan politik dan militer. Namun, arahnya sudah mengacu pada pembentukan pola operasi tetap NATO di wilayah yang kian padat aktivitas strategis. Arktik diposisikan penting karena jalur pelayaran baru, letak geografis untuk pemantauan militer, serta potensi sumber daya alam.

Misi Arctic Sentry Mulai Terbentuk

Arctic Sentry dirancang mengikuti model misi Baltic Sentry dan Eastern Sentry yang diluncurkan NATO pada 2025. Dua operasi tersebut difokuskan pada pengamanan kabel bawah laut serta respons atas dugaan sabotase dan aktivitas drone Rusia. 

Dalam skema Arktik, unit multinasional dengan kemampuan perang musim dingin akan ditempatkan bergiliran di titik operasi depan, sementara drone pengintai disiapkan memantau fjord pesisir dan selat tertutup es.

Kepada wartawan, Rutte sebelumnya menyampaikan negara sekutu perlu segera meningkatkan keamanan di Arktik. Implementasi ideal disebut bisa dimulai awal 2026, meski ia mengakui pembahasan masih sangat awal dan perencana militer belum menerima arahan politik resmi untuk memulai operasi bersama.

Di saat bersamaan, kerangka kerja tersebut memuat dorongan pembatasan bagi negara non-NATO untuk memperoleh hak ekstraksi mineral tanah jarang di Greenland. Data US Geological Survey menunjukkan wilayah itu memiliki sekitar 1,5 juta ton cadangan tanah jarang dan berada di peringkat kedelapan dunia.

Kedaulatan tetap jadi garis merah

Klaim Trump mengenai “akses total” ke Greenland memicu respons dari Kopenhagen dan Nuuk. Pemerintah Denmark menyatakan diskusi keamanan dan investasi terbuka, tetapi tidak menyentuh isu kedaulatan. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menegaskan negaranya tidak bisa menegosiasikan kedaulatan.

Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menyatakan tidak mengetahui adanya kesepakatan yang dibuat di luar pembicaraan resmi yang ia hadiri, menandai perbedaan posisi antara klaim politik internasional dan otoritas lokal.

Juru bicara NATO Allison Hart mengkonfirmasi bahwa Rutte "tidak mengusulkan kompromi terkait kedaulatan Greenland" selama pertemuannya dengan Trump.

Model Cyprus dipertimbangkan

Sejumlah pejabat Barat membandingkan wacana kehadiran militer AS di Greenland dengan Kawasan Pangkalan Berdaulat Inggris di Siprus. Dalam model tersebut, Inggris mengelola pangkalan di bawah yurisdiksi hukumnya sendiri meski Siprus merdeka. 

Skema serupa dinilai dapat memberi Washington kontrol hukum lebih luas atas fasilitas militer tanpa mengubah status kedaulatan formal Denmark.

AS dan Denmark juga akan merundingkan kembali perjanjian pertahanan 1951 yang mengizinkan AS mengoperasikan pangkalan di Greenland dengan kedaulatan tetap di tangan Kopenhagen. 

Saat ini, AS mengoperasikan Pangkalan Angkatan Luar Angkasa Pituffik dengan sekitar 150 personel, jauh berkurang dibanding sekitar 16 pangkalan pada era Perang Dingin.