Ilustrasi bendera Taiwan dan China.


Operasi militer Amerika Serikat yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro pada 3 Januari memicu respons keras Beijing dan kembali menyeret isu Taiwan ke panggung internasional. Pemerintah China mengecam langkah Washington sebagai pelanggaran serius hukum internasional, sembari memperingatkan Taiwan agar tidak melampaui apa yang disebut Beijing sebagai garis merah.

Pernyataan tersebut disampaikan Chen Binhua, juru bicara Taiwan Affairs Office Dewan Negara China, pada Rabu (8/1). Chen menyatakan status Taiwan merupakan urusan internal China dan tidak dapat dibandingkan dengan kasus Venezuela. Namun, ia juga menegaskan kesiapan Beijing mengambil langkah tegas jika pihak-pihak yang mendorong kemerdekaan Taiwan melakukan tindakan sepihak.

Operasi AS dilakukan di Caracas melalui serangan mendadak pasukan khusus yang menculik Maduro dari kediamannya. Langkah ini segera memantik diskusi global, termasuk di China, mengenai kemungkinan tindakan tersebut dibaca sebagai preseden bagi pendekatan kekuatan besar terhadap wilayah yang diklaim berada dalam zona pengaruhnya.

Di Beijing, respons yang muncul memperlihatkan posisi yang tidak tunggal. Di satu sisi, China menolak keras intervensi militer AS terhadap pemerintahan berdaulat Venezuela. Di sisi lain, momentum tersebut digunakan untuk menegaskan kembali sikap Beijing terhadap Taiwan. Chen menyebut, jika “kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan” bertindak sembrono, China akan memberikan “pukulan telak”.

Konteks Amerika Latin turut memperumit situasi. Venezuela merupakan salah satu mitra strategis China di kawasan tersebut, dengan total komitmen pinjaman Beijing mencapai sekitar US$60 miliar sejak 2000. Dari jumlah itu, sekitar US$10–12 miliar masih berupa utang yang dijamin dengan pasokan minyak, menurut data lembaga riset kebijakan internasional yang kerap dikutip media Barat. 

Serangan AS terjadi hanya beberapa jam setelah utusan khusus China, Qiu Xiaoqi, bertemu Maduro untuk menegaskan kembali hubungan bilateral, sehingga dinilai mempermalukan Beijing secara diplomatik.

Reaksi serupa juga datang dari Eropa. Ketua Foreign Affairs Committee Parlemen Inggris, Emily Thornberry, memperingatkan bahwa operasi tersebut berpotensi menciptakan preseden berbahaya dalam hubungan internasional. Dalam wawancara dengan BBC Radio 4, ia menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin bisa saja mengklaim Ukraina berada dalam zona pengaruhnya, sementara Presiden China Xi Jinping dapat menggunakan argumen serupa terhadap Taiwan.

Meski demikian, sejumlah analis menilai dampak strategisnya terhadap kebijakan China di Selat Taiwan akan terbatas. Tony Zhao, senior fellow di Carnegie China, menilai pembingkaian Washington yang menyebut operasi Venezuela sebagai penegakan hukum memiliki kemiripan dengan cara China menjelaskan pendekatannya terhadap Taiwan di forum internasional.

Operasi militer AS tersebut juga menyoroti aspek teknis militer. Media dan analis keamanan mencatat radar anti-stealth JY-27 buatan China tidak mendeteksi kehadiran pesawat tempur F-22 dan F-35 AS selama operasi berlangsung. Fakta ini memicu diskusi di kalangan pengamat China mengenai kesenjangan kapabilitas militer terhadap Washington, meski tidak mengubah kalkulasi strategis Beijing.

Perhatian publik di China terhadap peristiwa ini terlihat dari diskursus di media sosial. Hingga Senin (6/1), topik terkait Venezuela tercatat mengumpulkan lebih dari 650 juta tayangan di platform Weibo, mencerminkan tingginya sensitivitas isu yang bersinggungan dengan Taiwan dan peran global Amerika Serikat.