Pasukan AS dan militer Turki melakukan patroli bersama di area mekanisme keamanan di timur laut, Suriah, 8 September 2019. | Army/Spc. Alec Dionne/Handout via REUTERS


Amerika Serikat menarik sebagian personel militernya dari sejumlah pangkalan kunci di Timur Tengah sebagai langkah pencegahan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran. Penyesuaian kehadiran pasukan itu dilakukan pada Rabu (14/1/2026), menyusul peringatan Tehran yang menyatakan akan menargetkan instalasi militer AS jika Washington melancarkan serangan.

Seorang pejabat AS mengonfirmasi kepada Reuters bahwa penarikan terbatas dilakukan di beberapa pangkalan penting di kawasan tersebut. Di Pangkalan Udara Al Udeid, Qatar yang merupakan instalasi militer AS terbesar di Timur Tengah sebagian personel dianjurkan meninggalkan lokasi pada Rabu malam. Sejumlah diplomat menegaskan langkah tersebut merupakan perubahan postur keamanan, bukan evakuasi resmi.

Langkah Washington itu dibaca sebagai respons langsung atas potensi serangan balasan Iran. Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Tehran telah menyampaikan peringatan kepada negara-negara sekutu AS di kawasan, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Turki. Dalam pesan tersebut ditegaskan bahwa pangkalan militer AS di negara-negara itu dapat menjadi sasaran jika Amerika Serikat melakukan serangan.

Ancaman serupa juga disampaikan Ali Shamkhani, penasihat Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, melalui platform X. Ia mengingatkan Presiden AS Donald Trump tentang serangan rudal Iran terhadap Pangkalan Al Udeid pada Juni lalu sebagai respons atas serangan udara AS terhadap fasilitas nuklir Iran. 

Dalam peristiwa itu, pasukan AS lebih dulu mengevakuasi sebagian besar dari sekitar 11.000 personel di pangkalan tersebut, sementara hampir seluruh rudal Iran berhasil dicegat sistem pertahanan udara.

Pemerintah Qatar membenarkan adanya penyesuaian kehadiran militer Amerika Serikat. Dalam pernyataan resminya pada Rabu, Doha menyebut langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas situasi regional saat ini serta koordinasi keamanan dengan mitra internasional.

Perkembangan keamanan itu berlangsung bersamaan dengan pertimbangan opsi militer oleh Presiden Trump terhadap Iran. Gedung Putih menyatakan berbagai opsi tengah dikaji menyusul penindasan aparat Iran terhadap aksi protes nasional yang berlangsung sejak akhir Desember. Unjuk rasa yang dipicu keluhan ekonomi itu kemudian meluas menjadi tantangan terbuka terhadap pemerintahan ulama.

Human Rights Activists News Agency yang berbasis di Amerika Serikat melaporkan sedikitnya 2.571 orang tewas hingga Rabu, dengan lebih dari 18.100 orang ditahan dalam rangkaian penindakan tersebut. Data itu belum dapat diverifikasi secara independen oleh otoritas internasional.

Melalui platform Truth Social pada Selasa, Trump menyerukan para demonstran Iran untuk terus berunjuk rasa dan mengambil alih institusi negara, seraya menyatakan bahwa bantuan sedang disiapkan. Sementara itu, Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan pada Senin bahwa serangan udara merupakan salah satu dari banyak opsi yang tersedia bagi presiden.

Di sisi lain, sejumlah pejabat Israel dan negara-negara Arab secara tertutup menyarankan pemerintahan Trump menunda serangan skala besar, menurut laporan NBC News. Mereka menilai intervensi militer dalam waktu dekat berisiko memicu konsolidasi dukungan domestik bagi rezim Iran dan tidak memberikan dampak strategis yang signifikan.

Sebagai alternatif, para pejabat tersebut mendorong langkah non-militer, termasuk membantu masyarakat Iran mengatasi pemadaman internet, memperketat sanksi, serta meningkatkan operasi siber yang lebih terarah terhadap infrastruktur pemerintah Iran.