Ilustrasi Uang kertas Iran. | Alaa al-Marjani/REUTERS

Pejabat tinggi Iran dilaporkan memindahkan dana dalam jumlah besar ke luar negeri, terutama ke lembaga keuangan di Dubai. Otoritas Amerika Serikat menyebut aliran dana itu terdeteksi pada pertengahan Januari 2026, bertepatan dengan pengetatan aparat keamanan Iran terhadap gelombang protes yang masih berlangsung di sejumlah kota.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada 14 Januari mengatakan departemennya melacak transfer “puluhan juta dolar” dari Iran ke lembaga keuangan di berbagai negara. Pernyataan itu disampaikan melalui pidato video resmi Departemen Keuangan AS, tanpa merinci identitas pihak yang terlibat maupun bank tujuan transaksi.

Dalam pernyataan tersebut, Bessent menegaskan otoritas AS akan terus memantau pergerakan aset para pejabat Iran di luar negeri. 

“Kami akan melacak mereka,” ujar Bessent, seraya menekankan komitmen Washington untuk menindak praktik penghindaran sanksi yang melibatkan elite pemerintahan Iran.

Laporan terpisah dari media Israel menyebut nilai aliran dana jauh lebih besar. Channel 14 melaporkan sekitar US$1,5 miliar dalam bentuk mata uang kripto dipindahkan ke rekening-rekening di Dubai dalam kurun 48 jam. Transaksi itu disebut dilakukan melalui jaringan yang dikaitkan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC).

Masih menurut laporan Channel 14, Mojtaba Khamenei—putra Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei—disebut secara pribadi mentransfer sekitar US$328 juta ke bank-bank di Dubai. Klaim tersebut belum mendapat konfirmasi independen dari otoritas Iran maupun lembaga keuangan terkait.

Laporan-laporan itu mendapat penguatan dari Critical Threats Organization, proyek riset berbasis di AS yang berafiliasi dengan American Enterprise Institute. Dalam analisis terbarunya, organisasi tersebut menilai perpindahan dana mencerminkan menurunnya kepercayaan elite Iran terhadap sistem perbankan domestik yang dinilai rapuh.

Critical Threats Organization menyoroti kolapsnya Bank Ayandeh pada Oktober 2025 sebagai salah satu pemicu utama erosi kepercayaan tersebut. Bank yang disebut memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan Iran itu dilaporkan mengalami kerugian hampir US$5 miliar, sehingga memperberat tekanan pada sektor keuangan nasional.

Di dalam negeri, aparat keamanan Iran masih mengerahkan kekuatan besar untuk menekan aksi protes. Namun, menurut penilaian Critical Threats Organization, strategi sekuritisasi ekstrem tersebut sulit dipertahankan dalam jangka panjang karena tingginya biaya politik dan ekonomi.

Seorang warga Teheran mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa kondisi yang tampak tenang saat ini bersifat sementara. Menurut sumber tersebut, situasi di lapangan masih “sangat tidak stabil”, meski demonstrasi terbuka berkurang akibat pengetatan pengamanan.

Pemerintah Iran membantah narasi bahwa protes dipicu oleh faktor domestik semata. Rezim Teheran membingkai gelombang demonstrasi sebagai aksi terorisme yang dipicu pihak asing. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan kekerasan yang terjadi disebabkan oleh “elemen teroris yang dipimpin dari luar negeri.”

Araghchi bahkan membandingkan para demonstran dengan kelompok Islamic State (ISIS), klaim yang menuai kritik dari sejumlah pengamat internasional dan organisasi hak asasi manusia. Hingga kini, pernyataan tersebut belum disertai bukti terbuka yang dapat diverifikasi secara independen.

Di Washington, respons kebijakan terus bergulir. Departemen Keuangan AS pada 15 Januari memberlakukan sanksi baru terhadap sejumlah pejabat Iran yang dituduh berperan sebagai “arsitek penindasan brutal terhadap demonstran damai.” Sanksi tersebut mencakup pembekuan aset serta pembatasan akses ke sistem keuangan internasional.

Langkah ini menambah tekanan eksternal terhadap Teheran, di tengah kondisi ekonomi domestik yang rapuh, pembatasan perbankan internasional, dan ketidakpastian politik yang dipicu oleh protes berkelanjutan di berbagai wilayah Iran.