Bendera nasional berbagai negara yang menghadiri KTT ASEAN ke-35 dikibarkan di Bangkok pada 4 November 2019. | ASEAN Secretariat

ASEAN menegaskan tidak memberikan pengakuan maupun dukungan terhadap pemilu yang digelar Myanmar di bawah pemerintahan militer. Sikap itu kembali ditegaskan dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (ASEAN Ministerial Meeting/AMM) 2026 di Cebu, Filipina, Kamis (29/1/2026), di tengah perbedaan pendekatan di antara negara anggota mengenai bagaimana merespons realitas politik terbaru di Naypyidaw.

Myanmar kembali menjadi agenda utama AMM, seperti setiap pertemuan sejak kudeta 2021. Seluruh negara anggota hadir, termasuk Myanmar, namun tanpa diwakili menteri luar negeri atau pejabat setingkat politik. Pembatasan itu merupakan bagian dari kebijakan ASEAN yang melarang kehadiran pejabat politik Myanmar dalam forum resmi blok regional.

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan para menteri luar negeri membahas kembali implementasi lima poin konsensus serta perkembangan terkini di Myanmar, termasuk pemilu yang baru digelar. Menurut Sugiono, Indonesia memandang pemilu tersebut sebagai realitas yang telah terjadi.

“Posisi Indonesia mengenai hal itu (pemilu di Myanmar) merupakan realitas yang sudah terjadi. Terlepas dari berbagai penilaian dan pertimbangan, tetapi menurut kita bagaimana proses tersebut membawa manfaat bagi masyarakat di Myanmar, khususnya terjadinya gencatan senjata, mengalirnya bantuan kemanusiaan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Sugiono seusai pertemuan.

Pernyataan itu mencerminkan pendekatan Indonesia yang menempatkan pemilu sebagai kondisi faktual yang perlu dikelola, bukan sebagai proses yang secara otomatis diakui. Sikap tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan posisi negara anggota lain.

Perbedaan Sikap ASEAN soal Myanmar

Menteri Luar Negeri Filipina Theresa P Lazaro menegaskan lima poin konsensus tetap menjadi rujukan utama ASEAN dalam merespons krisis Myanmar. Ia menekankan komitmen ASEAN untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi, namun menyatakan belum ada keputusan kolektif terkait dukungan terhadap tahapan pemilu Myanmar.

“Kami mencatat bahwa kemajuan politik yang berarti hanya dapat terjadi dalam lingkungan perdamaian, keamanan, dan inklusivitas, yang didukung oleh penghentian kekerasan dan dialog inklusif di antara semua pemangku kepentingan terkait,” kata Lazaro.

Sikap tersebut berbeda dengan pandangan Thailand. Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow mendorong apa yang ia sebut sebagai “hubungan yang terkalibrasi” dengan Myanmar. Thailand mengusulkan agar ASEAN mulai mempertimbangkan kembali keterlibatan dengan pemerintahan baru di Naypyidaw yang kemungkinan terbentuk pada Maret mendatang.

“Kami pikir kita harus berhubungan dengan pemerintahan baru di Naypyidaw (hasil pemilu 2025), yang mungkin akan terbentuk pada Maret,” ujar Sihasak. “Kami tidak memperkirakan Myanmar akan segera kembali (ke ASEAN). Karena itu, kami mengusulkan keterlibatan kembali yang terukur dengan tolok ukur tertentu,” tambahnya.

Perbedaan pendekatan tersebut menyoroti dilema internal ASEAN antara mempertahankan prinsip yang telah disepakati dan menyesuaikan diri dengan dinamika politik Myanmar yang terus bergerak.

Di luar isu Myanmar, Sugiono menekankan pentingnya stabilitas kawasan sebagai prasyarat keamanan dan kerja sama ekonomi. Ia menyebut dua faktor yang membuat situasi regional kurang stabil dalam setahun terakhir, yakni krisis Myanmar yang belum terselesaikan serta konflik perbatasan Thailand–Kamboja yang sempat memanas tahun lalu.

“Catatan satu tahun ini situasi tersebut agak sedikit bergoyang akibat situasi yang terjadi di perbatasan Thailand–Kamboja dan juga masalah Myanmar yang belum selesai. Intinya dua itu. Kita ingin semua selesai,” kata Sugiono.

Konflik perbatasan Thailand–Kamboja kini berada dalam fase gencatan senjata, meski penyelesaian permanen belum tercapai. Sugiono juga menyinggung ketidakpastian global sebagai alasan perlunya solidaritas ASEAN, seraya menekankan ketergantungan kawasan pada stabilitas dan keamanan.

“Kita ingin dalam satu tahun ke depan wilayah ini menjadi wilayah yang tenang dan stabil. Sebab, kita bergantung pada stabilitas dan keamanan wilayah kita ini,” ujarnya.

Laut China Selatan dan Gaza

Lazaro turut mengangkat isu Laut China Selatan dalam pertemuan tersebut. Ia menyambut momentum positif dalam negosiasi kode tata perilaku (Code of Conduct/CoC) dan menyatakan harapan agar perundingan dapat diselesaikan pada 2026.

“Kami menyambut baik momentum positif dan kemajuan yang dicapai dalam negosiasi yang sedang berlangsung mengenai kode tata perilaku di Laut China Selatan. Kami akan berupaya untuk menyelesaikan negosiasi CoC yang efektif dan substantif sesuai dengan hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982, pada tahun 2026,” kata Lazaro.

Selain itu, ia menyinggung krisis kemanusiaan di Gaza dan kembali menegaskan dukungan terhadap solusi dua negara. Lazaro menekankan bahwa setiap inisiatif perdamaian tidak boleh mengurangi prospek pembentukan negara Palestina maupun hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sesuai hukum internasional.

Sugiono juga menanggapi keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ia menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam dewan tersebut dimaksudkan untuk membela kepentingan masyarakat Palestina, khususnya di Gaza.

“Saya tidak sepakat kalau ini dibilang membela Israel atau kita masuk agendanya mereka. Ini adalah upaya Indonesia untuk membela masyarakat Palestina, khususnya di Gaza, supaya situasi lebih baik, supaya tercapai kedamaian di sana,” ujar Sugiono.

Namun, piagam pendirian dewan tersebut tidak secara eksplisit menyebut Gaza atau Palestina, meski gagasan awal pembentukannya disebut berasal dari usulan perdamaian Gaza oleh Trump.

Diplomasi bilateral di sela AMM

Di sela-sela AMM, Sugiono juga menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn. Pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama ekonomi serta sejumlah isu bilateral lainnya.

Pertemuan AMM 2026 ditutup dengan penegasan komitmen ASEAN terhadap stabilitas, bantuan kemanusiaan, dan kerja sama kawasan. Myanmar tetap menjadi agenda yang belum tuntas, dengan perbedaan pendekatan di antara negara anggota yang masih terlihat jelas dalam forum tersebut.