Uni Eropa menyelidiki dugaan penggunaan senjata China oleh Rusia dalam perang Ukraina. | Depositphotos

Para menteri luar negeri Uni Eropa menggelar pertemuan di Brussels pada 15 Desember untuk membahas indikasi terbaru bahwa China meningkatkan dukungannya terhadap Rusia dalam perang di Ukraina. 

Pembahasan ini mencakup laporan intelijen mengenai kemungkinan transfer senjata langsung dari Beijing ke Moskwa, yang dinilai dapat menandai perubahan penting dalam posisi China selama konflik berlangsung.

Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan negara-negara anggota Uni Eropa dan difokuskan pada evaluasi intelijen terbaru, serta opsi respons diplomatik dan kebijakan yang tersedia bagi blok tersebut.

Indikasi transfer senjata dan peran barang dual-use

Sejumlah diplomat Uni Eropa mengatakan kepada Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) bahwa informasi intelijen menunjukkan senjata buatan China telah digunakan oleh Rusia di medan perang Ukraina. 

Jika terkonfirmasi, temuan ini dinilai melampaui pola dukungan sebelumnya yang lebih banyak berupa pasokan barang dual-use, yakni produk dengan kegunaan sipil dan militer, yang telah mengalir ke Rusia sejak 2022.

Seorang diplomat Uni Eropa menyebut dukungan China memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan tempur Rusia. 

“Tanpa dukungan China, Rusia kemungkinan tidak akan mampu mempertahankan operasi militernya seperti saat ini,” ujarnya.

Uni Eropa sebelumnya menilai China, termasuk Hong Kong, berkontribusi terhadap sekitar 80% praktik penghindaran sanksi yang dilakukan Rusia. 

Selain itu, intelijen Ukraina melaporkan pada Oktober lalu bahwa China diduga menyuplai citra satelit kepada Rusia untuk mendukung penentuan target di Ukraina, termasuk fasilitas yang melibatkan investor asing. 

Komponen buatan China juga disebut menjadi bagian krusial dalam produksi drone Rusia yang digunakan untuk pengawasan dan serangan di garis depan.

Negosiasi UE dan posisi resmi China

Diskusi di Brussels ini berlangsung beberapa bulan setelah Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, pada Juli lalu bahwa Beijing tidak dapat menerima kekalahan Rusia dalam perang Ukraina. 

Pernyataan tersebut, yang pertama kali dilaporkan South China Morning Post dan dikonfirmasi RFE/RL, mengejutkan sejumlah pejabat Eropa karena disampaikan secara terbuka.

Dalam pertemuan 15 Desember itu, menteri luar negeri Prancis dan Jerman juga memaparkan hasil kunjungan terbaru mereka ke Beijing. Kedua negara menyampaikan kekhawatiran atas hubungan China–Rusia yang kian erat, termasuk potensi implikasinya terhadap keamanan Eropa.

Meski Uni Eropa telah berulang kali menegaskan bahwa pengiriman senjata ke Rusia merupakan red line, langkah sanksi terhadap China sejauh ini masih bersifat terbatas. Brussel telah menjatuhkan sanksi kepada puluhan perusahaan China, namun belum menyasar korporasi besar atau entitas negara.

Di sisi lain, Beijing terus menyatakan sikap netral dalam perang yang hampir memasuki tahun keempat ini dan membantah tuduhan memasok senjata ke Rusia. China tetap menjadi salah satu pembeli utama minyak Rusia dan mitra dagang terbesar Moskwa.

Selain isu Ukraina, pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels juga membahas agenda hubungan Uni Eropa–China yang lebih luas, termasuk kebijakan kontrol ekspor China atas mineral tanah jarang serta isu keamanan regional di Selat Taiwan dan Laut China Selatan.